Beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Lingkup Kabupaten Bima diduga menyalahgunakan anggaran SPPD tanpa arah dan tujuan jelas.
Beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Lingkup Kabupaten Bima diduga menyalahgunakan anggaran SPPD tanpa arah dan tujuan jelas. Padahal, dana yang bersumber dari APBD II itu dianggarkan dan dimanfaatkan sesuai undangan, agenda, konsultasi untuk keperluan daerah. Maksudnya, penggunaan biaya SPPD itu mesti membuahkan hasil sekaligus bermanfaat untuk daerah.
Beberapa Kepala SKPD yang terindikasi menyalahgunakan SPPD tanpa tujuan jelas sesuai aturan yang telah ditentukan, yakni Drs, Andi Sirajudin Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Drs, Ishaka, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Ir, Hj. Nurma, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Kepala Bappeda,Ir, Indra Jaya. Bahkan, para Pejabat Eselon II itu disinyalir memonopoli setiap agenda keluar daerah. Maksudnya, jajaran pejabat kebawah (bawahan) tidak diberi kesempatan untuk menjalankan tugas yang menggunakan anggaran daerah untuk biaya SPPD.
Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Chandra Kusuma, AP yang dikonfirmasi Koran Stabilitas Senin (05/01) di ruang kerjanya mengatakan, semua perjalanan dinas Tahun 2014 memiliki dasar yang jelas. Sebab, tugas kedinasan yang menggunakan SPPD didasari undangan, panggilan atau konsultasi. Hanya saja, yang perlu dikaji secara seksama adalah efek dan hasil yang didapat atas penggunanan anggaran daerah tersebut. “Kalau diundang Diklat, ada gak efeknya, ada perbaikan atau tidak, begitupun konsultasi dan agenda lain yang menggunakan SPPD. Jadi, saya yakin tidak ada indikasi penggunaan SPPD tanpa tujuan jelas,” katanya.
Salah satu bukti keberhasilan penggunaan anggaran daerah untuk biaya perjalanan dinas di DKP yakni sukses mendatangkan anggaran Pusat Rp.12 Miliar. Pemanfaatan biaya perjalanan dinas yang menuai hasil juga dari Disnakertrans, tahun lalu Kabupaten Bima mendapat dana pusat untuk Pemukiman. “Kalau dua dinas itu (DKP dan Disnakertrans) saya tahu persis, gak tau dinas-dinas lain,” ujarnya.
Untuk Disdukcapil, Chandra mengaku belum bisa menjelaskan tentang apa saja hasil yang diperoleh dari pemanfaatan biaya yang dianggarkan dari Keuangan daerah tersebut. Masalahnya, sejauh ini belum ada laporan dalam kaitan itu. “Kami belum terima laporan disdukcapil atas hasil perjalanan dinas, beda dengan dinas lain, walaupun hanya sebatas menceritakan,” akunya.
Belakangan ini, terlihat beberapa pejabat yang sering kali “ngekor” kemanapun Bupati Bima, Drs, H.Syafrudin, HM.Nur, M.Pd pergi. Salah satu bukti, ketika orang nomor satu di Kabupaten Bima itu bertolak ke Mataram beberapa waktu lalu. Menanggapi hal itu, Chandra menegaskan tidak ada pejabat saat itu yang menggunakan SPPD, tapi hanya diberi ijin.”Saat itu, saya tidak pernah paraf SPPD.Lagipula, kehadiran pejabat di Mataram beberapa waktu lalu atas permintaan Bupati. Karena, berkaitan dengan Leading Sektornya, seperti Dinas Koperasi dan UKM serta Bagian Perekonomian,” terangnya.
Disinggung soal Dinas mana saja yang paling banyak menggunakan SPPD di Tahun 2014, ia mengaku semua dinas hampir rata. Namun, yang paling banyak melakukan konsultasi adalah Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), tapi bukan hanya Kepala yang menjalankan tugas tersebut. Melainkan, juga bawahanya karena penyusunan program Tahun 2015 sangat dibutuhkan lebih banyak konsultasi.”Tahun 2014, Bappeda paling banyak melakukan konsultasi. Tapi, semua yang melaksanakan agenda kedinasan itu tergantung panggilan. Jadi, jumlah perjalanan dinas setiap SKPD perbulan tidak tentu, ” tandasnya.
