Bahkan, beberapa diantaranya ada yang menjalani hidup dibalik jeruji besi karena terindikasi korupsi sepertinya tak jera juga.
Beberapa oknum Pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, baik yang masih aktif maupun tidak sedang menjalani proses hukum. Bahkan, beberapa diantaranya ada yang menjalani hidup dibalik jeruji besi karena terindikasi korupsi sepertinya tak jera juga. Justru tidak mengurungkan niat oknum pelaku untuk berhenti melakukan dugaan kejahatan yang merugikan Negara tersebut.
Buktinya, dugaan yang mencoreng citra Pemerintah Daerah (Pemda) dan keluarga hingga sanksi pidana kurungan penjara serta denda ganti rugi kembali mencuat dipermukaan. Praktek berbau korupsi itu terjadi di Bagian Umum Setda Kabupaten Bima. Modusnya, aset pemerintah seluas 4,2 Ha didua Desa Kecamatan Sape diduga kuat dilelang secara gaib oleh oknum Bagian Umum kepada warga. Padahal SK Bupati, lahan pertanian itu tidak masuk dalam daftar pelelangan. Artinya, SK pimpinan daerah sebagai pedoman proses pelelangan aset daerah seolah tidak memiliki kekuatan.
Indikasi pemanfaatan aset daerah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan atau golongan tertentu itu diungkap sumber Koran Stabilitas inisial B. Katanya, dugaan pelelangan aset di Tahun 2014 itu terjadi pada lahan pertanian di Desa Naru 2,7 Ha dan Desa Boke 1,5 Ha. “Itupun, baru satu Kecamatan, belum Kecamatan lain, seperti di Monta,” ungkapnya belum lama ini.
Sumber mengaku menemukan beberapa kejanggalan dibalik persoalan tersebut. Salah satunya, lahan itu dilelang ke Landform. Padahal, tanah itu bukan salah satu aset untuk dilelang. “Selain melanggar SK Bupati, kwitansi yang mereka buatpun tidak ada nomor registrasinya, seperti yang lain yang masuk sebagai sumber PAD,” bebernya sembari menunjukan data
Diyakininya, persoalan tersebut berpengaruh pada pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holticultura. Karena, lahan yang berlokasi didua desa itu merupakan salah satu sumber PAD.”Sudah jelas akan berpengaruh pada PAD, kalau tidak percaya, bisa tanyakan capaian PAD dinas itu, sampai gak targetnya,” ujar sumber seraya meminta Dinas setempat tidak menutupi persoalan tersebut.
Dampak lain sebutnya, Dinas tersebut sudah tidak memiliki lokasi untuk pelaksanaan beberapa program. Seperti kegiatan Program Percontohan Tanah Kering (PPTK), Balai Benih Utama (BBU) dan Kebun Bibit Dinas (KBD).”Kalau sudah dilelang, dimana lagi lokasi Dinas itu melaksanakan tiga program tersebut. Sementara, tanah itu dikelola warga,” terangnya.
Karenanya, ia meminta Bupati Bima, Drs, H.Syafrudin, HM. Nur, M.Pd segera mengambil sikap atas persoalan tersebut. Sebab, oknum itu diduga memanfaatkan aset pemerintah untuk kepentingan pribadi. Apalagi, SK Bupati sudah jelas menyebutkan, sejumlah lahan itu tidak masuk dalam pelelangan.”Itu pelanggaran, saya minta Bupati segera mengambil sikap, cari tahu sekaligus berikan sanksi berat oknum bagian umum yang melakukan praktek tersebut,” pintanya.
Tak hanya itu, sumber juga meminta Aparat Penegak Hukum, Kejaksaan atau Kepolisian untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut. Ia bahkan berjanji akan sharing datang dengan penegak hukum. ”Kalau Jaksa dan Polisi butuh data, saya akan serahkan. Karena tergolong sebagai pelanggaran hukum,” tegasnya.
