Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bima terus bekerja ekstra membahas dan mengkaji Laporan Keuangan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Bima
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bima terus bekerja ekstra membahas dan mengkaji Laporan Keuangan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Bima yang disampaikan dalam sidang paripurna pekan lalu. Untuk mendapatkan hasil maksimal, tim beranggotakan 12 orang itu bahkan harus bekerja siang dan malam. Rencananya, pada Rabu (hari ini) akan digelar kembali sidang paripurna untuk menyampaikan hasil kerja pansus.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Ketua Pansus LKPJ Walikota Bima, Najamuddin mengatakan, beberapa angenda tugas yang dilaksanakan pansus selama sepekan terakhir adalah dan menelaah dan mengevaluasi program kerja Walikota Bima yang dilaksanakan selama Tahun 2014. Untuk mengetahuinya, yakni dengan memanggil sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Tujuannya kata Duta PKPI ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan, proyek fisik maupun kebijakan pelayanan telah dilaksanakan dan apa asas manfaatnya untuk masyarakat. “Ada sekitar 11 SKPD yang sudah kami klarifikasi. Kami juga belum bisa berikan catatan khusus soal hasil Pansus ini kepada Pemerintah, dalam Paripurna nanti baru bisa kita sampaikan,” ujarnya, Senin kemarin.
Menurut dia, berdasarkan UU Nomor 23 dan PP Nomor 3 Tahun 2007 yang mengatur soal LKPJ Kepala Daerah, pihaknya hanya memberikan cacatan, tidak ada kewenangan untuk menolak LKPJ Walikota. “Tentu dalam menjalankan tugas ini kami tetap menggunakan fungsi kontrol, dan kita akan memberikan catatan soal penggunaan anggaran rakyat,” katanya.
Ditanya jika dalam prosesnya nanti ditemukan penyimpangan penggunaan anggaran? Najamuddin menjawab jika pihaknya belum masuk keranah itu. “Nanti-nanti, kita akan menyampaikan semua di Paripurna, menyerahkan hasilnya ke Walikota dan publik,” tuturnya.
Sambungnya, mengenai pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima juga tak luput dari klarifikasi. Bahkan pihaknya sudah mengantongi dokumen pengadaan tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Bima melalui Bagian Tatapem. “Tapi hari ini tidak ada jadwal Pansus untuk turun cek pengadaan tanah. Namun yang pasti soal pengadaan tanah kita konsen di asas manfaat yang diterima oleh masyarakat, selain itu bukan ranah kita,” tambahnya. (KS-13/Advetorial)
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Ketua Pansus LKPJ Walikota Bima, Najamuddin mengatakan, beberapa angenda tugas yang dilaksanakan pansus selama sepekan terakhir adalah dan menelaah dan mengevaluasi program kerja Walikota Bima yang dilaksanakan selama Tahun 2014. Untuk mengetahuinya, yakni dengan memanggil sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Tujuannya kata Duta PKPI ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan, proyek fisik maupun kebijakan pelayanan telah dilaksanakan dan apa asas manfaatnya untuk masyarakat. “Ada sekitar 11 SKPD yang sudah kami klarifikasi. Kami juga belum bisa berikan catatan khusus soal hasil Pansus ini kepada Pemerintah, dalam Paripurna nanti baru bisa kita sampaikan,” ujarnya, Senin kemarin.
Menurut dia, berdasarkan UU Nomor 23 dan PP Nomor 3 Tahun 2007 yang mengatur soal LKPJ Kepala Daerah, pihaknya hanya memberikan cacatan, tidak ada kewenangan untuk menolak LKPJ Walikota. “Tentu dalam menjalankan tugas ini kami tetap menggunakan fungsi kontrol, dan kita akan memberikan catatan soal penggunaan anggaran rakyat,” katanya.
Ditanya jika dalam prosesnya nanti ditemukan penyimpangan penggunaan anggaran? Najamuddin menjawab jika pihaknya belum masuk keranah itu. “Nanti-nanti, kita akan menyampaikan semua di Paripurna, menyerahkan hasilnya ke Walikota dan publik,” tuturnya.
Sambungnya, mengenai pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima juga tak luput dari klarifikasi. Bahkan pihaknya sudah mengantongi dokumen pengadaan tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Bima melalui Bagian Tatapem. “Tapi hari ini tidak ada jadwal Pansus untuk turun cek pengadaan tanah. Namun yang pasti soal pengadaan tanah kita konsen di asas manfaat yang diterima oleh masyarakat, selain itu bukan ranah kita,” tambahnya. (KS-13/Advetorial)
COMMENTS