Masalahnya, Walikota Bima, HM.Qurais, H. Abidin dengan Pimpinan Redaksi (Pimpred) Metro NTB, Syafrudin saling lapor pada Aparat Kepolisian.
Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Sat Pol PP melakukan pembongkaran sejumlah lapak di Lapangan Pahlawan. Namun, pembongkaran itu tidak berjalan mulus, karena memperoleh reaksi penolakan dari pemilik lapak yang beroperasi dilokasi setempat. Mereka berdalih, lapak merupakan salah satu sumber mata pencaharian yang sudah berlangsung hingga puluhan Tahun.
Celakanya, pembongkaran lapak tidak hanya mendapat reaksi penolakan, tetapi juga berujung pada proses hukum. Masalahnya, Walikota Bima, HM.Qurais, H. Abidin dengan Pimpinan Redaksi (Pimpred) Metro NTB, Syafrudin saling lapor pada Aparat Kepolisian. Bedanya, orang nomor satu di Kota Bima itu memilih untuk lebih awal melaporkan dugaan pencemaran nama baik di Polda NTB. Disusul Syafrudin di Kepolisian Polres Bima Kota.
Walikota menempuh langkah hukum, menyusul pemberitaan Metro NTB tentang pembongkaran lapak oleh Pemkot Bima diduga sebagai Tindak Pidana Pencemaran nama baik. Sedangkan, Syafrudin yang akrab disapa Sefo mempolisikan HM. Qurais karena diduga melecehkan profesi wartawan. Entah bagaimana kelanjutan proses hukum beda kelas yang ditempuh Pimpinan Daerah Kota Bima dan Pimpinan Media Massa tersebut, Apakah berlanjut hingga memperoleh putusan (Vonis) Pengadilan, ataukah kedua petinggi itu bakal saling mencabut laporan sebagai bukti perdamaian (Islah). Lantas bagaimana dengan pembongkaran lapak, apakah tetap dibongkar meski mendapat penolakan, ataukah Pemkot mengurungkan (batal) rencana tersebut. Sehingga, warga yang mencari nafkah dilokasi tersebut tetap beroperasi seperti biasa.
Data yang diperoleh Koran Stabilitas, Penyidik Polda sudah melayangkan surat panggilan terhadap Syafrudin sebagai pihak terlapor. Proses hukum yang berawal dari pemberitaan tentang pembongkaran lapak kian memanas. Pasalnya, PKL selain menolak keras pembongkaran lapak, tapi juga merapatkan barisan sebagai bentuk penolakan atas proses hukum yang menimpa wartawan (Syafrudin). Penolakan itu mengemuka, saat para wartawan bersama PKL yang beroperasi di Lapangan Pahlawan melakukan aksi demonstrasi didepan Kantor Pemkot Bima Rabu (17/12).
Dalam pernyataan sikapnya, mereka meminta Walikota untuk mencabut laporan dugaan pencemaran nama baik di Polda NTB, meminta kepada Walikota untuk tidak membawa persoalan itu ke Polda NTB, mengingat masih ada Institusi Kepolisian di Daerah Kota Bima (Polres Bima Kota). Bahkan mereka menilai, HM.Qurais tidak menghargai aparat penegak hukum Polres Bima Kota. “Saya menilai, HM.Qurais tidak menghargai Institusi Kepolisian Bima Kota. Karena, langsung melaporkan persoalan itu ke Polda NTB. Padahal, dimanapun istitusi Kepolisian seperti Polda NTB, Polres, termasuk Polsek di daerah Kota Bima sama-sama berada dibawah naungan Markas Besar (Mabes) Polri,” ujarnya.
Lantas bagaimana dengan surat panggilan penyidik Polda atas laporan saudara kandung Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman, H. Abidin, SE. Menanggapi hal itu, Sefo mengaku akan menghadiri panggilan itu sebagai warga Negara yang taat dan menghargai proses hukum yang tengah berjalan. Namun, hanya sebatas menghadiri, tapi tidak memberikan keterangan.
“Saya akan hadiri panggilan itu, tapi tidak memberikan keterangan. Karena, proses hukum menyangkut pemberitaan wartawan mesti melewati beberapa tahapan. Salah satunya, hak klarifikasi dari pihak yang merasa keberatan atas pemberitaan. Apakah Walikota sudah melewati tahapan itu, lagipula Dewan Pers dan Polri sudah menandatangani MoU,” terangnya.