Sementara, Kabag Umum, H. Sahbudin, yang hendak dikonfirmasi demi perimbangan berita Sabtu (10/01) tidak berhasil dijumpai. Dihubungi Via Ponsel, tidak ditanggapi. Selang beberapa saat, Pejabat yang pernah dipercayakan menjadi salah satu Kepala Bidang (Kabid) BPMDes itu mengirim pesan singkat. “Lagi diluar mas, ada tamu,” katanya singkat. (KS-09)
Buktinya, dugaan yang mencoreng citra Pemerintah Daerah (Pemda) dan keluarga hingga sanksi pidana kurungan penjara serta denda ganti rugi kembali mencuat dipermukaan. Praktek berbau korupsi itu terjadi di Bagian Umum Setda Kabupaten Bima. Modusnya, aset pemerintah seluas 4,2 Ha didua Desa Kecamatan Sape diduga kuat dilelang secara gaib oleh oknum Bagian Umum kepada warga. Padahal SK Bupati, lahan pertanian itu tidak masuk dalam daftar pelelangan. Artinya, SK pimpinan daerah sebagai pedoman proses pelelangan aset daerah seolah tidak memiliki kekuatan.
Indikasi pemanfaatan aset daerah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan atau golongan tertentu itu diungkap sumber Koran Stabilitas inisial B. Katanya, dugaan pelelangan aset di Tahun 2014 itu terjadi pada lahan pertanian di Desa Naru 2,7 Ha dan Desa Boke 1,5 Ha. “Itupun, baru satu Kecamatan, belum Kecamatan lain, seperti di Monta,” ungkapnya belum lama ini.
Sumber mengaku menemukan beberapa kejanggalan dibalik persoalan tersebut. Salah satunya, lahan itu dilelang ke Landform. Padahal, tanah itu bukan salah satu aset untuk dilelang. “Selain melanggar SK Bupati, kwitansi yang mereka buatpun tidak ada nomor registrasinya, seperti yang lain yang masuk sebagai sumber PAD,” bebernya sembari menunjukan data
Diyakininya, persoalan tersebut berpengaruh pada pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holticultura. Karena, lahan yang berlokasi didua desa itu merupakan salah satu sumber PAD.”Sudah jelas akan berpengaruh pada PAD, kalau tidak percaya, bisa tanyakan capaian PAD dinas itu, sampai gak targetnya,” ujar sumber seraya meminta Dinas setempat tidak menutupi persoalan tersebut.
Dampak lain sebutnya, Dinas tersebut sudah tidak memiliki lokasi untuk pelaksanaan beberapa program. Seperti kegiatan Program Percontohan Tanah Kering (PPTK), Balai Benih Utama (BBU) dan Kebun Bibit Dinas (KBD).”Kalau sudah dilelang, dimana lagi lokasi Dinas itu melaksanakan tiga program tersebut. Sementara, tanah itu dikelola warga,” terangnya.
Karenanya, ia meminta Bupati Bima, Drs, H.Syafrudin, HM. Nur, M.Pd segera mengambil sikap atas persoalan tersebut. Sebab, oknum itu diduga memanfaatkan aset pemerintah untuk kepentingan pribadi. Apalagi, SK Bupati sudah jelas menyebutkan, sejumlah lahan itu tidak masuk dalam pelelangan.”Itu pelanggaran, saya minta Bupati segera mengambil sikap, cari tahu sekaligus berikan sanksi berat oknum bagian umum yang melakukan praktek tersebut,” pintanya.
Tak hanya itu, sumber juga meminta Aparat Penegak Hukum, Kejaksaan atau Kepolisian untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut. Ia bahkan berjanji akan sharing datang dengan penegak hukum. ”Kalau Jaksa dan Polisi butuh data, saya akan serahkan. Karena tergolong sebagai pelanggaran hukum,” tegasnya.
Sementara, Kabag Umum, H. Sahbudin, yang hendak dikonfirmasi demi perimbangan berita Sabtu (10/01) tidak berhasil dijumpai. Dihubungi Via Ponsel, tidak ditanggapi. Selang beberapa saat, Pejabat yang pernah dipercayakan menjadi salah satu Kepala Bidang (Kabid) BPMDes itu mengirim pesan singkat. “Lagi diluar mas, ada tamu,” katanya singkat. (KS-09)
COMMENTS