Kapolres Bima Kota AKBP. Andi Syahri, SH M. Hum dituding telah “main mata” dengan Walikota Bima, HM Qurais H Abidin dalam penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi tanah
Kapolres Bima Kota AKBP. Andi Syahri, SH M. Hum dituding telah “main mata” dengan Walikota Bima, HM Qurais H Abidin dalam penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi tanah yang menyeret nama Hj. Yani Marlina dan H. Sahrullah, SH MH. Apalagi diindikasi kasus itu juga bakal menyeret Walikota Bima dalam proses hukum. Tudingan itu disampaikan para pendemo yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Integritas (API) Bima saat menggelar aksi bersama sejumlah OKP lainnya di depan Kantor Polres Bima Kota, Kamis (26/2) pagi.
.jpg "Ketua API Bima, Sudirman SH alias Tofan")
Ketua API Bima, Sudirman SH alias Tofan
Ketua API Bima, Sudirman, SH dalam orasinya mengatakan, banyak persoalan-persoalan hukum yang ditangani Polres Bima Kota dibawa Komando, AKBP Andri Syahri saat ini yang terbengkalai. Ia menuding penyelesaian kasus selalu dikompromikan karena faktanya tidak diselesaikan cepat. Terlebih kasus pidana umum seakan dikubur begitu saja. ”Kasus yang melibatkan isteri Walikota itu, diduga mau di hentikan oleh Andri Syahri selaku Kapolresta Bima,” tuding lelaki yang akrab disapa Tofan ini.
Kalau hal tersebut telah dilakukan lanjutnya, berarti menandakan bahwa Kapolres Bima Kota gagal dalam mempin Polres setempat dan menghianati aturan hukum maupun masyarakat yang katanya harus dilindungi. Maka dari itu, pihaknya menilai Kapolres ibaratkan bakicot yang hanya bisa bertekuk lutut pada penguasa yang menilai orang lain dengan mata uang saja. ”Kami tidak butuh Kapolres seperti itu, karena apa yang dilakukan hanya merusak daerah dan citra institusi Polri,” sorotnya.
Topan juga menilai, seorang petinggi Polri di tingkat daerah seperti Andi Syahri, harus mempunyai sikap dan integritas yang tinggi untuk selalu menjaga nama baik institusinya. Bukan, malah sebaliknya menjadi budak Kepala Daerah seperti Walikota Bima dalam menyelesaikan semua kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). ”Kasihan dong, Penyidik yang tidak pernah berhenti untuk mengungkap segala macam korupsi di Bima ini,” tuturnya.
Apapun tujuan dan kemauan Kapolres Bima Kota saat ini lanjutnya, tidak membuat pihaknya terkecoh dan membiarkan kasus korupsi itu dihentikan. Sesuatu yang tengah diproses hukum, jangan pernah mempunyai niat untuk menggagalkannya. Karena kata dia, itu sama halnya dengan menghianati konsitusi dan Undang-Undang yang berlaku di negara tercinta ini.”Kami akan terus mengawal proses hukum yang melibatkan isteri Walikota ini. Jadi, Kapolres jangan pernah macam-macam untuk mengambil kesempatan dan bermain di dalamnya,”ingatnya tegas.
Orator lainnya M. Sidik juga mengatakan, untuk memproses dan menyelesaikan sejumlah kasus korupsi di Kota Bima ini. Tentu, tugas dan peran Kepolisianlah yang harus aktif untuk mengungkapnya. Selain itu, Polisi juga harus transparan dalam memproses penyelesaian kasus dimaksud. Sebab, masyarakat secara umum, sangat memerlukan informasi yang akurat soal kasus yang ditangani itu lewat pemberitaan media massa. Tidak mungkin, satu persatu masyarakat Kota Bima ini harus mendatangi Kapolres untuk menanyakan perkembangan kasus yang mereka ingin ketahui. ”Tapi itu semua hanya harapan masyarakat saja, karena Kapolres sendiri tidak pernah mau memikirkan itu,”sorotnya.
