Kesenjangan antara Kapolres Bima Kota dengan Wartawan Bima, kian menajam. Aksi pemboikotan pemberitaan tentang kinerja Polri setempat, masih berlanjut
Kesenjangan antara Kapolres Bima Kota dengan Wartawan Bima, kian menajam. Aksi pemboikotan pemberitaan tentang kinerja Polri setempat, masih berlanjut sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sejumlah lembaga penting termasuk akademisi pun angkat bicara.
Sikap Kapolres Bima Kota, AKBP Andri Sahrir SIK dalam melayani Wartawan dengan cara-cara tak biasa, dominan disesali. Karena, paradigma pelayanannya sangat berbeda jauh dengan sederetan Kapolres Bima Kota sebelumnya. Dewan Kota pun menyentil agar yang bersangkutan, tak alergi terhadap Wartawan.
Peristiwa penting yang masih menjadi buah bibir publik tersebut, kini mendapat sorotan tajam juga dari Ketua PWI Cabang Bima, Rafidin S Sos. Pria yang baru pulang Umroh ini mendesak agar Kapolres kelahiran Sumatera itu, segera membuka kembali ruang kemitraan dengan wartawan dan tidak membiarkan disharmonis semakin berkepanjangan.
“Saya menduga, ini hanya karena mis komunikasi akibat wartawan dengan Kapolres belum saling mengenal. Solusinya, lakukan silaturrahmi secara rutin antara kedua lembaga juga melibatkan elemen lain. Sehingga kemitraan yang baik sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat banyak bisa terwujud kembali,” saran Rafidin.
Selain itu kata dia, wartawan itu harus menjadi mitra yang baik karena aturan telah memastikan Pers sebagai pilar Negara. Kemiteraan antara wartawan dengan Polri itu terjalin sejak Negara ini terbentuk. Sehingga sangat ironis ketika hubungan antara Pers dan Kepolisian tidak akur.
Sekelas Kapolri, diakuinya setiap hari selalu membuka ruang komunikasi yang berkwalitas dengan Wartawan. Terkait ketegangan yang terjadi antara Kapolres Bima Kota dengan Wartawan Bima tersebut, diakui telah dilaporkannya ke Mabes Polri. Tujuanya, agar terjadi perubahan soal pelayanan terhadap wartawan kearah yang lebih baik seperti selama ini terbangun. “Belum lama ini, persoalan penting tersebut sudah saya sampaikan langsung kepada Kapolri. Karenanya, diharapkan agar Kapolres Bima Kota senantiasa terbuka kepada publik terutama kepada Wartawan yang bertugas di lapangan,”desaknya.
Kapolres dituntut untuk memahami, selain amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 juga UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) nomor 14 tahun 2008. Maksudnya, hal-hal yang tidak boleh dibuka, hanya berkaitan dengan kerahasiaan Negara. “Ketertutupan yang diperlihatkan oleh jajaran Polres Bima Kota sekarang, justeru akan membuka peluang lahirnya persepsi yang berbeda ditengah masyarakat. Bahkan bisa dituding sebagai modus baru untuk menuntupi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri,” duganya.
Lepas dari itu, pria yang juga Ketua Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Cabang Kabupaten Bima ini menantang Kapolres Bima Kota itu untuk membuktikan keberaniannya dalam konteks penegakkan hukum di wilayah ini. Termasuk soal pemberantasan Miras yang kian meraja lela, sabung ayam, togel disetiap sudut-sudut gang, maupun Narkoba yang dinilai sudah merasuk diberbagai elemen penting.
“Sekali lagi, harapan besar saya agar Bapak Kapolres Bima Kota yang terhormat untuk tidak saja berada di Kantor. Tapi, sering-seringlah turun ke rakyat, salah satunya dilakukan oleh mantan Kapolres Bima Kota, Kombes Kumbul KS, SIK yang sekarang menjabat sebagai Dir Narkoba Polda NTT. Bagaimana dia tahu tentang situasi Bima, kalau kebiasaan yang bersangkutan hanya ada dibelakang meja. Gaul lah sedikit agar kita tetap saling tersenyum dimanapun kita berada,” sarannya.
Ketika ditanya soal hubungan Wartawan dengan sejumlah Perwira di Polres Bima Kota, Pimpred Stabilitas ini mengaku, dari pengakuan seluruh Wartawan yang bertugas di lapangan, sesungguhnya hubungan baik tersebut telah terjalin sejak lama hingga sekarang. Hanya saja, hubungan baik tersebut telah berubah ketika Pak Andri Syahri menjabat sebagai Kapolres Bima Kota. “Kalau hubungan Wartawan dengan sejumlah Perwira sekarang, baik-baik saja. Hanya saja, hubungan antara Wartawan dengan Kapolres saja yang terkesan tidak harmonis. Saran saya, segera lakukan pertemuan antara Kapolres dengan jajarannya bersama teman-teman Pers,” sarannya lagi.
Ketegasan senada juga datang dari Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Cabang Bima, Muhammad Dony. Lelaki yang akrab disapa Dony ini menilai, sikap Kapolres Bima Kota itu terhadap Wartawan di lapangan, tidak proporsional dan tidak transparan dalam hal informasi. Menurutnya, yang harus disadari, KIP memiliki aturan yang harus dijalankan oleh seluruh elelemen pemerintah baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Sehingga, sinergitas antara Pemimpin dan yang dipimpin dapat berjaklan dengan baik.
