Polemik persoalan pelantikan Kepala SMA Muhammadiyah Sape terpilih, Subhan, S.Pdi hingga kini belum ada titik terang.
Polemik persoalan pelantikan Kepala SMA Muhammadiyah Sape terpilih, Subhan, S.Pdi hingga kini belum ada titik terang. Hal ini terjadi dikarenakan ulah Ketua PD Muhammadiyah Kabuapaten Bima, Drs. Sirajudin yang dinilai tidak konsisten terhadap keputusannya sendiri dan melanggar ketentuan organisasi Muhammadiyah.
Padahal, Subhan, S.Pdi telah dipilih sesuai dengan mekanisme serta melalui tahapan rekrutmen kasek, dan telah mengantongi SK dari DPW Muhammadiyah yang tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadyah Nusa Tenggara Barat No.01/Kep/II.0/D/2015 tentang perbaikan surat keputusan PWM NTB nomor: 08/KEP/II.0/D/2014 tentang pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah Sape tanggal 5 januari 2015 bahwa Subhan, S.Pdi diangkat menjadi orang nomor satu di SMA Muhamadyah Sape.
Menanggapi masalah itu, Bupati Bima, Drs Syafrudin HM Nur, MPd saat ditemui disela berkunjung di Kecamatan Sape membantah tidak menyetujui pelantikan, Subhan sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Sape seperti yang dituduhkan oleh PD Muhammadiyah Kabupaten Bima. “Saya tidak pernah mengatakan tidak menyetujui, lagian tidak pernah disurati ke saya. Kalau di surati ke saya tentu saya akan mengeluarkan rekomendasi, lantas bagaimana dengan rencana akan dilantiknya pihak ke tiga? Kalau hal itu tidak ada urusan saya, itu urusan mereka. Dan tidak ada kewenangan saya selaku Bupati Bima untuk melantik,” jelas Bupati.
Sikap Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Bima juga mendapatkan reaksi dari sejumlah Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Sape. Seperti Anhar, SPd, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sape. Ia menilai sikap Ketua PD Muhammadiyah Bima tidak konsisten terhadap apa yang direkomendasikan berdasarkan keputusan organisasi. “Saya selaku pemuda Muhammadiyah sangat sedih kita melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar sementara di dalamnya ada kemungkaran,” ujarnya.
Disinggung soal Subhan yang dianggap bukan kader Muhammadiyah, Anhar membantahnya. Ia tau persis bahwa Subhan merupakan mantan siswa SMA Muhammadiyah Sape. Pernah menjadi Ketua Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) Sape dan sekarang menjabat sebagai anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan (PCM) Sape. “Jadi Subhan ini lahir dari Muhammadiyah dan justru yang mengatakan Subhan itu bukan Kader Muhammadiyalah yang harus dipertanyakan apakah dia lahir dari muhammadiyah atau tidak,” tuturnya.
Ketua PC Muhammadiyah Sape, Ridwan H. Abdul Hamid, S.Ag saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya menceritakan bahwa pada awalnya PD Muhammadiyah meminta kepada PC Muhammadiyah Sape untuk memberikan rekomendasi Calon Kepala sekolah. Kemudian pihaknya membentuk Tim 5 yang diketuai Fatahullah, S.Pd.
Calon yang mendaftar 8 orang dan dilakukan ferifikasi oleh tim 5 dan akhirnya dari 8 orang PC Merekomendasikan 6 orang yaitu Muhammad Siddik, S.Pd, Subhan, S.Pdi, Sahbudin, S.P, Anhar, S.Pd, Muhtar, S.Pd dan Salahudin, S.Pt serta 2 orang lainnya Abdul Basyir, S.Pd dan Tasrif, S.Pd langsung di PD Muhammadiyah. Kepada mereka dilakukan tes Cakep. Dari hasil Tes Cakep yang mendapat nilai tertinggi Subhan, S.Pdi, selanjutnya nama tersebut di kirim ke PW Muhammadiyah.
Sehingga pada tanggal 28 Desember 2014 harusnya dilantik. Namun terbentur dengan SK Muhammad Siddik, S.Pd, M.pd. Akhirnya dibuat kesepakatan agar SK Subhan diamankan untuk tidak dilantik sambil menunggu berakhirnya masa jabatan Muhammad Siddik. Namun kesepakatan ini tidak setujui oleh PW Muhammadiyah sehingga muncul SK tanggal 5 Januari 2015 tentang pengangkatan Subhan, S.Pdi dan mencabut SK Muhammad Siddik, S.Pd.M.Pd.
Bagaimana tanggapan PC Muhammdiyah terkait isu adanya niat PD muhammadiyah melantik pihak ke tiga sebagai kepala Muhammadiyah Sape? Ridwan dengan tegas menolak, karena dinilai bertentangan AD/ART organisasi Muhammadiyah, juga tidak sesuai dengan hasil keputusan.
Terkait dengan sikap PD Muhammadiyah yang mengatakan tidak disetujui oleh Bupati Bima, Ridwan mengaku bahwa berdasarkan hasil pertemuannya dengan Buapti Bima bersama Kadis Dikpora dan KUPT Dinas Dikpora Sape mengatakan bahwa Bupati Bima tidak pernah mengatakan menolak, melainkan menyetujui Subhan dilantik sebagai Kasek Muhammadiyah Sape.