Sidik menduga Kapolres dengan Walikota Bima telah kongkalikong melakukan dugaan korupsi secara berjamaah. Hal itu berani dikatakannya, setelah melihat kasus yang melibatkan H. Sahrullah dan isteri Walikota Bima sendiri jalan di tempat. ”Bukti dari semua itu, Kapolres hanya bisa pimpong Jurnalis yang sekedar ingin mempertanyakan seputar kasus korupsi untuk kosumsi publik. Tapi yang dilakukan Kapolres, hanya bisa saling lempar tangggungjawab. Bagaimana bisa memberantas korupsi, jika mitra kerja saja diabaikan seperti itu. Ada apa kapolres mempermainkan wartawan? ,” tanya Sidik.
Ia juga menilai, Andri Syahri sama sekali tidak memiliki konsep jelas untuk menyelesaikan semua kasus korupsi yang ditangani saat ini. Dia hanya bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana tidak, kasus yang melibatkan isteri Walikota Bima saja mau di hentikan. ”Perilaku Kapolres, menguatkan dugaan kami bahwa semua kasus korupsi yang ditangani mau dipolitisir hingga mendapatkan keuntungan. Kami meminta agar Andri Syahri angkat kaki dari Polresta Bima. Kami tidak butuh Kapolres yang hanya mencari uang di daerah kami ini,”desaknya.
Senada dengan orator lainnya, Ketua Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathon (HIMMA NW) Cabang Bima Supriadin mengatakan, kalau sikap petinggi kepolisian tertutup seperti ini. Maka makin kuat dugaan ada transaksi gelap yang tengah dijalankan. Hal ini, dapat memunculkan kekisruhan ditengah masyarakat. Sebab, informasi penangan kasus saja tidak diberikan untuk konsumsi publik.”Kalau alasan untuk kepentingan penyelidikan sehingga tidak mau di ekspose, kami rasa itu hal yang dibuat-buat saja,”ujarnya.
Menanggapi tudingan itu, Kapolres Bima Kota melalui Kabag OPS Kompol. Moendra. WDW, membantah jika atasannya itu telah “main mata” dengan Pimpinan Daerah soal sejumlah kasus korupsi. ”Itu tidak benar, penyelesaian kasus korupsi ada prosesnya,” bantahnya. (KS-05)
Ketua API Bima, Sudirman SH alias Tofan
Ketua API Bima, Sudirman, SH dalam orasinya mengatakan, banyak persoalan-persoalan hukum yang ditangani Polres Bima Kota dibawa Komando, AKBP Andri Syahri saat ini yang terbengkalai. Ia menuding penyelesaian kasus selalu dikompromikan karena faktanya tidak diselesaikan cepat. Terlebih kasus pidana umum seakan dikubur begitu saja. ”Kasus yang melibatkan isteri Walikota itu, diduga mau di hentikan oleh Andri Syahri selaku Kapolresta Bima,” tuding lelaki yang akrab disapa Tofan ini.
Kalau hal tersebut telah dilakukan lanjutnya, berarti menandakan bahwa Kapolres Bima Kota gagal dalam mempin Polres setempat dan menghianati aturan hukum maupun masyarakat yang katanya harus dilindungi. Maka dari itu, pihaknya menilai Kapolres ibaratkan bakicot yang hanya bisa bertekuk lutut pada penguasa yang menilai orang lain dengan mata uang saja. ”Kami tidak butuh Kapolres seperti itu, karena apa yang dilakukan hanya merusak daerah dan citra institusi Polri,” sorotnya.
Topan juga menilai, seorang petinggi Polri di tingkat daerah seperti Andi Syahri, harus mempunyai sikap dan integritas yang tinggi untuk selalu menjaga nama baik institusinya. Bukan, malah sebaliknya menjadi budak Kepala Daerah seperti Walikota Bima dalam menyelesaikan semua kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). ”Kasihan dong, Penyidik yang tidak pernah berhenti untuk mengungkap segala macam korupsi di Bima ini,” tuturnya.