“Untuk itu, kami mendesak Kapolres Bima Kota itu agar bersikap kooperatif, baik terhadap Insan Pers maupun masyarakat luas. Reaksi Wartawan Bima atas sikap yang bersangkutan adalah wajar. Karena, Wartawan dihadapkan dengan hal yang tak biasa terjadi. Pahami, Wartawan sebagai pilar Negara dan Polri juga symbol Negara. Keduanya harus berjalan berbarengan-bukan justeru membangun kesenjangan,” tegasnya. (KS-13)
 |
| Ketua PWI Cabang Bima, Rafidin S Sos |
Peristiwa penting yang masih menjadi buah bibir publik tersebut, kini mendapat sorotan tajam juga dari Ketua PWI Cabang Bima, Rafidin S Sos. Pria yang baru pulang Umroh ini mendesak agar Kapolres kelahiran Sumatera itu, segera membuka kembali ruang kemitraan dengan wartawan dan tidak membiarkan disharmonis semakin berkepanjangan.
“Saya menduga, ini hanya karena mis komunikasi akibat wartawan dengan Kapolres belum saling mengenal. Solusinya, lakukan silaturrahmi secara rutin antara kedua lembaga juga melibatkan elemen lain. Sehingga kemitraan yang baik sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat banyak bisa terwujud kembali,” saran Rafidin.
Selain itu kata dia, wartawan itu harus menjadi mitra yang baik karena aturan telah memastikan Pers sebagai pilar Negara. Kemiteraan antara wartawan dengan Polri itu terjalin sejak Negara ini terbentuk. Sehingga sangat ironis ketika hubungan antara Pers dan Kepolisian tidak akur.
Sekelas Kapolri, diakuinya setiap hari selalu membuka ruang komunikasi yang berkwalitas dengan Wartawan. Terkait ketegangan yang terjadi antara Kapolres Bima Kota dengan Wartawan Bima tersebut, diakui telah dilaporkannya ke Mabes Polri. Tujuanya, agar terjadi perubahan soal pelayanan terhadap wartawan kearah yang lebih baik seperti selama ini terbangun. “Belum lama ini, persoalan penting tersebut sudah saya sampaikan langsung kepada Kapolri. Karenanya, diharapkan agar Kapolres Bima Kota senantiasa terbuka kepada publik terutama kepada Wartawan yang bertugas di lapangan,”desaknya.
Kapolres dituntut untuk memahami, selain amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 juga UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) nomor 14 tahun 2008. Maksudnya, hal-hal yang tidak boleh dibuka, hanya berkaitan dengan kerahasiaan Negara. “Ketertutupan yang diperlihatkan oleh jajaran Polres Bima Kota sekarang, justeru akan membuka peluang lahirnya persepsi yang berbeda ditengah masyarakat. Bahkan bisa dituding sebagai modus baru untuk menuntupi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri,” duganya.
Lepas dari itu, pria yang juga Ketua Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Cabang Kabupaten Bima ini menantang Kapolres Bima Kota itu untuk membuktikan keberaniannya dalam konteks penegakkan hukum di wilayah ini. Termasuk soal pemberantasan Miras yang kian meraja lela, sabung ayam, togel disetiap sudut-sudut gang, maupun Narkoba yang dinilai sudah merasuk diberbagai elemen penting.
“Sekali lagi, harapan besar saya agar Bapak Kapolres Bima Kota yang terhormat untuk tidak saja berada di Kantor. Tapi, sering-seringlah turun ke rakyat, salah satunya dilakukan oleh mantan Kapolres Bima Kota, Kombes Kumbul KS, SIK yang sekarang menjabat sebagai Dir Narkoba Polda NTT. Bagaimana dia tahu tentang situasi Bima, kalau kebiasaan yang bersangkutan hanya ada dibelakang meja. Gaul lah sedikit agar kita tetap saling tersenyum dimanapun kita berada,” sarannya.
Ketika ditanya soal hubungan Wartawan dengan sejumlah Perwira di Polres Bima Kota, Pimpred Stabilitas ini mengaku, dari pengakuan seluruh Wartawan yang bertugas di lapangan, sesungguhnya hubungan baik tersebut telah terjalin sejak lama hingga sekarang. Hanya saja, hubungan baik tersebut telah berubah ketika Pak Andri Syahri menjabat sebagai Kapolres Bima Kota. “Kalau hubungan Wartawan dengan sejumlah Perwira sekarang, baik-baik saja. Hanya saja, hubungan antara Wartawan dengan Kapolres saja yang terkesan tidak harmonis. Saran saya, segera lakukan pertemuan antara Kapolres dengan jajarannya bersama teman-teman Pers,” sarannya lagi.
Ketegasan senada juga datang dari Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Cabang Bima, Muhammad Dony. Lelaki yang akrab disapa Dony ini menilai, sikap Kapolres Bima Kota itu terhadap Wartawan di lapangan, tidak proporsional dan tidak transparan dalam hal informasi. Menurutnya, yang harus disadari, KIP memiliki aturan yang harus dijalankan oleh seluruh elelemen pemerintah baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Sehingga, sinergitas antara Pemimpin dan yang dipimpin dapat berjaklan dengan baik.
“Untuk itu, kami mendesak Kapolres Bima Kota itu agar bersikap kooperatif, baik terhadap Insan Pers maupun masyarakat luas. Reaksi Wartawan Bima atas sikap yang bersangkutan adalah wajar. Karena, Wartawan dihadapkan dengan hal yang tak biasa terjadi. Pahami, Wartawan sebagai pilar Negara dan Polri juga symbol Negara. Keduanya harus berjalan berbarengan-bukan justeru membangun kesenjangan,” tegasnya. (KS-13)
COMMENTS