Ditanya berapa biaya perjalanan dinas keluar daerah, ia menjelaskan penggunaan biaya dalam kaitan itu rill kos. Artinya, penggunaan anggaran dibayar sesuai dengan yang dihabiskan. Misalnya, tiket pesawat pulang pergi maksimal Rp.5 Juta, biaya hotel untuk golongan III Rp.600 Ribu, tapi penggunaanya boleh dibawah tidak melebihi batas yang telah ditentukan. “Apabila tidak nginap di Hotel, maka hanya dibayar 30 persen dari biaya hotel. Intinya, dibayar sesuai yang dihabiskan,” jelasnya.
Selain indikasi penggunaan SPPD tanpa membuahkan hasil untuk kepentingan daerah, dugaan Kepala SKPD yang jarang masuk kantor-pun mencuat kepermukaan. Dugaan itu mengarah pada Kadisdukcapil, Andi Sirajudin. Bahkan, pejabat yang sempat menjabat sebagai Kabag Humas era Bupati H.Feri Zulkarnain, ST itu diduga kuat menggunakan rumahnya sebagai Kantor. Menjawab hal itu, Chandra berjanji akan mendalami informasi tersebut. Tapi untuk diketahui, Bupati telah mencanangkan Tahun 2014 dan 2015 sebagai Tahun kerja, kerja dan kerja.” Bupati berharap agar memanfaatkan waktu untuk bekerja dan bekerja, kalaupun informasi itu benar adanya, saya yakin Bupati akan memberikan teguran,” pungkasnya.
Sementara, Kadis DKP, Ir,Hj. Nurma kepada Koran Stabilitas Selasa (06/01) di Kantornya secara tegas membantah dugaan yang dialamatkan terhadap dirinya. Sebab, penggunaan SPPD sesuai agenda konsultasi demi dan untuk mendatangkan anggaran pusat. Buktinya, tahun sebelumnya banyak anggaran pusat yang berhasil didatangkan. Termasuk anggaran untuk tahun 2015 ini.”Informasi itu tidak benar, saya menggunakan SPPD sesuai undangan dan konsultasi demi keperluan daerah. Buktinya, puluhan miliar anggaran pusat berhasil saya datangkan,” tuturnya. (KS-09)
Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Chandra Kusuma, AP yang dikonfirmasi Koran Stabilitas Senin (05/01) di ruang kerjanya mengatakan, semua perjalanan dinas Tahun 2014 memiliki dasar yang jelas. Sebab, tugas kedinasan yang menggunakan SPPD didasari undangan, panggilan atau konsultasi. Hanya saja, yang perlu dikaji secara seksama adalah efek dan hasil yang didapat atas penggunanan anggaran daerah tersebut. “Kalau diundang Diklat, ada gak efeknya, ada perbaikan atau tidak, begitupun konsultasi dan agenda lain yang menggunakan SPPD. Jadi, saya yakin tidak ada indikasi penggunaan SPPD tanpa tujuan jelas,” katanya.
Salah satu bukti keberhasilan penggunaan anggaran daerah untuk biaya perjalanan dinas di DKP yakni sukses mendatangkan anggaran Pusat Rp.12 Miliar. Pemanfaatan biaya perjalanan dinas yang menuai hasil juga dari Disnakertrans, tahun lalu Kabupaten Bima mendapat dana pusat untuk Pemukiman. “Kalau dua dinas itu (DKP dan Disnakertrans) saya tahu persis, gak tau dinas-dinas lain,” ujarnya.
