Warga Dara, Taufikurahman, SH, MH meminta kepada DPRD Kota Bima untuk memperhatikan sejumlah persoalan yang terjadi di Keluarahan Dara.
Warga Dara, Taufikurahman, SH, MH meminta kepada DPRD Kota Bima untuk memperhatikan sejumlah persoalan yang terjadi di Keluarahan Dara. Seperti, penimbunan laut, ijin pembangunan gudang, banjir, anggaran keagamaan, peredaran minuman keras (miras) dan persoalan kemacetan yang sedang dan sudah lama terjadi di Jalan Sultan Kaharudin tepatnya didepan Toko Sumber Mas.
Dikatakanya, penimbunan laut di pinggir pantai Lawata, Amahami hingga Tanjung mesti segera ditindaklanjuti. Sebab, masalah tersebut terindikasi untuk kepentingan oknum dan atau kelompok terrtentu, bukan kepentingan umum. Sehingga, perlu dievaluasi kembali soal ijin dalam kaitan itu (penimbunan laut). “Kalau untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, ijinnya berhak dicabut,” ujarnya.
Rencana Pemerintah Kota Bima untuk membangun pasar di wilayah Kelurahan Dara juga menjadi pekerjaan rumah bagi anggota dewan, khususnya perwakilan dapil II Kota Bima. Taufik berharap, warga Dara dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas perdagangan di pasar yang akan dibangun tersebut. “Harapan kami, prioritaskan warga dara untuk menempati pasar baru tersebut. Jangan sampai tujuan awal dalam kerangka mengsejahterakan masyarakat tidak tercapai. Apalagi, pasar baru tepat berada pada lokasi kami,” pintanya.
Selain itu, Taufik meminta Ijin pergudangan di dara ditanjau kembali. Sebab, aktivitas bongkar muat barang sampai detik ini sangat mengganggu dan meresahkan rutinitas serta kegiatan masyarakat. Bahkan, merusak fasilitas umum. Seperti drainase dan fasilitas umum lain yang ada. “Kami sangat memahami betul prosesnya, jadi segala macam ijin yang berkaitan dengan pembangunan gudang, salah satunya ijin HO mesti ditinjau kembali. Bila perlu, anggota dewan merekomendasikan pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sejumlah gudang di keluarahan ini,” tegasnya.
Persoalan serius yang belum ditemukan jalan keluarnya yakni masalah kemacetan lalu lintas depan toko Sumber Mas. Pemicunya, diduga terjadi bongkar muat barang di toko tersebut. Sehingga, banyak kendaraan pengakut barang yang parkir tak beraturan dijalur utama Kota Bima tersebut. “Segera carikan solusi kemacetan lalin di jalur tersebut. Jangan sampai kepentingan segelintir orang merusak aktivitas sebagian masyarakat yang melewati jalur tersebut,” desaknya.
Menanggapi sejumlah persoalan yang terjadi di dara, Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sofian, SH mengatakan, kedatangan 11 orang anggota dewan itu tidak membawa pemikiran dan gagasan kami, tapi sebaliknya menyerap keinginan dan harapan dari seluruh warga Kelurahan Dara, agar kami dapat diperjuangkan dan diwujudkan. "Kalau di tingkat eksekutif, ada Musrembang untuk identifikasi kebutuhan masyarakat. Tapi kami turun langsung dan mendengar langsung," tuturnya.
Soal penimbunan laut, pihaknya hanya memiliki kewenangan mengawasi. Beberapa kali juga sudah pernah komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Eksekutif. "Ini masalah status hak, karena infonya tanah yang ditimbun itu sudah memiliki sertifikat dari BPN. Tapi kami juga tidak bisa tinggal diam, dan wajib hukumnya untuk intervensi masalah ini," tegasnya.
Mantan calon Walikota Bima itu bersama anggota dewan perwakilan dapil II itu, berjanji dalam waktu dekat akan memanggil BPN, Lurah dan Camat untuk klarifikasi dan menanyakan asal riwayat tanah itu. "Kami juga memiliki peran untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat," tuturnya sembari menambahkan soal gudang, secepatnya akan diidentifikasi. Jika banyak yang belum memiliki ijin, akan ditertibkan.
Mengenai anggaran keagamaan, diakuinya, tahun 2015 sudah ditingkatkan melalui Bagian Kesra Kota Bima. Harapannya, anggatan itu bisa dialokasikan secara merata. Soal banjir katanya, Dara masuk dalam daerah rendah, jadi potensi banjir sangat besar.
"Tapi sudah kita anggarkan Rp.3,5 M untuk mengantisipasi terjadinya banjir mulai dari Dara sampai Niu," sebutnya.
