Bentuk desakan itupun dituangkan dalam pernyataan sikap bersama berisi tuntutan meminta agar Kapolres Bima Kota, AKBP Andri Syahrir segera meninggalkan Kota Bima
10 OKP Teken Pernyataan Sikap
Sebanyak 10 Organisasi Kepemudaan (OKP) di Bima menggelar aksi bersama di depan Kantor Polres Bima Kota, Kamis (26/2) pagi. Dalam aksinya massa meminta agar Kapolres segera hengkang dari Kota Bima. Bentuk desakan itupun dituangkan dalam pernyataan sikap bersama berisi tuntutan meminta agar Kapolres Bima Kota, AKBP Andri Syahrir segera meninggalkan Kota Bima dan diganti dengan Kapolres lainnya.
Kapolres Bima Kota AKBP. Andi Syahri, SH MH
10 OKP yang menggelar aksi bersama itu adalah Pengurus Besar (PB) Aliansindo, API, Pemuda Pancasila, BEM STIH Muhammadiyah Bima, Aliasi Pemuda Peduli Bima, HIMMAH NW Cabang Bima, FORMAT Kota Bima, Himpunan Mahasiswa Kota Bima, Aliansi Masyarakat Pengawal Demokrasi dan Himpunan Mahasiswa Hukum Bima.
Aksi bersama itu merupakan bentuk protes terhadap kebijakan dan sikap Kapolres Bima Kota, yang dinilai tidak profesional dalam memberikan informasi ke publik maupun memproses segala bentuk kasus yang ada.
Permintaan tersebut, disampaikan Ketua API Bima Sudirman, SH. Katanya, kinerja Kapolres Bima Kota saat ini, sangat tidak profesional dimata publik karena selalu tidak ingin memberikan informasi seputar kasus dugaan korupsi maupun kasus pidana umum lainnya. "Angkat kaki dari Bima ini, kami tidak butuh Kapolres yang otoriter," sorotnya Rabu (26/2) saat mendatangi Kantor Redaksi Koran Stabilitas.
Menurut Sudirman alias Topan ini, sikap Kapolres sangat kaku dan terkesan membiarkan semua laporan masyarakat tidak diproses secara maksimal. Contoh saja, seperti sejumlah kasus korupsi yang ditangani bertahun-tahun tidak kunjung selesai diproses. "Kami menduga, hadirnya Kapolres yang baru ini hanya ingin mencari uang saja di Bima ini," tudingnya.
Atas dasar itu katanya, hari ini (Kamis red) pihaknya akan turun aksi ke Polres Bima Kota untuk meminta Kapolres tidak lagi bersikap seperti sekarang ini. "Jika Kapolres tidak mengindahkan apa yang menjadi tuntutan kami saat aksi, maka kami akan melanjutkan aksi ke Polda NTB dan meminta Kapolres dipindahkan," ancam Sekretaris API, M. Sidik.
Ditempat yang sama, Ketua Aliansindo Cabang Bina Burhanuddin, SH mengaku, pihaknya beserta tiga cabang Aliansindo lainnya, akan melakukan hal yang sama. Meminta kepada Kapolda NTB agar Kapolres Bima Kota segera angkat kaki dari Bima. "Jangan mau jadi Kapolres Kalau tidak mau dikritik dan tidak mampu melaksanakan tugas," sorotnya.
Apa yang telah diterapkan oleh Kapolres Bima Kota saat ini menurutnya, sudah menyalahi aturan dan pesan Kapolda NTB saat berwisata nurani ke Kota Bima beberapa waktu lalu. Artinya, apa yang telah dilakukan Kapolda NTB itu, semuanya sia-sia. Sebab, Kapolres sepeserpun tidak pernah mengikutinya."Saya masih ingat apa yang disampaikan Kapolda waktu itu. Kata Kapolda waktu itu, semua anggota Polri wajib hukumnya melayani masyarakat dan bermitra dengan elemen yang dianggab bisa membantu kinerja Polisi itu sendiri. Tapi yang terjadi, Kapolres malah acuh dan sombong," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Cabang Aliansindo Bima Burhanuddin, SH dalam orasinya mengatakan, semua desakan dan permintaan 10 Ormas ini dilakukan, semata-mata untuk membebaskan Kota Bima dari kebiadaban pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Puncak frustasipun, harus disampaikan karena kalau dibiarkan, maka akan mengakibatkan korupsi merajalela akibat ulah Kapolres setempat.