Begitu juga dengan Kadis Dikpora Kabupaten Bima, PD Muhammadiyah diakui tidak pernah bersurat ke dinas atau ke Bupati. Sementara menurut PD Muhammadiyah sudah bersurat. “Hal ini tentu menuai pertanyaan terutamaan dari sejumlah Pemuda Muhammadiyah apakah PD Muhammadiyah yang bohong atau Bupati dan Kepala Dinas Dikpora,“ katanya. (KS 16)
Padahal, Subhan, S.Pdi telah dipilih sesuai dengan mekanisme serta melalui tahapan rekrutmen kasek, dan telah mengantongi SK dari DPW Muhammadiyah yang tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadyah Nusa Tenggara Barat No.01/Kep/II.0/D/2015 tentang perbaikan surat keputusan PWM NTB nomor: 08/KEP/II.0/D/2014 tentang pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah Sape tanggal 5 januari 2015 bahwa Subhan, S.Pdi diangkat menjadi orang nomor satu di SMA Muhamadyah Sape.
Menanggapi masalah itu, Bupati Bima, Drs Syafrudin HM Nur, MPd saat ditemui disela berkunjung di Kecamatan Sape membantah tidak menyetujui pelantikan, Subhan sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Sape seperti yang dituduhkan oleh PD Muhammadiyah Kabupaten Bima. “Saya tidak pernah mengatakan tidak menyetujui, lagian tidak pernah disurati ke saya. Kalau di surati ke saya tentu saya akan mengeluarkan rekomendasi, lantas bagaimana dengan rencana akan dilantiknya pihak ke tiga? Kalau hal itu tidak ada urusan saya, itu urusan mereka. Dan tidak ada kewenangan saya selaku Bupati Bima untuk melantik,” jelas Bupati.
Sikap Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Bima juga mendapatkan reaksi dari sejumlah Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Sape. Seperti Anhar, SPd, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sape. Ia menilai sikap Ketua PD Muhammadiyah Bima tidak konsisten terhadap apa yang direkomendasikan berdasarkan keputusan organisasi. “Saya selaku pemuda Muhammadiyah sangat sedih kita melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar sementara di dalamnya ada kemungkaran,” ujarnya.
Disinggung soal Subhan yang dianggap bukan kader Muhammadiyah, Anhar membantahnya. Ia tau persis bahwa Subhan merupakan mantan siswa SMA Muhammadiyah Sape. Pernah menjadi Ketua Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) Sape dan sekarang menjabat sebagai anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan (PCM) Sape. “Jadi Subhan ini lahir dari Muhammadiyah dan justru yang mengatakan Subhan itu bukan Kader Muhammadiyalah yang harus dipertanyakan apakah dia lahir dari muhammadiyah atau tidak,” tuturnya.
Ketua PC Muhammadiyah Sape, Ridwan H. Abdul Hamid, S.Ag saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya menceritakan bahwa pada awalnya PD Muhammadiyah meminta kepada PC Muhammadiyah Sape untuk memberikan rekomendasi Calon Kepala sekolah. Kemudian pihaknya membentuk Tim 5 yang diketuai Fatahullah, S.Pd.
Calon yang mendaftar 8 orang dan dilakukan ferifikasi oleh tim 5 dan akhirnya dari 8 orang PC Merekomendasikan 6 orang yaitu Muhammad Siddik, S.Pd, Subhan, S.Pdi, Sahbudin, S.P, Anhar, S.Pd, Muhtar, S.Pd dan Salahudin, S.Pt serta 2 orang lainnya Abdul Basyir, S.Pd dan Tasrif, S.Pd langsung di PD Muhammadiyah. Kepada mereka dilakukan tes Cakep. Dari hasil Tes Cakep yang mendapat nilai tertinggi Subhan, S.Pdi, selanjutnya nama tersebut di kirim ke PW Muhammadiyah.
Sehingga pada tanggal 28 Desember 2014 harusnya dilantik. Namun terbentur dengan SK Muhammad Siddik, S.Pd, M.pd. Akhirnya dibuat kesepakatan agar SK Subhan diamankan untuk tidak dilantik sambil menunggu berakhirnya masa jabatan Muhammad Siddik. Namun kesepakatan ini tidak setujui oleh PW Muhammadiyah sehingga muncul SK tanggal 5 Januari 2015 tentang pengangkatan Subhan, S.Pdi dan mencabut SK Muhammad Siddik, S.Pd.M.Pd.
Bagaimana tanggapan PC Muhammdiyah terkait isu adanya niat PD muhammadiyah melantik pihak ke tiga sebagai kepala Muhammadiyah Sape? Ridwan dengan tegas menolak, karena dinilai bertentangan AD/ART organisasi Muhammadiyah, juga tidak sesuai dengan hasil keputusan.
Terkait dengan sikap PD Muhammadiyah yang mengatakan tidak disetujui oleh Bupati Bima, Ridwan mengaku bahwa berdasarkan hasil pertemuannya dengan Buapti Bima bersama Kadis Dikpora dan KUPT Dinas Dikpora Sape mengatakan bahwa Bupati Bima tidak pernah mengatakan menolak, melainkan menyetujui Subhan dilantik sebagai Kasek Muhammadiyah Sape.
Begitu juga dengan Kadis Dikpora Kabupaten Bima, PD Muhammadiyah diakui tidak pernah bersurat ke dinas atau ke Bupati. Sementara menurut PD Muhammadiyah sudah bersurat. “Hal ini tentu menuai pertanyaan terutamaan dari sejumlah Pemuda Muhammadiyah apakah PD Muhammadiyah yang bohong atau Bupati dan Kepala Dinas Dikpora,“ katanya. (KS 16)
COMMENTS