Untuk miras, sambung duta PAN itu, pihaknya sudah lakukan upayakan pembatasan melalui Perda dan larangan dijual bebas. "Hanya dijual dan dikonsumsi di Hotel Bintang Lima. Karena tidak ada hotel sebesar itu, sama halnya kami melarang peredaran," ucapnya. (KS-09)
Dikatakanya, penimbunan laut di pinggir pantai Lawata, Amahami hingga Tanjung mesti segera ditindaklanjuti. Sebab, masalah tersebut terindikasi untuk kepentingan oknum dan atau kelompok terrtentu, bukan kepentingan umum. Sehingga, perlu dievaluasi kembali soal ijin dalam kaitan itu (penimbunan laut). “Kalau untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, ijinnya berhak dicabut,” ujarnya.
Rencana Pemerintah Kota Bima untuk membangun pasar di wilayah Kelurahan Dara juga menjadi pekerjaan rumah bagi anggota dewan, khususnya perwakilan dapil II Kota Bima. Taufik berharap, warga Dara dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas perdagangan di pasar yang akan dibangun tersebut. “Harapan kami, prioritaskan warga dara untuk menempati pasar baru tersebut. Jangan sampai tujuan awal dalam kerangka mengsejahterakan masyarakat tidak tercapai. Apalagi, pasar baru tepat berada pada lokasi kami,” pintanya.
Selain itu, Taufik meminta Ijin pergudangan di dara ditanjau kembali. Sebab, aktivitas bongkar muat barang sampai detik ini sangat mengganggu dan meresahkan rutinitas serta kegiatan masyarakat. Bahkan, merusak fasilitas umum. Seperti drainase dan fasilitas umum lain yang ada. “Kami sangat memahami betul prosesnya, jadi segala macam ijin yang berkaitan dengan pembangunan gudang, salah satunya ijin HO mesti ditinjau kembali. Bila perlu, anggota dewan merekomendasikan pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sejumlah gudang di keluarahan ini,” tegasnya.
Persoalan serius yang belum ditemukan jalan keluarnya yakni masalah kemacetan lalu lintas depan toko Sumber Mas. Pemicunya, diduga terjadi bongkar muat barang di toko tersebut. Sehingga, banyak kendaraan pengakut barang yang parkir tak beraturan dijalur utama Kota Bima tersebut. “Segera carikan solusi kemacetan lalin di jalur tersebut. Jangan sampai kepentingan segelintir orang merusak aktivitas sebagian masyarakat yang melewati jalur tersebut,” desaknya.
Menanggapi sejumlah persoalan yang terjadi di dara, Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sofian, SH mengatakan, kedatangan 11 orang anggota dewan itu tidak membawa pemikiran dan gagasan kami, tapi sebaliknya menyerap keinginan dan harapan dari seluruh warga Kelurahan Dara, agar kami dapat diperjuangkan dan diwujudkan. "Kalau di tingkat eksekutif, ada Musrembang untuk identifikasi kebutuhan masyarakat. Tapi kami turun langsung dan mendengar langsung," tuturnya.
Soal penimbunan laut, pihaknya hanya memiliki kewenangan mengawasi. Beberapa kali juga sudah pernah komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Eksekutif. "Ini masalah status hak, karena infonya tanah yang ditimbun itu sudah memiliki sertifikat dari BPN. Tapi kami juga tidak bisa tinggal diam, dan wajib hukumnya untuk intervensi masalah ini," tegasnya.
Mantan calon Walikota Bima itu bersama anggota dewan perwakilan dapil II itu, berjanji dalam waktu dekat akan memanggil BPN, Lurah dan Camat untuk klarifikasi dan menanyakan asal riwayat tanah itu. "Kami juga memiliki peran untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat," tuturnya sembari menambahkan soal gudang, secepatnya akan diidentifikasi. Jika banyak yang belum memiliki ijin, akan ditertibkan.
Mengenai anggaran keagamaan, diakuinya, tahun 2015 sudah ditingkatkan melalui Bagian Kesra Kota Bima. Harapannya, anggatan itu bisa dialokasikan secara merata. Soal banjir katanya, Dara masuk dalam daerah rendah, jadi potensi banjir sangat besar.
"Tapi sudah kita anggarkan Rp.3,5 M untuk mengantisipasi terjadinya banjir mulai dari Dara sampai Niu," sebutnya.
Untuk miras, sambung duta PAN itu, pihaknya sudah lakukan upayakan pembatasan melalui Perda dan larangan dijual bebas. "Hanya dijual dan dikonsumsi di Hotel Bintang Lima. Karena tidak ada hotel sebesar itu, sama halnya kami melarang peredaran," ucapnya. (KS-09)
COMMENTS