”Usir Andi Syahri dari Polres Bima Kota, kami tidak butuh Kapolres yang hanya mementingkan dirinya sendiri, ketimbang memikirkan kemasalahatan orang banyak,” ujarnya kesal.
Sebanyak 10 OKP tegasnya, harus bersuara kepada orang yang buta mata hatinya. Jika legitimasi lembaga seperti Polri tidak lagi selaras dengan tuntutan penyelesaian hukum, maka akan terjadi suatu kepencingan dalam sebuah kepemimpinan. Ketika nilai demokrasi tidak lagi tercermin dalam supremasi hukum, maka semua akan dikendalikan oleh oknum-oknum pejabat yang telah dijerat hukum. Dengan membaca peta konflik yang ada di Kota Bima ini, akan terus mencuat ketika Kapolres selalu acuh dalam menyelesaikan semua kasus yang ditangani.”Apalagi yang berkaitan dengan kasus korupsi, kasus pidana umum saja terkesan diselesaikan,”tudingnya.
Ia menilai, penyimpangan-penyimpangan yang diduga dilakukan Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin atau perangkatnya kebawah seharusnya cepat diidentifikasi oleh Kapolres. Dugaan korupsi yang menyeret Hj. Yani Marlina selaku dan H. Sahrullah, SH MH misalnya, itu adalah salah satu bukti ada keterlibatan Walikota Bima. Sebab, tidak mungkin H. Sahrullah dan Hj. Yani berani bekerja tanpa ada intruksi atau diketahui oleh Walikota Bima itu sendiri.”H. Sahrullah hanyalah kacung yang dijadikan kelinci percobaan oleh Qurais. Kapolres jangan hanya berdiam diri. Jika tidak mampu mengungkap semua itu, maka silahkan angkat kaki dari Polresta Bima,”desaknya.
Orator lain yang juga Ketua HIMMA NW Cabang Bima, Supriadin mengatakan, kalau sikap petinggi kepolisian tertutup. Kuat dugaan ada transaksi gelap yang sedang dijalankan. Hal ini, dapat memunculkan kekisruhan ditengah masyarakat. Sebab, informasi penangan kasus saja tidak diberikan untuk konsumsi publik.”Pertanyaanya, ada apa dengan semua ini. Daerah Bima bukan dijadikan ladang bisnis kasus,”tanyanya saat berorasi.
Seperti banyak pemberitaan media massa katanya, Andrr Syahri terbilang alergi dengan aktivis Bima, warga Masyarakat dan para awak media. Berarti bisa disimpulkan, seorang pejabat tinggi diinstitusi Kepolisian seperti itu, ada satu bongkahan aktivitas terselubung yang sedang diperankan. Apalagi, banyak dugaan kasus korupsi yang sedang ditangani tidak pernah diselesaikan.”Orang maling ayam ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan pejabat korupsi dibiarkan berkeliaran. Ini patut dipertanyakan,”sorotnya.
Dia mengklaim, telah bersurat ke Gubernur NTB KH. Zainul Majdid sebagai Ketua Pengurus Besar (PB) NW NTB agar memberikan rekomendasi, Andry Syahril segara angkat kaki dari Bima. Tidak saja ke Gubernur NTB, surat yang telah dikirim atas nama HIMMA NW Cabang Bima akan bersurat ke Polda NTB, untuk mencopot Andry Syahril sebagai Kapolres Bima Kota.”Kalau belum ada tanggapan dari Gubernur NTB dan Kapolda, kami akan mengundang seluruh mahasiswa dari HIMAWAN di seluruh Indonesia agar turun kejalan menolak Andry Syahri ditempatkan sebagai pejabat apapun di Intstitusi Kepolisian,”ancamnya.
Liputan langsung Wartawan Koran Stabilitas di depan Polres Bima Kota Kamis (26/2), 10 Ormas dengan puluhan massanya itu, mendatangi Polresta Bima dengan menggunakan mobil Pik-Up dan motor. Mereka tiba di depan Polres, sekitar pukul 9.00 Wita. Setelah beberapa jam kemudian berorasi secara bergantian, massa aksipun nyaris adu jotos dengan puluhan aparat Kepolisian setempat yang saat itu tersinggung dengan Bahasa orasi dari pendemo. Namun, kericuhan itu tidak berlangsung lama, karena cepat dihalau oleh sebagian anggota Polres yang lebih senior. Usai ketegangan berlangsung, para demonstran kembali melakukan orasi sembari menuliskan pernyataan sikap. (KS-13)
COMMENTS