Surat Delivery Order (DO) untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil plat merah yang dibawanya ditolak petugas SPBU Panda.
Menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bima tak lantas membuat segala kebijakan berjalan dengan mudah bagi Drs. Abdul Wahab. Pasalnya, beberapa hari lalu, perlakukan tidak mengenakan didapat Asisten Satu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima ini dari SPBU Panda. Surat Delivery Order (DO) untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil plat merah yang dibawanya ditolak petugas SPBU Panda.
.jpg "Ilustrasi Bahan Bakar Minyak (BBM)")
Ilustrasi Bahan Bakar Minyak (BBM)
Menurut informasi, rupanya tidak hanya Asisten Satu yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Beberapa waktu lalu, DO BBM Asisten Tiga Pemkab Bima, juga pernah ditolak pihak SPBU Panda. Padahal pejabat setingkat Asisten juga berhak mendapatkan pelayanan DO BBM dari Bupati Bima.
Úntuk kebenaran informasi yang beredar tersebut, wartawan Stabilitas mencoba mewawancarai Asisten Satu Bupati Bima, Drs. Abdul Wahab. Dalam keterangan Persnya, Asisten Satu membenarkan pernah melakukan pengisian BBM dengan menggunakan DO BBM Pemkab Bima. Namun katanya tidak dilayani oleh pihak SPBNU Panda. Padahal sebeluimnya tidak ada maslah dengan DO BBM yang ia miliki itu. ”Saya tidak tahu menahu atas tindakan pihak SPBU tersebut, silakan wartawan saja yang wawancara bagian Umum atau pihak SPBU terkait masalah itu,” sarannya.
Hal senada juga disampaikan Asisten Tiga Bupati Bima, H. Makruf, SE. Ia juga membenarkan pernah tidak mendapatkan pelayanan malalui DO BBM. Padahal sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan DO tersebut. ”Saya kaget saja, karena sebelumnya kami bisa menggunakan DO BBM itu, ya mungkin saja ada kebijakan baru dari bapak Bupati Bima,” terangnya.
Pihak SPBU Panda melalui salah satu karyawan yang dikonfirmasi Koran Stabilitas, Kamis (12/3) kemarin membenarkan tidak lagi melayani DO BBM kepada siapapun kecuali Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima. Kebijakan itu atas dasar surat pemberitahuan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah (setda) Pemda Bima agar tidak Malayani DO BBM kepada siapapun kecuali Sekretaris Daerah. ”Kami hanya melaksanakan perintah, masalah itu tanyakan saja kepada Bagian Umum karena mereka yang telah memberikan pemberitahuan kepada kami,” ujar Karyawan SPBU yang tidak mau namanya di korankan.
Sementara Kepala Bagian Umum Pemkab Bima yang berusaha dikonfirmasi untuk konfirmasi terkait masalah tersebut tidak berhasil ditemui. ”Bapak sudah keluar daerah, kami tidak berani memberikan keterangan pers terkait masalah itu,” ujar salah seorang pegawai di ruangan Bagian Umum itu. (KS-17)
Ilustrasi Bahan Bakar Minyak (BBM)
Menurut informasi, rupanya tidak hanya Asisten Satu yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Beberapa waktu lalu, DO BBM Asisten Tiga Pemkab Bima, juga pernah ditolak pihak SPBU Panda. Padahal pejabat setingkat Asisten juga berhak mendapatkan pelayanan DO BBM dari Bupati Bima.
Úntuk kebenaran informasi yang beredar tersebut, wartawan Stabilitas mencoba mewawancarai Asisten Satu Bupati Bima, Drs. Abdul Wahab. Dalam keterangan Persnya, Asisten Satu membenarkan pernah melakukan pengisian BBM dengan menggunakan DO BBM Pemkab Bima. Namun katanya tidak dilayani oleh pihak SPBNU Panda. Padahal sebeluimnya tidak ada maslah dengan DO BBM yang ia miliki itu. ”Saya tidak tahu menahu atas tindakan pihak SPBU tersebut, silakan wartawan saja yang wawancara bagian Umum atau pihak SPBU terkait masalah itu,” sarannya.
Hal senada juga disampaikan Asisten Tiga Bupati Bima, H. Makruf, SE. Ia juga membenarkan pernah tidak mendapatkan pelayanan malalui DO BBM. Padahal sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan DO tersebut. ”Saya kaget saja, karena sebelumnya kami bisa menggunakan DO BBM itu, ya mungkin saja ada kebijakan baru dari bapak Bupati Bima,” terangnya.
Pihak SPBU Panda melalui salah satu karyawan yang dikonfirmasi Koran Stabilitas, Kamis (12/3) kemarin membenarkan tidak lagi melayani DO BBM kepada siapapun kecuali Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima. Kebijakan itu atas dasar surat pemberitahuan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah (setda) Pemda Bima agar tidak Malayani DO BBM kepada siapapun kecuali Sekretaris Daerah. ”Kami hanya melaksanakan perintah, masalah itu tanyakan saja kepada Bagian Umum karena mereka yang telah memberikan pemberitahuan kepada kami,” ujar Karyawan SPBU yang tidak mau namanya di korankan.
Sementara Kepala Bagian Umum Pemkab Bima yang berusaha dikonfirmasi untuk konfirmasi terkait masalah tersebut tidak berhasil ditemui. ”Bapak sudah keluar daerah, kami tidak berani memberikan keterangan pers terkait masalah itu,” ujar salah seorang pegawai di ruangan Bagian Umum itu. (KS-17)
COMMENTS