Untuk Disdukcapil, Chandra mengaku belum bisa menjelaskan tentang apa saja hasil yang diperoleh dari pemanfaatan biaya yang dianggarkan dari Keuangan daerah tersebut. Masalahnya, sejauh ini belum ada laporan dalam kaitan itu. “Kami belum terima laporan disdukcapil atas hasil perjalanan dinas, beda dengan dinas lain, walaupun hanya sebatas menceritakan,” akunya.
Belakangan ini, terlihat beberapa pejabat yang sering kali “ngekor” kemanapun Bupati Bima, Drs, H.Syafrudin, HM.Nur, M.Pd pergi. Salah satu bukti, ketika orang nomor satu di Kabupaten Bima itu bertolak ke Mataram beberapa waktu lalu. Menanggapi hal itu, Chandra menegaskan tidak ada pejabat saat itu yang menggunakan SPPD, tapi hanya diberi ijin.”Saat itu, saya tidak pernah paraf SPPD.Lagipula, kehadiran pejabat di Mataram beberapa waktu lalu atas permintaan Bupati. Karena, berkaitan dengan Leading Sektornya, seperti Dinas Koperasi dan UKM serta Bagian Perekonomian,” terangnya.
Disinggung soal Dinas mana saja yang paling banyak menggunakan SPPD di Tahun 2014, ia mengaku semua dinas hampir rata. Namun, yang paling banyak melakukan konsultasi adalah Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), tapi bukan hanya Kepala yang menjalankan tugas tersebut. Melainkan, juga bawahanya karena penyusunan program Tahun 2015 sangat dibutuhkan lebih banyak konsultasi.”Tahun 2014, Bappeda paling banyak melakukan konsultasi. Tapi, semua yang melaksanakan agenda kedinasan itu tergantung panggilan. Jadi, jumlah perjalanan dinas setiap SKPD perbulan tidak tentu, ” tandasnya.
Ditanya berapa biaya perjalanan dinas keluar daerah, ia menjelaskan penggunaan biaya dalam kaitan itu rill kos. Artinya, penggunaan anggaran dibayar sesuai dengan yang dihabiskan. Misalnya, tiket pesawat pulang pergi maksimal Rp.5 Juta, biaya hotel untuk golongan III Rp.600 Ribu, tapi penggunaanya boleh dibawah tidak melebihi batas yang telah ditentukan. “Apabila tidak nginap di Hotel, maka hanya dibayar 30 persen dari biaya hotel. Intinya, dibayar sesuai yang dihabiskan,” jelasnya.
Selain indikasi penggunaan SPPD tanpa membuahkan hasil untuk kepentingan daerah, dugaan Kepala SKPD yang jarang masuk kantor-pun mencuat kepermukaan. Dugaan itu mengarah pada Kadisdukcapil, Andi Sirajudin. Bahkan, pejabat yang sempat menjabat sebagai Kabag Humas era Bupati H.Feri Zulkarnain, ST itu diduga kuat menggunakan rumahnya sebagai Kantor. Menjawab hal itu, Chandra berjanji akan mendalami informasi tersebut. Tapi untuk diketahui, Bupati telah mencanangkan Tahun 2014 dan 2015 sebagai Tahun kerja, kerja dan kerja.” Bupati berharap agar memanfaatkan waktu untuk bekerja dan bekerja, kalaupun informasi itu benar adanya, saya yakin Bupati akan memberikan teguran,” pungkasnya.
Sementara, Kadis DKP, Ir,Hj. Nurma kepada Koran Stabilitas Selasa (06/01) di Kantornya secara tegas membantah dugaan yang dialamatkan terhadap dirinya. Sebab, penggunaan SPPD sesuai agenda konsultasi demi dan untuk mendatangkan anggaran pusat. Buktinya, tahun sebelumnya banyak anggaran pusat yang berhasil didatangkan. Termasuk anggaran untuk tahun 2015 ini.”Informasi itu tidak benar, saya menggunakan SPPD sesuai undangan dan konsultasi demi keperluan daerah. Buktinya, puluhan miliar anggaran pusat berhasil saya datangkan,” tuturnya. (KS-09)
COMMENTS