Setelah melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam daerah beberapa waktu lalu, DPRD Kota Bima menggelar rapat paripurna kedua dengan agenda penyampaian pembahasan atau penyusunan laporan
Setelah melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam daerah beberapa waktu lalu, DPRD Kota Bima menggelar rapat paripurna kedua dengan agenda penyampaian pembahasan atau penyusunan laporan Komisi-komisi Dewan terhadap hasil kunker dalam rangka evaluasi pelaksanaan dan realisasi APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2014. Berikut secara hasil kunker masing-masing tiga komisi DPRD Kota Bima.
Dari Komisi I yang dibacakan M. Irfan, M.Si terdapat 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dievaluasi. Pertama, Inspektorat. Catatannya, antara lain ditemukan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan yang masih kurang isebabkan karena jumlah auditor yang tidak seimbang dengan kinerja yang dilakukan oleh tim audit yang ada di Inspektorat. Harus ada penambahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk auditor sehingga akan efektif pelaksanaan kegiatan yang ada di pemerintahan Kota Bima. Dalam pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh auditor harus secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Dinas Kesehatan dievaluasi, untuk Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan sesuai dengan prosedur penerimaan daerah sehingga tidak ada keterlambatan penyetoran ke kas daerah. Diupayakan berfungsi secara maksimal yang dilakukan oleh dinas kesehatan untuk pelayanan kepada masyarakat. Harus difungsikan kembali PKM Plus Rasanae Timur, disebabkan karena kasus yang ada sudah selesai. Pengadaan alat-alat kesehatan perlu dimaksimal, sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat berdasarkan vivi, misi dan tercapainya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perlu difungsikan secara cepat laboratorium kesehatan yang dibangun. Harus ada penambahan bidan ditiap-tiap kelurahan terutama kelurahan yang terjauh dari pusat kota. Penambahan tenaga medis dokter dan perawat. Optimalisasi ketersediaan obat-obatan yang ada sehinggga terpenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Adanya proses percepatan pembagian kartu BPJS dan Kartu Sehat Jujur Sehati pada masyarakat. Kinerja dinas kesehatan perlu ditingkatan sesuai dengan bidang keahliannya.
Dinas Dikpora, dievaluasi penggunaan asset yang tidak maksimal sehingga tidak efektif kinerja yang dilakukan oleh pegawai yang ada. Program pengadaan buku untuk siswa yang tidak maksimal, sehingga masih ada siswa yang membeli buku pelajaran sekolah. Perlu diperbaiki kembali penggunaan GOR mini yang merugikan daerah/Negara. Rotasi atau mutasi kepala sekolah harus dilakukan, sehingga ada peningkatan mutu pendidikan yang ada dan tidak ada tingkat kebosanan dalammelaksanakan aktifitas. Sertifikasi guru yang harus diutamakan adalah Guru PNS. Harus ada pemerataan pengadaan ditiap-tiap sekolah yang ada. Adanya upaya penagihan kembali dana_dana yang dipakai oleh pegawai yang tidak sesuai aturan. Pemerataan guru ditiap-tiap sekolah harus seimbang dengan perhitungan jumlah siswa. Kualitas guru melalui bimtek dan diklat harus ditingkatkan. Adanya standarisasi kenaikan kelas bagi siswa sehingga mampu memahami arti pendidikan yang ada. Penggunaan honorarium yang tidak sesuai dengan operasionalisasi kegiatan. Pendataan penerima bantuan PKBM yang ada tidak jelas keberadaanya dan sebagian banyak yang fiktif. Diperketat pengawasan pengajaran bagi guru-guru di sekolah baik yang PNS maupun yang non PNS.