Bamin SPKT, Brigadir. Abdul Faris, yang menerima laporan membenarkan, jika Syafrudin telah melaporkan Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin atas kasus dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan. "Kami telah terima laporannya, setelah ini kami akan menyerahkannya ke Penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota," ujarnya.
Sementara itu, Walikota Bima yang hendak dimintai tanggapan belum berhasil dikonfirmasi karena diinformasikan berada di luar daerah. Begitupun Plt Kabag Humas Protokol Setda Kota, Ihya Gazali, S.Sos belum berhasil ditemui. (KS-09/KS-05)
 |
| Sefo Saat Lapor Polisi |
Walikota menempuh langkah hukum, menyusul pemberitaan Metro NTB tentang pembongkaran lapak oleh Pemkot Bima diduga sebagai Tindak Pidana Pencemaran nama baik. Sedangkan, Syafrudin yang akrab disapa Sefo mempolisikan HM. Qurais karena diduga melecehkan profesi wartawan. Entah bagaimana kelanjutan proses hukum beda kelas yang ditempuh Pimpinan Daerah Kota Bima dan Pimpinan Media Massa tersebut, Apakah berlanjut hingga memperoleh putusan (Vonis) Pengadilan, ataukah kedua petinggi itu bakal saling mencabut laporan sebagai bukti perdamaian (Islah). Lantas bagaimana dengan pembongkaran lapak, apakah tetap dibongkar meski mendapat penolakan, ataukah Pemkot mengurungkan (batal) rencana tersebut. Sehingga, warga yang mencari nafkah dilokasi tersebut tetap beroperasi seperti biasa.
Data yang diperoleh Koran Stabilitas, Penyidik Polda sudah melayangkan surat panggilan terhadap Syafrudin sebagai pihak terlapor. Proses hukum yang berawal dari pemberitaan tentang pembongkaran lapak kian memanas. Pasalnya, PKL selain menolak keras pembongkaran lapak, tapi juga merapatkan barisan sebagai bentuk penolakan atas proses hukum yang menimpa wartawan (Syafrudin). Penolakan itu mengemuka, saat para wartawan bersama PKL yang beroperasi di Lapangan Pahlawan melakukan aksi demonstrasi didepan Kantor Pemkot Bima Rabu (17/12).
Dalam pernyataan sikapnya, mereka meminta Walikota untuk mencabut laporan dugaan pencemaran nama baik di Polda NTB, meminta kepada Walikota untuk tidak membawa persoalan itu ke Polda NTB, mengingat masih ada Institusi Kepolisian di Daerah Kota Bima (Polres Bima Kota). Bahkan mereka menilai, HM.Qurais tidak menghargai aparat penegak hukum Polres Bima Kota. “Saya menilai, HM.Qurais tidak menghargai Institusi Kepolisian Bima Kota. Karena, langsung melaporkan persoalan itu ke Polda NTB. Padahal, dimanapun istitusi Kepolisian seperti Polda NTB, Polres, termasuk Polsek di daerah Kota Bima sama-sama berada dibawah naungan Markas Besar (Mabes) Polri,” ujarnya.
Lantas bagaimana dengan surat panggilan penyidik Polda atas laporan saudara kandung Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman, H. Abidin, SE. Menanggapi hal itu, Sefo mengaku akan menghadiri panggilan itu sebagai warga Negara yang taat dan menghargai proses hukum yang tengah berjalan. Namun, hanya sebatas menghadiri, tapi tidak memberikan keterangan.
“Saya akan hadiri panggilan itu, tapi tidak memberikan keterangan. Karena, proses hukum menyangkut pemberitaan wartawan mesti melewati beberapa tahapan. Salah satunya, hak klarifikasi dari pihak yang merasa keberatan atas pemberitaan. Apakah Walikota sudah melewati tahapan itu, lagipula Dewan Pers dan Polri sudah menandatangani MoU,” terangnya.
Bamin SPKT, Brigadir. Abdul Faris, yang menerima laporan membenarkan, jika Syafrudin telah melaporkan Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin atas kasus dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan. "Kami telah terima laporannya, setelah ini kami akan menyerahkannya ke Penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota," ujarnya.
Sementara itu, Walikota Bima yang hendak dimintai tanggapan belum berhasil dikonfirmasi karena diinformasikan berada di luar daerah. Begitupun Plt Kabag Humas Protokol Setda Kota, Ihya Gazali, S.Sos belum berhasil ditemui. (KS-09/KS-05)
COMMENTS