Banyak pihak menilai, terbentuknya Kualisi Merah Putih (KMP) merupakan momok menakutkan bagi elite politik yang tidak bergabung dalam kualisi tersebut.
Banyak pihak menilai, terbentuknya Kualisi Merah Putih (KMP) merupakan momok menakutkan bagi elite politik yang tidak bergabung dalam kualisi tersebut. Pengaruhnya, tidak saja ditingkat pusat, melainkan hingga ke Daerah. Terutama, saat moment Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.
Namun, “ketakutan” bagi rival politik non kualisi itu sepertinya tidak berkepanjangan. Sebab, diprediksi kualisi yang menggabungkan, Gerindra, Golkar, PKS, PBB, PPP dan PAN tidak akan bersatu hingga ke daerah. Salah satunya, ketika menghadapi moment Pilkada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2015-2020 mendatang.
“Runtuhnya” KMP ditingkat daerah sudah terlihat sebelum Pilkada berlangsung. Sebagai bukti, sejumlah dinamika politik kerap kali mengemuka dipermukaan. Seperti, desakan mundur Ketua Dewan, Murni Suciyanti,SE oleh Ketua Komisi I, Sulaeman, MT, SH. Padahal, dua politisi itu merupakan kader parpol yang tergabung dalam KMP (PAN dan Gerindra). Ditambah lagi, insiden adu argumentasi hingga berujung dugaan pemukulan terhadap Wakil Ketua Pimpinan dewan dari Gerindra, H.Syamsudin, SH oleh Ketua Komisi IV, M.Natsir, S.Sos duta PAN, meski akhirnya saling memaafkan.
Dinamika politik sebagai jawaban tidak solidnya KMP pada pesta demokrasi lima tahunan itu yakni munculnya ambisi (maaf) masing-masing kader partai. Masalahnya, Ketua DPD II PAN Kabupaten Bima, Adi Mahyudi, SE menyatakan akan tampil sebagai Calon Bupati (Cabup) periode lima tahun mendatang. Begitupun, Golkar akan mengusung Hj.Indah Damayanti Putri, SE untuk maju pada pesta bergengsi tersebut. ”Ini pertanda KMP tidak solid ditingkat daerah, terutama dalam menghadapi moment pilkada kabupaten 2015-2020 mendatang,” kata Akademisi STISIP Mbojo Bima, Drs. Arif Sukirman, MH kepada Koran Stabilitas.
Jika seperti itu yang terjadi lanjutnya, kebersamaan KMP sebagai koalisi yang bertujuan mengawal pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan, termasuk menguasai jabatan politik disejumlah daerah sangat diragukan. Sebab, ditingkat kader sudah menunjukan ketidak bersamaan. Buktinya, sudah ada beberapa insiden dan informasi yang seolah-olah memperlihatkan perpecahan dikubu kualisi tersebut. ”Bagaimana bisa menyatukan persepsi, pendapat dan pemahaman guna menghadapi pilkada kabupaten, kalau ditingkat kader parpol KMP saja saling berambisi,” ujarnya.
Karenanya, ia meminta Pengurus Wilayah dan Pusat KMP agar segera mengambil sikap atas dinamika yang terjadi, terutama menentukan sikap tentang siapa kader pilihan yang akan diusung sebagai Cabup. Kecuali, KMP tidak menginginkan kemenangan pada ajang bergengsi untuk menjadikan kadernya sebagai orang nomor satu di Kabupaten.”Saya sarankan, pengurus wilayah dan pusat KMP segera bersikap, jangan sampai impian besar untuk menang pada setiap moment pesta demokrasi berpihak pada kualisi lain,” pintanya. (KS-09)
 |
| Kualisi Merah Putih (KMP) |
“Runtuhnya” KMP ditingkat daerah sudah terlihat sebelum Pilkada berlangsung. Sebagai bukti, sejumlah dinamika politik kerap kali mengemuka dipermukaan. Seperti, desakan mundur Ketua Dewan, Murni Suciyanti,SE oleh Ketua Komisi I, Sulaeman, MT, SH. Padahal, dua politisi itu merupakan kader parpol yang tergabung dalam KMP (PAN dan Gerindra). Ditambah lagi, insiden adu argumentasi hingga berujung dugaan pemukulan terhadap Wakil Ketua Pimpinan dewan dari Gerindra, H.Syamsudin, SH oleh Ketua Komisi IV, M.Natsir, S.Sos duta PAN, meski akhirnya saling memaafkan.
Dinamika politik sebagai jawaban tidak solidnya KMP pada pesta demokrasi lima tahunan itu yakni munculnya ambisi (maaf) masing-masing kader partai. Masalahnya, Ketua DPD II PAN Kabupaten Bima, Adi Mahyudi, SE menyatakan akan tampil sebagai Calon Bupati (Cabup) periode lima tahun mendatang. Begitupun, Golkar akan mengusung Hj.Indah Damayanti Putri, SE untuk maju pada pesta bergengsi tersebut. ”Ini pertanda KMP tidak solid ditingkat daerah, terutama dalam menghadapi moment pilkada kabupaten 2015-2020 mendatang,” kata Akademisi STISIP Mbojo Bima, Drs. Arif Sukirman, MH kepada Koran Stabilitas.
Jika seperti itu yang terjadi lanjutnya, kebersamaan KMP sebagai koalisi yang bertujuan mengawal pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan, termasuk menguasai jabatan politik disejumlah daerah sangat diragukan. Sebab, ditingkat kader sudah menunjukan ketidak bersamaan. Buktinya, sudah ada beberapa insiden dan informasi yang seolah-olah memperlihatkan perpecahan dikubu kualisi tersebut. ”Bagaimana bisa menyatukan persepsi, pendapat dan pemahaman guna menghadapi pilkada kabupaten, kalau ditingkat kader parpol KMP saja saling berambisi,” ujarnya.
Karenanya, ia meminta Pengurus Wilayah dan Pusat KMP agar segera mengambil sikap atas dinamika yang terjadi, terutama menentukan sikap tentang siapa kader pilihan yang akan diusung sebagai Cabup. Kecuali, KMP tidak menginginkan kemenangan pada ajang bergengsi untuk menjadikan kadernya sebagai orang nomor satu di Kabupaten.”Saya sarankan, pengurus wilayah dan pusat KMP segera bersikap, jangan sampai impian besar untuk menang pada setiap moment pesta demokrasi berpihak pada kualisi lain,” pintanya. (KS-09)
COMMENTS