BAPEDDA, dievaluasi kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun tidak relevan dengan kondisi yang ada sekarang dan yang akan datang. Proses sinkronisasi dokumen perencanaan yang kurang sesuai dengan visi,misi dan motto Walikota. Rencana kerja harus sesuai dengan RPJMD dan visi, misi Walikota sehingga tercapai tujuan dasar pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Harus terpasangnya Master Plan pembangunan kota ditiap-tiap kelurahan. Belum maksimalnya kepada masyarakat bawah tentang sosialisasi pembangunan Kota Bima sebagai kota berteman yang merupakan motto Kota Bima. Adanya rancangan Aturan yang mengatur standar biaya umum daerah, sehingga terdapat kesamaan anggaran untuk honorarium ditiap-tiap SKPD. Kurangnya koordinasi dan sosialisasi program kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bapedda.
Sat POL PP, dievaluasi tidak maksimalnya kegiatan yustisi yang dilakukan oleh Pol PP. Tidak adanya penertiban dan keamanan yang rutinitas. Perlu dilakukan pendidikan dan latihan dasar yang rutinitas bagi Anggota Pol PP. Peningkatan SDM sangat diperlukan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dievaluasi tidak adanya pemerataan pegawai diseluruh SKPD. Kurangnya analisis jabatan berdasarkan daftar urutan kepangkatan (DUK). Kurangnya pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan masyarakat ditiap-tiap kelurahan. Banyak jabatan yang masih lowong di setiap kelurahan. Rotasi dan mutasi pegawai yang lamban dilakukan sehingga banyak pegawai yang jenuh terhadap kegiatan ditempat kerja. Tidak adanya pemberlakuan Data Base seluruh pegawai yang ada di pemerintah kota bima baik yang PNS dan K2 sehingga mempermudah untuk mengukur kinerja pegawai. Kurangnya penempatan pegawai yang sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmu disetiap SKPD, terutama SKPD tehnis.
Dinas KEPENDUDUKAN dan Catatan Sipil, dievaluasi kurangnya pemeliharaan alat-alat pengadaan yang disebabkan karena tempat penyimpanan yang kurang memadai sehingga pemanfaatan belum optimal. Dimaksimalkan para operator alat-alat elektronik yang ada, agar terjaga dengan baik. Harus ada tenaga ahli yang bertanggung jawab terhadap penggunaan alat elektronik yang dimiliki oleh capil. Kondisi kantor yang tidak layak untuk kenyamanan kerja. BPMPK dievaluasi, perlu perbaikan prosedur pemilihan lomba kelurahan. Belum maksimalnya program BBGRM yang menyentuh masyarakat. Kurangnya sosialisasi pelatihan pada masyarakat terutama pada RT/RW diseluruh kelurahan Kota Bima. Perlu ada pembentukan lembaga adat disetiap kelurahan.
Di Kecamatan dievaluasi, kurangnya koordinasi pembangunan yang ada di setiap kelurahan. Program Kecamatan yang kurang menyentuh masyarakat disebabkan karena kekurangan anggaran disetiap Kecamatan. Perlu adanya balai pertemuan di setiap kecamatan terutama di Kecamatan Rasanae Barat. Di Sekretariat Daerah. Pada Bagian Umum, dievaluasi perlu adanya peningkatan dan pemerataan pengadaan yang ada. Operasional kegiatan yang kurang maksimal. Bagian Administrasi Pembangunan, pengadaan dana stimulan yang tidak merata dan transparan. Pendataan pembangunan yang kurang transparan. Bagian pemerintahan, pendataan asset pemerintah terutama asset tanah milik pemerintah yang hampir tidak diketahui untuk pendataan. Penggunaan anggaran yang belum menyentuh pada pelayanan masyarakat terutama pada kegiatan sosialisasi. Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan, penggunaan anggaran yang belum maksimal terutama pada kegiatan haji masyarakat kota Bima. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak merata diseluruh kelurahan terutama pemberian bantuan untuk tempat-tempat ibadah. Bagian Organisasi, kegiatan tim pengumpul data dan penyunsunan naskah/dokumen yang lebih besar dari pada SKPD yang ada. Laporan kegiatan yang belum bermanfaat bagi masyarakat. Bagian hukum, pembuatan rancangan perda yang masih kurang untuk memperkuat kinerja pemerintah. Pelaksanaan perda dan Perwali kurang tersosialisasi pada masyarakat.