Apapun tujuan dan kemauan Kapolres Bima Kota saat ini lanjutnya, tidak membuat pihaknya terkecoh dan membiarkan kasus korupsi itu dihentikan. Sesuatu yang tengah diproses hukum, jangan pernah mempunyai niat untuk menggagalkannya. Karena kata dia, itu sama halnya dengan menghianati konsitusi dan Undang-Undang yang berlaku di negara tercinta ini.”Kami akan terus mengawal proses hukum yang melibatkan isteri Walikota ini. Jadi, Kapolres jangan pernah macam-macam untuk mengambil kesempatan dan bermain di dalamnya,”ingatnya tegas.
Orator lainnya M. Sidik juga mengatakan, untuk memproses dan menyelesaikan sejumlah kasus korupsi di Kota Bima ini. Tentu, tugas dan peran Kepolisianlah yang harus aktif untuk mengungkapnya. Selain itu, Polisi juga harus transparan dalam memproses penyelesaian kasus dimaksud. Sebab, masyarakat secara umum, sangat memerlukan informasi yang akurat soal kasus yang ditangani itu lewat pemberitaan media massa. Tidak mungkin, satu persatu masyarakat Kota Bima ini harus mendatangi Kapolres untuk menanyakan perkembangan kasus yang mereka ingin ketahui. ”Tapi itu semua hanya harapan masyarakat saja, karena Kapolres sendiri tidak pernah mau memikirkan itu,”sorotnya.
Sidik menduga Kapolres dengan Walikota Bima telah kongkalikong melakukan dugaan korupsi secara berjamaah. Hal itu berani dikatakannya, setelah melihat kasus yang melibatkan H. Sahrullah dan isteri Walikota Bima sendiri jalan di tempat. ”Bukti dari semua itu, Kapolres hanya bisa pimpong Jurnalis yang sekedar ingin mempertanyakan seputar kasus korupsi untuk kosumsi publik. Tapi yang dilakukan Kapolres, hanya bisa saling lempar tangggungjawab. Bagaimana bisa memberantas korupsi, jika mitra kerja saja diabaikan seperti itu. Ada apa kapolres mempermainkan wartawan? ,” tanya Sidik.
Ia juga menilai, Andri Syahri sama sekali tidak memiliki konsep jelas untuk menyelesaikan semua kasus korupsi yang ditangani saat ini. Dia hanya bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana tidak, kasus yang melibatkan isteri Walikota Bima saja mau di hentikan. ”Perilaku Kapolres, menguatkan dugaan kami bahwa semua kasus korupsi yang ditangani mau dipolitisir hingga mendapatkan keuntungan. Kami meminta agar Andri Syahri angkat kaki dari Polresta Bima. Kami tidak butuh Kapolres yang hanya mencari uang di daerah kami ini,”desaknya.
Senada dengan orator lainnya, Ketua Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathon (HIMMA NW) Cabang Bima Supriadin mengatakan, kalau sikap petinggi kepolisian tertutup seperti ini. Maka makin kuat dugaan ada transaksi gelap yang tengah dijalankan. Hal ini, dapat memunculkan kekisruhan ditengah masyarakat. Sebab, informasi penangan kasus saja tidak diberikan untuk konsumsi publik.”Kalau alasan untuk kepentingan penyelidikan sehingga tidak mau di ekspose, kami rasa itu hal yang dibuat-buat saja,”ujarnya.
Menanggapi tudingan itu, Kapolres Bima Kota melalui Kabag OPS Kompol. Moendra. WDW, membantah jika atasannya itu telah “main mata” dengan Pimpinan Daerah soal sejumlah kasus korupsi. ”Itu tidak benar, penyelesaian kasus korupsi ada prosesnya,” bantahnya. (KS-05)
COMMENTS