Dugaan mafia proyek di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, sepertinya tidak kunjung tuntas.
Dugaan mafia proyek di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, sepertinya tidak kunjung tuntas. Sebelumnya, dugaan jual-beli paket proyek sempat mencuat di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura. Kini, dugaan yang sama kembali terjadi di Bagian APP. Siapa dan bagaimana modus dugaan Tindak Kejahatan yang merusak nama besar Pemkab Bima dibawah kepemimpinan, Drs, H.Syafrudin, HM.Nur, M.Pd tersebut?
Nama oknum berinisial Jml disebut-sebut oleh salah seorang rekanan sebagai Pejabat APP yang diduga melakukan praktek tidak terpuji tersebut. Hanya saja, uang yang telah diserahkan sesuai permintaan Pejabat tersebut telah dikembalikan pada rekanan. Meski, belasan Juta uang itu telah dikembalikan Namun, niat untuk melakukan dugaan kejahatan dengan iming-iming paket proyek sudah terlaksana dengan baik dan rapi. “Uang sebesar Rp.13 Juta yang diminta Jml sudah saya berikan, tapi sudah dikembalikan,” ujar rekanan yang enggan namanya dikorankan.
Sumber mengaku, oknum Pejabat itu menjanjikan paket proyek, hanya saja belum jelas paket dan lokasi proyek tersebut. Tetapi, paket yang dijanjikan tidak kunjung ada. Karenanya, sumber memutuskan untuk meminta kembali uang tersebut. “Uang yang ia minta sudah saya kasih, sedangkan paket proyek yang dijanjikan tidak ada, “ akunya.
Menanggapi dugaan itu, Ketua LSM YPMP Bima, Ismail menegaskan, dugaan praktek semacam itu sama hal memberlakukan bisnis dilingkup Pemerintahan. Artinya, proses tender dan Penunjukan langsung (PL) pada setiap moment hanya sebagai formalitas. Sementara, aturan dalam kaitan itu (tender proyek) justeru diabaikan, karena diduga telah terjadi kesepakatan awal antara oknum Pejabat dengan pihak rekanan. “Kalau setiap moment terjadi praktek seperti itu, Bupati jangan bermimpi membangun Pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek yang merugikan rakyat dan Negara,” tegasnya.
Sayangnya, Jml yang dikonfirmasi Koran Stabilitas Selasa (02/12) di Ruang Kerjanya, enggan menanggapi persoalan tersebut. Justeru, ia menyarankan pada wartawan untuk menanyakan persoalan itu pada sumber (rekanan). “Saya no coment, silahkan tanyakan pada rekanan itu,” sarannya. (KS-09)
Nama oknum berinisial Jml disebut-sebut oleh salah seorang rekanan sebagai Pejabat APP yang diduga melakukan praktek tidak terpuji tersebut. Hanya saja, uang yang telah diserahkan sesuai permintaan Pejabat tersebut telah dikembalikan pada rekanan. Meski, belasan Juta uang itu telah dikembalikan Namun, niat untuk melakukan dugaan kejahatan dengan iming-iming paket proyek sudah terlaksana dengan baik dan rapi. “Uang sebesar Rp.13 Juta yang diminta Jml sudah saya berikan, tapi sudah dikembalikan,” ujar rekanan yang enggan namanya dikorankan.
Sumber mengaku, oknum Pejabat itu menjanjikan paket proyek, hanya saja belum jelas paket dan lokasi proyek tersebut. Tetapi, paket yang dijanjikan tidak kunjung ada. Karenanya, sumber memutuskan untuk meminta kembali uang tersebut. “Uang yang ia minta sudah saya kasih, sedangkan paket proyek yang dijanjikan tidak ada, “ akunya.
Menanggapi dugaan itu, Ketua LSM YPMP Bima, Ismail menegaskan, dugaan praktek semacam itu sama hal memberlakukan bisnis dilingkup Pemerintahan. Artinya, proses tender dan Penunjukan langsung (PL) pada setiap moment hanya sebagai formalitas. Sementara, aturan dalam kaitan itu (tender proyek) justeru diabaikan, karena diduga telah terjadi kesepakatan awal antara oknum Pejabat dengan pihak rekanan. “Kalau setiap moment terjadi praktek seperti itu, Bupati jangan bermimpi membangun Pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek yang merugikan rakyat dan Negara,” tegasnya.
Sayangnya, Jml yang dikonfirmasi Koran Stabilitas Selasa (02/12) di Ruang Kerjanya, enggan menanggapi persoalan tersebut. Justeru, ia menyarankan pada wartawan untuk menanyakan persoalan itu pada sumber (rekanan). “Saya no coment, silahkan tanyakan pada rekanan itu,” sarannya. (KS-09)
COMMENTS