Kesbangpolinmas, dievaluasi kurang efektifnya kegiatan intelejen pemerintah. Para pegawai yang ada kurang maksimal dalam menjalankan tupoksi masing-masing bidang. Pendanaan yang sangat minim untuk forum kewaspadaan. Kurangnya sosialisasi terhadap Isu-isu yang mengancam stabilitas daerah. Tidak adanya pendataan ORMAS, Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.
Dinsosnakertran, dievaluasi kegiatan Bansos yang tidak merata diseluruh wilayah kecamatan. Tidak adanya Pendataan penggangguran, kemiskinan yang akurat. Tidak adanya pemerataan pembanguan rumah tidak layak huni di Kota Bima. Pembagian modal usaha dan kegiatan produktifitas masyarakat miskin yang tidak Berimbang. BPPKB, dievaluasi kinerja pegawai yang masih kurang. Kegiatan penyuluhan yang belum tepat sasaran. Kantor Pelayanan Terpadu, belum diserahkan seluruhnya pengurusan perijinan yang ada di Kota Bima. Terbatasnya tenaga ahli yang ada. Pada Kantor Arsip dan Perpustakaan, tidak adanya tenaga ahli kearsipan dan Perpustakaan. Penyimpanan barang-barang perpustakaan yang kurang memadai dan representatif. Arsip dan dokumen untuk di baca oleh masyarakat hampir tidak ada, terutama PERDA, LKPJ, dan dokumentasi kegiatan – kegiatan pemerintah setiap tahun.
Adapun usulan Komisi I terhadap hasil evaluasi itu, yakni untuk memaksimalkan Kinerja Pemerintah di tiap-tiap SKPD harus dengan Anggaran yang cukup. Kinerja Pemerintah harus lebih ditingkatkan guna membantu kegiatan dan pelaksanaan kinerja Walikota selaku Pemimpin Eksekutif. Perlu adanya data Pegawai Negeri Sipil yang bisa dilihat oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pemerintah Daerah Kota Bima. Kinerja dunia Pendidikan harus lebih terfokus pada Kurikulum yang ada. Harus ada master plan yang jelas tentang pembangunan kota bima kedepan. Diharapkan adanya keterbukaan pemerintah kepada rakyatnya dalam hal kepemilikan asset tanah dan bangunan di Kota Bima. Diharapkan adanya informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. (KS-13/Bersambung)
Dari Komisi I yang dibacakan M. Irfan, M.Si terdapat 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dievaluasi. Pertama, Inspektorat. Catatannya, antara lain ditemukan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan yang masih kurang isebabkan karena jumlah auditor yang tidak seimbang dengan kinerja yang dilakukan oleh tim audit yang ada di Inspektorat. Harus ada penambahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk auditor sehingga akan efektif pelaksanaan kegiatan yang ada di pemerintahan Kota Bima. Dalam pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh auditor harus secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Dinas Kesehatan dievaluasi, untuk Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan sesuai dengan prosedur penerimaan daerah sehingga tidak ada keterlambatan penyetoran ke kas daerah. Diupayakan berfungsi secara maksimal yang dilakukan oleh dinas kesehatan untuk pelayanan kepada masyarakat. Harus difungsikan kembali PKM Plus Rasanae Timur, disebabkan karena kasus yang ada sudah selesai. Pengadaan alat-alat kesehatan perlu dimaksimal, sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat berdasarkan vivi, misi dan tercapainya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perlu difungsikan secara cepat laboratorium kesehatan yang dibangun. Harus ada penambahan bidan ditiap-tiap kelurahan terutama kelurahan yang terjauh dari pusat kota. Penambahan tenaga medis dokter dan perawat. Optimalisasi ketersediaan obat-obatan yang ada sehinggga terpenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Adanya proses percepatan pembagian kartu BPJS dan Kartu Sehat Jujur Sehati pada masyarakat. Kinerja dinas kesehatan perlu ditingkatan sesuai dengan bidang keahliannya.
