Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dengan mengalokasikan APBD Kota Bima Tahun 2015 yang hanya 18,3 persen untuk belanja public
Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dengan mengalokasikan APBD Kota Bima Tahun 2015 yang hanya 18,3 persen untuk belanja public, dinilai sebagai bukti bawah Pemerintah dibawa kendali HM Qurais H.Abidin dan H.Arahman H.Abidin tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.”Kalau benar demikian alokasi APBD Kota Bima, saya menilai kebijakan yang tidak merakyat dan kenapa bisa lolos dianalisa akhir Gubernur,” Ujar Anggota DPR Propinsi NTB, H.Syamsudin HZ,SE saat memberikan keterangan Pers pada Wartawan Koran Stabilitas, Kamis 26/3) siang.
ilustrasi Belanja Publik
Katanya, jika benar prosentase belanja publik dibawah 20 persen, berarti penetapan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2015 melanggar Permen nomor 37 Tahun 2014, tentang pedoman penyusunan APBD, yang mengamanatkan, agar alokasi APBD 70 persen untuk belanja aparatur, dan 30 persen belanja publik.”Saya heran saja, kenapa bisa seperti itu prosentase APBD Kota Bima. Kenapa pula Anggota panggar legislative bisa lolos usulan eksekutif hingga ke Gubernuran. Nanti akan saya tanyakan kepada anggota banggar dari PKS, soal APBD kota Bima tahun 2015,”jelasnya.
Pengusaha properti sukses Bima ini juga mempertanyakan hasil kinerja tim analisis APBD Kabupaten dan Kota di Gubernur, atas lolosnya penetapan APBD Kota Bima yang dinilai “aneh” tersebut. Masalahnya, kalau prosentase belanja public sekecil itu, berarti tidak mungkin adanya kemajuan pembangunan di Kota Bima ini, sementara rakyat Kota Bima membutuhkan adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector di Pemerintah Kota sekarang. Karena itu, diharapkan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali di pembahasan APBD-Perubahan Kota Bima Tahun 2015 ini, lebih-lebih tahun akan datang.”Secara jujur saya sampaikan, jika benar demikian prosentase belanja publik, saya menyampaikan rasa prihatin saya yang mendalam atas kebijakan tersebut,”pungkasnya.
Di tempat terpisah, Anggota DPR Kota Bima H.Armansyah,SE pun menuding Walikota Bima HM Qurais H.Abidin memanfaatkan jabatan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan golongan, lebih-lebih keluarga besar H.Abidin.sendiri. Masalahnya, ketika belanja public dikecilkan dalam APBD, maka secara otomatis belanja langsung kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diutamakan.”Silahkan rakyat membaca dan mencermati sendiri alokasi kebutuhan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di APBD Tahun ini, lebih banyak belanja langsung Walikota, ketimbang belanja untuk kepentingan rakyat,”tuturnya kesal.
H.Armansyah meminta kepada Walikota Bima agar mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Walikota harus menetapi janji politiknya sesuai visi misi yang disampaikan disaat mencalonkan diri sebagai Calon Walikota. Jika merasa sulit melaksanakan visi misinya, paling tidak membaca kembali agar bisa teringat janjinya kepada rakyat.”Harapan saya adalah Walikota harus menggunakan APBD yang berpihak kepada kebutuhan dan kepentingan rakyat semata-mata. Itu saja harapan besar saya kepada Walikota Bima, jika ingin rakyat mencintainya,”ujarnya harap.(KS-001)
ilustrasi Belanja Publik
Katanya, jika benar prosentase belanja publik dibawah 20 persen, berarti penetapan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2015 melanggar Permen nomor 37 Tahun 2014, tentang pedoman penyusunan APBD, yang mengamanatkan, agar alokasi APBD 70 persen untuk belanja aparatur, dan 30 persen belanja publik.”Saya heran saja, kenapa bisa seperti itu prosentase APBD Kota Bima. Kenapa pula Anggota panggar legislative bisa lolos usulan eksekutif hingga ke Gubernuran. Nanti akan saya tanyakan kepada anggota banggar dari PKS, soal APBD kota Bima tahun 2015,”jelasnya.
Pengusaha properti sukses Bima ini juga mempertanyakan hasil kinerja tim analisis APBD Kabupaten dan Kota di Gubernur, atas lolosnya penetapan APBD Kota Bima yang dinilai “aneh” tersebut. Masalahnya, kalau prosentase belanja public sekecil itu, berarti tidak mungkin adanya kemajuan pembangunan di Kota Bima ini, sementara rakyat Kota Bima membutuhkan adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector di Pemerintah Kota sekarang. Karena itu, diharapkan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali di pembahasan APBD-Perubahan Kota Bima Tahun 2015 ini, lebih-lebih tahun akan datang.”Secara jujur saya sampaikan, jika benar demikian prosentase belanja publik, saya menyampaikan rasa prihatin saya yang mendalam atas kebijakan tersebut,”pungkasnya.
Di tempat terpisah, Anggota DPR Kota Bima H.Armansyah,SE pun menuding Walikota Bima HM Qurais H.Abidin memanfaatkan jabatan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan golongan, lebih-lebih keluarga besar H.Abidin.sendiri. Masalahnya, ketika belanja public dikecilkan dalam APBD, maka secara otomatis belanja langsung kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diutamakan.”Silahkan rakyat membaca dan mencermati sendiri alokasi kebutuhan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di APBD Tahun ini, lebih banyak belanja langsung Walikota, ketimbang belanja untuk kepentingan rakyat,”tuturnya kesal.
H.Armansyah meminta kepada Walikota Bima agar mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Walikota harus menetapi janji politiknya sesuai visi misi yang disampaikan disaat mencalonkan diri sebagai Calon Walikota. Jika merasa sulit melaksanakan visi misinya, paling tidak membaca kembali agar bisa teringat janjinya kepada rakyat.”Harapan saya adalah Walikota harus menggunakan APBD yang berpihak kepada kebutuhan dan kepentingan rakyat semata-mata. Itu saja harapan besar saya kepada Walikota Bima, jika ingin rakyat mencintainya,”ujarnya harap.(KS-001)
COMMENTS