Pertemuan itu, membahas kondisi Kota Bima yang belum menyempurnakan pengaturan sanitasi dan pencegahan banjir.
Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin menerima kunjungan kedua dari Konsultan Belanda Mr. Roy, di diruang kerjanya, Rabu (14/1). Pertemuan itu, membahas kondisi Kota Bima yang belum menyempurnakan pengaturan sanitasi dan pencegahan banjir.
Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Ihya Ghazali S.Sos mengatakan, secara umum Mr. Roy saat itu menjelaskan jika tindakan penanganan banjir yang bersifat tekhnis dan non tekhnis.
Dasar-dasar pertimbangan untuk menentukan upaya pertimbangan pengendalian banjir yang paling layak yakni perlu bersifat tekhnis baik dari daerah hulu, tengah maupun hilir. Seperti membangun waduk, embun, normalisasi sungai atau kanal dan perbaikan sistem drainase pemukiman.
Sementara yang bersifat non tekhnis yakni, kerjasama antar instansi pemerintah secara lintas sektor dan wilayah, penataan ruang yang terpadu, peran serta masyarakat, peringatan dini, perlindungan bantaran sungai, penataan ruang terbuka hijau dan perencanaan penanggulangan bencana. “Selain itu, tadi juga dijelaskan mengenai perlunya dipertimbangkan segi analisa untung rugi. Untuk dapat menentukan tindakan yang mana yang masih dapat dilakukan atau tidak,” jelasnya.
Ghazali mengakui, pada pertemuan itu juga dipaparkan prinsip-prinsip dasar untuk mengurangi resiko banjir, dari segi pengelolaan sumber daya air secara integral dan keseluruhan. Upaya itu seperti, penyerapan air didalam tanah di daerah hulu atas dimaksimalkan. “Maksudnya melakukan reboisasi dan menjaga kelestarian hutan,” ujarnya.
Kemudian, penampungan air yang berlebihan di hulu tengah karena limpasan air hujan terlampau tinggi. Umpamanya membangun bendungan, embung, kolam detense. Lalu prinsip ketiga yakni membuang sisa limpasan air hujan di wilayah hilir lewat sistem saluran pembawa utama (Sungai dan Kanal). Sementara itu, lanjutnya, Walikota Bima mengapresiasi rekomenadasi masukan yang sangat baik dari Mr. Roy. Karena itu juga menjadi penentu arah kebijakan Pemerintah daerah kedepan.
“Kata Pak Wali, kalau dilihat memang sanitasi di Kota Bima belum baik. Sehingga Mr. Roy melihat Kelurahan Sarae dan Nae sebagai pilot project sanitasi dan persampahan,” tuturnya. Ia menambahkan, masukan tersebut, akan dipertimbangkan dan dibahas dengan Dinas terkait. Agar persoalan klasik itu, bisa diselesaikan dengan secepatnya. (KS-13)
Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Ihya Ghazali S.Sos mengatakan, secara umum Mr. Roy saat itu menjelaskan jika tindakan penanganan banjir yang bersifat tekhnis dan non tekhnis.
Dasar-dasar pertimbangan untuk menentukan upaya pertimbangan pengendalian banjir yang paling layak yakni perlu bersifat tekhnis baik dari daerah hulu, tengah maupun hilir. Seperti membangun waduk, embun, normalisasi sungai atau kanal dan perbaikan sistem drainase pemukiman.
Sementara yang bersifat non tekhnis yakni, kerjasama antar instansi pemerintah secara lintas sektor dan wilayah, penataan ruang yang terpadu, peran serta masyarakat, peringatan dini, perlindungan bantaran sungai, penataan ruang terbuka hijau dan perencanaan penanggulangan bencana. “Selain itu, tadi juga dijelaskan mengenai perlunya dipertimbangkan segi analisa untung rugi. Untuk dapat menentukan tindakan yang mana yang masih dapat dilakukan atau tidak,” jelasnya.
Ghazali mengakui, pada pertemuan itu juga dipaparkan prinsip-prinsip dasar untuk mengurangi resiko banjir, dari segi pengelolaan sumber daya air secara integral dan keseluruhan. Upaya itu seperti, penyerapan air didalam tanah di daerah hulu atas dimaksimalkan. “Maksudnya melakukan reboisasi dan menjaga kelestarian hutan,” ujarnya.
Kemudian, penampungan air yang berlebihan di hulu tengah karena limpasan air hujan terlampau tinggi. Umpamanya membangun bendungan, embung, kolam detense. Lalu prinsip ketiga yakni membuang sisa limpasan air hujan di wilayah hilir lewat sistem saluran pembawa utama (Sungai dan Kanal). Sementara itu, lanjutnya, Walikota Bima mengapresiasi rekomenadasi masukan yang sangat baik dari Mr. Roy. Karena itu juga menjadi penentu arah kebijakan Pemerintah daerah kedepan.
“Kata Pak Wali, kalau dilihat memang sanitasi di Kota Bima belum baik. Sehingga Mr. Roy melihat Kelurahan Sarae dan Nae sebagai pilot project sanitasi dan persampahan,” tuturnya. Ia menambahkan, masukan tersebut, akan dipertimbangkan dan dibahas dengan Dinas terkait. Agar persoalan klasik itu, bisa diselesaikan dengan secepatnya. (KS-13)
COMMENTS