Dinas Dikpora, dievaluasi penggunaan asset yang tidak maksimal sehingga tidak efektif kinerja yang dilakukan oleh pegawai yang ada. Program pengadaan buku untuk siswa yang tidak maksimal, sehingga masih ada siswa yang membeli buku pelajaran sekolah. Perlu diperbaiki kembali penggunaan GOR mini yang merugikan daerah/Negara. Rotasi atau mutasi kepala sekolah harus dilakukan, sehingga ada peningkatan mutu pendidikan yang ada dan tidak ada tingkat kebosanan dalammelaksanakan aktifitas. Sertifikasi guru yang harus diutamakan adalah Guru PNS. Harus ada pemerataan pengadaan ditiap-tiap sekolah yang ada. Adanya upaya penagihan kembali dana_dana yang dipakai oleh pegawai yang tidak sesuai aturan. Pemerataan guru ditiap-tiap sekolah harus seimbang dengan perhitungan jumlah siswa. Kualitas guru melalui bimtek dan diklat harus ditingkatkan. Adanya standarisasi kenaikan kelas bagi siswa sehingga mampu memahami arti pendidikan yang ada. Penggunaan honorarium yang tidak sesuai dengan operasionalisasi kegiatan. Pendataan penerima bantuan PKBM yang ada tidak jelas keberadaanya dan sebagian banyak yang fiktif. Diperketat pengawasan pengajaran bagi guru-guru di sekolah baik yang PNS maupun yang non PNS.
BAPEDDA, dievaluasi kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun tidak relevan dengan kondisi yang ada sekarang dan yang akan datang. Proses sinkronisasi dokumen perencanaan yang kurang sesuai dengan visi,misi dan motto Walikota. Rencana kerja harus sesuai dengan RPJMD dan visi, misi Walikota sehingga tercapai tujuan dasar pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Harus terpasangnya Master Plan pembangunan kota ditiap-tiap kelurahan. Belum maksimalnya kepada masyarakat bawah tentang sosialisasi pembangunan Kota Bima sebagai kota berteman yang merupakan motto Kota Bima. Adanya rancangan Aturan yang mengatur standar biaya umum daerah, sehingga terdapat kesamaan anggaran untuk honorarium ditiap-tiap SKPD. Kurangnya koordinasi dan sosialisasi program kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bapedda.
Sat POL PP, dievaluasi tidak maksimalnya kegiatan yustisi yang dilakukan oleh Pol PP. Tidak adanya penertiban dan keamanan yang rutinitas. Perlu dilakukan pendidikan dan latihan dasar yang rutinitas bagi Anggota Pol PP. Peningkatan SDM sangat diperlukan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dievaluasi tidak adanya pemerataan pegawai diseluruh SKPD. Kurangnya analisis jabatan berdasarkan daftar urutan kepangkatan (DUK). Kurangnya pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan masyarakat ditiap-tiap kelurahan. Banyak jabatan yang masih lowong di setiap kelurahan. Rotasi dan mutasi pegawai yang lamban dilakukan sehingga banyak pegawai yang jenuh terhadap kegiatan ditempat kerja. Tidak adanya pemberlakuan Data Base seluruh pegawai yang ada di pemerintah kota bima baik yang PNS dan K2 sehingga mempermudah untuk mengukur kinerja pegawai. Kurangnya penempatan pegawai yang sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmu disetiap SKPD, terutama SKPD tehnis.
Dinas KEPENDUDUKAN dan Catatan Sipil, dievaluasi kurangnya pemeliharaan alat-alat pengadaan yang disebabkan karena tempat penyimpanan yang kurang memadai sehingga pemanfaatan belum optimal. Dimaksimalkan para operator alat-alat elektronik yang ada, agar terjaga dengan baik. Harus ada tenaga ahli yang bertanggung jawab terhadap penggunaan alat elektronik yang dimiliki oleh capil. Kondisi kantor yang tidak layak untuk kenyamanan kerja. BPMPK dievaluasi, perlu perbaikan prosedur pemilihan lomba kelurahan. Belum maksimalnya program BBGRM yang menyentuh masyarakat. Kurangnya sosialisasi pelatihan pada masyarakat terutama pada RT/RW diseluruh kelurahan Kota Bima. Perlu ada pembentukan lembaga adat disetiap kelurahan.
