Hanya saja, tidak diketahui jelas rincian penggunaan anggaran daerah untuk kebutuhan media sebagai penyalur informasi tersebut.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disamping untuk kebutuhan pembangunan pada sejumlah sektor, program dan honorer aparatur pemerintah serta kebutuhan lain sesuai persetujuan dewan. Namun juga dimanfaatkan untuk pembiayaan kerjasama dan langganan dengan Media Massa (koran).
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Hanya saja, tidak diketahui jelas rincian penggunaan anggaran daerah untuk kebutuhan media sebagai penyalur informasi tersebut. Karena, pembagian dana itu tidak rata, ada yang dihargai besar, kecil, bahkan ada koran yang sama sekali tidak terakomodir mendapatkan anggaran jutaan hingga belasan juta rakyat tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, anggaran lumayan besar itu dihabiskan untuk pembiayaan sejumlah media massa yang beroperasi di Bima. Tetapi, pembagianya terkesan diskriminatif (tak adil).
"Pembagiannya tidak rata dan terkesan tebang pilih, wajar saja kalau beberapa rekan wartawan mempertanyakan pemanfaatan dana tersebut," kata wartawan senior berinisial A yang enggan namanya dikorankan kepada Koran Stabilitas di Halaman RS PKU Muhamadiyah Bima.
Ia mengaku, pemanfaatan anggaran daerah untuk media masa merupakan kebijakan tepat. Karena, media memiliki konstribusi nyata untuk daerah. Hanya saja katanya, pembagian terkesan pilih kasih. Apalagi, yang paling besar menghabiskan APBD dalam kaitan itu ada beberapa Koran. Anehnya lagi, ada beberapa media yang mendapat anggaran lumayan besar. Tetapi, tidak ada perwakilan wartawannya di Bima."Saya heran, media yang tidak ada wartawannya di Bima mendapat bagian besar. Sementara, koran yang ada wartawannya di Bima malah sebaliknya, kalau dinilai dengan uang hanya ratusan ribu rupiah saja," ujarnya heran.
Bicara konstribusi untuk daerah, koran yang dianggarkan kecil lebih besar konstribusinya. Terutama, dari segi pemberitaan. Bedanya, ada media yang hanya memberitakan keberhasilan pemerintah. Pun ada yang mempublikasikan indikasi penyimpangan, tapi bukan berarti kesuksesan pemerintah tidak diekspose. Maksudnya, baik kesuksesan dalam menjalankan roda pemerintahan, maupun sejumlah ketimpangan sama-sama dipublikasikan. Karena, berita koran merupakan salah satu sumber informasi, apapun bentuk informasi melalui pemberitaan biarkan publik yang menilai.
"Ini bukan soal materi, tapi arif,bijaksana dan adilnya pemerintah terhadap media massa. Soal finansial, saya digaji oleh perusahaan. Tapi saya bertanya, kenapa beberapa koran mendapat anggaran besar, sedangkan sebagian jauh lebih kecil. Sekali lagi, soal konstrbusi saya rasa sama saja, karena berita yang bersifat membangun bukan hanya diberitakan satu koran,melainkan ada juga dikoran lain," tandasnya.
Pada momen itu, wartawan senior tersebut membeberkan, data pemanfaatan APBD untuk media massa dalam kaitan itu tercantum dalam buku Humas Protokol Setda Kota Bima. Dalam buku itu sebutnya, tertera jelas rincian anggaran masing-masing media. "Saya bicara bukan tanpa dasar, saya ungkap persoalan ini karena sudah melihat sendiri rincian anggaran dimaksud, kalau tidak percaya, mari kita sama-sama cek kebenarannya. Kalaupun dibantah, saya tantang bagian humas untuk membuka data itu dihadapan seluruh wartawan," tantangnya.
