Ratusan Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa dari 18 Kecamatan, Sabtu (22/11) pagi kemarin menyerbu Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima.
Terkait Tanah Eks Jaminan Pemkab
Ratusan Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa dari 18 Kecamatan, Sabtu (22/11) pagi kemarin menyerbu Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. Kedatangan mereka ingin mempertanyakan informasi terkait pelelangan umum tanah eks jaminan dan sikap Pemkab Bima terhadap tanah yang secara turun temurun digarap aparat desa tersebut.
Sayangnya, niat bertemu dengan Bupati Bima untuk mendapatkan penjelasan langsung soal itu tidak membuahkan hasil karena Bupati Bima sedang tidak berada di kantor. Meski telah diinformasikan tidak ada, para Kades terlihat tetap berkerumun di pintu depan ruangan Bupati Bima dan ngotot menunggu orang nomor satu di Bima itu keluar.
Suasana gaduh sempat terjadi karena hingga beberapa jam menunggu perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bima tak juga keluar menemui mereka. Setelah didesak, Kepala Bakesbangpolinmas, Drs. H. Sumarsono akhirnya keluar dan memberikan penjelasan kepada aparat desa. Sumarsono menyampaikan informasi bahwa Bupati Bima tidak bisa hadir di Kantor Pemkab dan menawarkan untuk bertemu sambil makan siang di Pendoponya di Lingkungan Ni’u Perbatasan Kabupaten Bima dan Kota Bima.
Namun tawaran itu ditolak seluruh aparat desa yang hadir karena dianggap hanya meredam emosi mereka. Tawaran untuk pertemuan di pendopo juga dinilai tidak tepat mengingat persoalan yang ingin dibahas merupakan urusan dinas. “Kita hadir disini dengan kapasitas sebagai perangkat desa, aneh kalau diajak bertemu di Pendopo,” kata sebagian Kepala Desa berteriak menolak.
Selain ingin menyampaikan aspirasi secara lisan, para Kades yang tergabung dalam Gabungan Forum Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Bima berencana ingin memasukan surat. Dalam surat itu berisi beberapa tuntutan yakni menyatakan keberatan terhadap rencana pelelangan umum tanah eks jaminan itu dan meminta Bupati Bima untuk meninjaunya kembali.
Mereka juga meminta Bupati Bima menetapkan dan mempertimbangkan kembali hak-hak atas tanah tersebu sesuai prinsip hukum yang jelas. Termasuk hasil keputusan pertemuan pada 12 Oktober 2013 lalu di Paruga Na’e Woha bersama Mantan Bupati Bima, Almarhum Ferry Zulkarnain, ST.
“Karena Bupati Bima tidak memiliki niat baik untuk bertemu dengan kami sebagai bawahannya, Senin ini kami akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran bersama semua Kades dari 191 desa di Kabupaten Bima. Kami juga akan memboikot penyetoran pajak semua desa karena tuntutan kami tidak diindahkan,” ancam Edi Suhardi, Kades Sondo Kecamatan Monta.
Lantaran gagal bertemu dengan Bupati Bima, semua Kades dan Perangkat Desa membuarkan diri dan pulang dengan perasaan kecewa. Merekapun sepakat untuk turun aksi pada Senin (hari ini, red) menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bupati Bima. (KS-13)
COMMENTS