Di Kecamatan dievaluasi, kurangnya koordinasi pembangunan yang ada di setiap kelurahan. Program Kecamatan yang kurang menyentuh masyarakat disebabkan karena kekurangan anggaran disetiap Kecamatan. Perlu adanya balai pertemuan di setiap kecamatan terutama di Kecamatan Rasanae Barat. Di Sekretariat Daerah. Pada Bagian Umum, dievaluasi perlu adanya peningkatan dan pemerataan pengadaan yang ada. Operasional kegiatan yang kurang maksimal. Bagian Administrasi Pembangunan, pengadaan dana stimulan yang tidak merata dan transparan. Pendataan pembangunan yang kurang transparan. Bagian pemerintahan, pendataan asset pemerintah terutama asset tanah milik pemerintah yang hampir tidak diketahui untuk pendataan. Penggunaan anggaran yang belum menyentuh pada pelayanan masyarakat terutama pada kegiatan sosialisasi. Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan, penggunaan anggaran yang belum maksimal terutama pada kegiatan haji masyarakat kota Bima. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak merata diseluruh kelurahan terutama pemberian bantuan untuk tempat-tempat ibadah. Bagian Organisasi, kegiatan tim pengumpul data dan penyunsunan naskah/dokumen yang lebih besar dari pada SKPD yang ada. Laporan kegiatan yang belum bermanfaat bagi masyarakat. Bagian hukum, pembuatan rancangan perda yang masih kurang untuk memperkuat kinerja pemerintah. Pelaksanaan perda dan Perwali kurang tersosialisasi pada masyarakat.
Kesbangpolinmas, dievaluasi kurang efektifnya kegiatan intelejen pemerintah. Para pegawai yang ada kurang maksimal dalam menjalankan tupoksi masing-masing bidang. Pendanaan yang sangat minim untuk forum kewaspadaan. Kurangnya sosialisasi terhadap Isu-isu yang mengancam stabilitas daerah. Tidak adanya pendataan ORMAS, Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.
Dinsosnakertran, dievaluasi kegiatan Bansos yang tidak merata diseluruh wilayah kecamatan. Tidak adanya Pendataan penggangguran, kemiskinan yang akurat. Tidak adanya pemerataan pembanguan rumah tidak layak huni di Kota Bima. Pembagian modal usaha dan kegiatan produktifitas masyarakat miskin yang tidak Berimbang. BPPKB, dievaluasi kinerja pegawai yang masih kurang. Kegiatan penyuluhan yang belum tepat sasaran. Kantor Pelayanan Terpadu, belum diserahkan seluruhnya pengurusan perijinan yang ada di Kota Bima. Terbatasnya tenaga ahli yang ada. Pada Kantor Arsip dan Perpustakaan, tidak adanya tenaga ahli kearsipan dan Perpustakaan. Penyimpanan barang-barang perpustakaan yang kurang memadai dan representatif. Arsip dan dokumen untuk di baca oleh masyarakat hampir tidak ada, terutama PERDA, LKPJ, dan dokumentasi kegiatan – kegiatan pemerintah setiap tahun.
Adapun usulan Komisi I terhadap hasil evaluasi itu, yakni untuk memaksimalkan Kinerja Pemerintah di tiap-tiap SKPD harus dengan Anggaran yang cukup. Kinerja Pemerintah harus lebih ditingkatkan guna membantu kegiatan dan pelaksanaan kinerja Walikota selaku Pemimpin Eksekutif. Perlu adanya data Pegawai Negeri Sipil yang bisa dilihat oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pemerintah Daerah Kota Bima. Kinerja dunia Pendidikan harus lebih terfokus pada Kurikulum yang ada. Harus ada master plan yang jelas tentang pembangunan kota bima kedepan. Diharapkan adanya keterbukaan pemerintah kepada rakyatnya dalam hal kepemilikan asset tanah dan bangunan di Kota Bima. Diharapkan adanya informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. (KS-13/Bersambung)
COMMENTS