Sementara, Plt Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Ikhya Ghazali S.Sos atau yang lebih akrab disapa Gozil saat dikonfirmasi Koran ini Minggu (19/4) mengaku, pemanfaatan APBD untuk media masa sudah sesuai Daftar Penggunaan Anggaran (DPA). Artinya, pembayaran sesuai jumlah oplah koran yang diakomodir sebagai langganan. ”Jadi, tidak ada pembagian yang tidak merata, besar atau kecil. Karena, pembayarannya sesuai jumlah oplah. Soal penggunaan APBD untuk koran yang tidak ada wartawanya di Bima, kami bayar karena berlangganan,” akunya. (KS-09)
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Hanya saja, tidak diketahui jelas rincian penggunaan anggaran daerah untuk kebutuhan media sebagai penyalur informasi tersebut. Karena, pembagian dana itu tidak rata, ada yang dihargai besar, kecil, bahkan ada koran yang sama sekali tidak terakomodir mendapatkan anggaran jutaan hingga belasan juta rakyat tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, anggaran lumayan besar itu dihabiskan untuk pembiayaan sejumlah media massa yang beroperasi di Bima. Tetapi, pembagianya terkesan diskriminatif (tak adil).
"Pembagiannya tidak rata dan terkesan tebang pilih, wajar saja kalau beberapa rekan wartawan mempertanyakan pemanfaatan dana tersebut," kata wartawan senior berinisial A yang enggan namanya dikorankan kepada Koran Stabilitas di Halaman RS PKU Muhamadiyah Bima.
Ia mengaku, pemanfaatan anggaran daerah untuk media masa merupakan kebijakan tepat. Karena, media memiliki konstribusi nyata untuk daerah. Hanya saja katanya, pembagian terkesan pilih kasih. Apalagi, yang paling besar menghabiskan APBD dalam kaitan itu ada beberapa Koran. Anehnya lagi, ada beberapa media yang mendapat anggaran lumayan besar. Tetapi, tidak ada perwakilan wartawannya di Bima."Saya heran, media yang tidak ada wartawannya di Bima mendapat bagian besar. Sementara, koran yang ada wartawannya di Bima malah sebaliknya, kalau dinilai dengan uang hanya ratusan ribu rupiah saja," ujarnya heran.
Bicara konstribusi untuk daerah, koran yang dianggarkan kecil lebih besar konstribusinya. Terutama, dari segi pemberitaan. Bedanya, ada media yang hanya memberitakan keberhasilan pemerintah. Pun ada yang mempublikasikan indikasi penyimpangan, tapi bukan berarti kesuksesan pemerintah tidak diekspose. Maksudnya, baik kesuksesan dalam menjalankan roda pemerintahan, maupun sejumlah ketimpangan sama-sama dipublikasikan. Karena, berita koran merupakan salah satu sumber informasi, apapun bentuk informasi melalui pemberitaan biarkan publik yang menilai.
"Ini bukan soal materi, tapi arif,bijaksana dan adilnya pemerintah terhadap media massa. Soal finansial, saya digaji oleh perusahaan. Tapi saya bertanya, kenapa beberapa koran mendapat anggaran besar, sedangkan sebagian jauh lebih kecil. Sekali lagi, soal konstrbusi saya rasa sama saja, karena berita yang bersifat membangun bukan hanya diberitakan satu koran,melainkan ada juga dikoran lain," tandasnya.
Pada momen itu, wartawan senior tersebut membeberkan, data pemanfaatan APBD untuk media massa dalam kaitan itu tercantum dalam buku Humas Protokol Setda Kota Bima. Dalam buku itu sebutnya, tertera jelas rincian anggaran masing-masing media. "Saya bicara bukan tanpa dasar, saya ungkap persoalan ini karena sudah melihat sendiri rincian anggaran dimaksud, kalau tidak percaya, mari kita sama-sama cek kebenarannya. Kalaupun dibantah, saya tantang bagian humas untuk membuka data itu dihadapan seluruh wartawan," tantangnya.
Sementara, Plt Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Ikhya Ghazali S.Sos atau yang lebih akrab disapa Gozil saat dikonfirmasi Koran ini Minggu (19/4) mengaku, pemanfaatan APBD untuk media masa sudah sesuai Daftar Penggunaan Anggaran (DPA). Artinya, pembayaran sesuai jumlah oplah koran yang diakomodir sebagai langganan. ”Jadi, tidak ada pembagian yang tidak merata, besar atau kecil. Karena, pembayarannya sesuai jumlah oplah. Soal penggunaan APBD untuk koran yang tidak ada wartawanya di Bima, kami bayar karena berlangganan,” akunya. (KS-09)
COMMENTS