Menjawab Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin, HM. Nur, M.Pd, MM, sejumlah Anggota Dewan yang menjadi Panitia Gabungan LKPJ Bupati memberikan catatan strategis kepada Bupati Bima
Menjawab Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin, HM. Nur, M.Pd, MM, sejumlah Anggota Dewan yang menjadi Panitia Gabungan LKPJ Bupati memberikan catatan strategis kepada Bupati Bima agar bisa dilaksanakan secara maksimal sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima. Catatan strategis Panitia Gabungan DPRD Kabupaten Bima disampaikan Duta Nasdem, Edi Muhlis, S.Sos.
Edi Muhlis, S.Sos
Dalam catatan tersebut, DPRD Kabupaten Bima merekomendasikan kepada Bupati Bima agar bisa meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Wilayah Kabupaten Bima. Dengan ditingkatkannya pariwisata, maka pemerintah daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar tempat pariwisata. Selama ini katanya, pemerintah tidak serius membangun sektor pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Bima. Padahal tempat pariwisata di Kabupaten Bima sangat menjanjikan. Misalnya, Pulau Ular, Pantai Wane, Pantai Rontu, Pulau Kambing, Io Wobo Wawo, Lariti Sape, Asakota, Kalaki dan Pantai Sampane Langgudu.
Tempat pariwisata tersebut sama sekali belum dilirik secara serius oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi dorongan DPRD Kabupaten Bima untuk merekomendasikan kepada Bupati Bima agar bisa diakomodir dengan cepat. Pembangunan infrastruktur menjadi hal terpenting dalam memajukan potensi wisata. Karena dengan adanya infrastruktur, maka akan menarik minat para wisatawan untuk menikmati tempat pariwisata tersebut.
Lanjutnya, wilayah Bima merupakan daerah transit, hal tersebut jelas menguntungkan bagi daerah Kabupaten Bima. Sebab, setiap saat banyak yang berdatangan di wilayah Kabupaten Bima, dengan peluang itu harus ada langkah pasti dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan pariwisata di Bima. ”Kami merekomendasikan kepada Bupati Bima agar melihat sektor pariwisata sebagai sektor yang penting untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dengan banyaknya potensi Pariwisata di Kabupaten Bima, DPRD siap menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan agar pariwisata dimaksimalkan. Dengan demikian, dipastikan akan banyak perubahan yang diperoleh dari peningkatan tersebut. Misalnya, pulau Lombok sudah mulai dilirik dan Bali menjadi ikon pariwisata dunia. Padahal di wilayah Bima tidak kalah strategis dibanding Pulau Lombok dan Bali. Hanya saja, pemerintah kedua daerah itu sangat fokus untuk meningkatkan potensi pariwisata dengan mengalokasikan anggaran yang besar. Serta publikasi yang maksimal, sehingga Pulau Lombok dan Bali dikenal hingga luar negeri. ”Kami punya impian yang sama dengan pemerintah yang ada di Pulau Lombok dan Bali. Dengan meningkatkan potensi Pariwisata, maka akan berpengaruh besar pada peningkatan kehidupan masyarakatnya,” jelas Edi.
Selain itu, dalam catatan strategis tersebut, Dewan juga merekomendasikan kepada Bupati Bima agar memanfaatkan kembali ribuan petak Tambak Udang di Teluk Wawo Rada. Katanya, sudah sejak lama tambak tersebut tidak dimanfaatkan lagi oleh pemerintah. Padahal dulu Tambak Udang di Teluk Waworada merupakan sumber pendapatan tetap bagi masyarakat tiga desa yakni, Desa Laju, Waworada dan Desa Doro O’o. Bertahun-tahun Tambak Udang tersebut tidak dikelola dengan baik. Kondisi tambak semakin hari semakin memrihatinkan karena pengelola yang dipercayakan oleh pemerintah daerah tidak maksimal untuk mengelola tambak udang tersebut.
Keadaan ini jelas memprihatinkan karena selain mengurangi PAD untuk pemerintah, juga mempengaruhi turunnya pendapatan masyarakat di tiga desa di Kecamatan Langgudu. ”Pemerintah harus secepatnya mengambil langkah pasti terkait masalah tambak udang di Teluk Waworada, karena keberadaannya sangat diharapkan oleh masyarakat,” terangnya.
Tidak hanya itu, Anggota Komisi III ini juga memberikan catatan penting kepada Bupati Bima agar serius membangun peternakan di wilayah Kabupaten Bima. Karena alam Bima sangat mendukung dengan adanya pengembangan peternakan, terutama Sapi. Seriring dengan program Sejuta Sapi oleh Pemerintah Propinsi NTB, pemerintah daerah juga harus menjemput program tersebut dengan maksimal dan memperdayakan kelompok sapi dengan baik. Hal itu jelas akan membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka. Pemerintah juga harus bisa mengindentifikasi bagi kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan itu dan tidak hanya asal memberikan tanpa melihat kondisi kelompok yang akan diberikan bantuan. ”Pemerintah harus bisa mengindentifikasi kebutuhan masyarakatnya di bidang peternakan,” imbuhnya.
Pihaknya sudah memetakan wilayah potensial bagi program pengembangan peternakan yang ada diwilayah Kabupaten Bima. Diantaranya, Kecamatan Soromandi, Donggo, Sanggar, Tambora, Lambitu, Wawo dan Langgudu. Kecamatan ini sangat cocok untuk dijadikan pusat pengembangan peternakan karena keadaan alamnya sangat mendukung dengan ketersediaan pakan yang cukup untuk peternakan. ”Pemda harus selangkah lebih maju dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat,” pungkasnya. (KS-17)
Edi Muhlis, S.Sos
Dalam catatan tersebut, DPRD Kabupaten Bima merekomendasikan kepada Bupati Bima agar bisa meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Wilayah Kabupaten Bima. Dengan ditingkatkannya pariwisata, maka pemerintah daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar tempat pariwisata. Selama ini katanya, pemerintah tidak serius membangun sektor pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Bima. Padahal tempat pariwisata di Kabupaten Bima sangat menjanjikan. Misalnya, Pulau Ular, Pantai Wane, Pantai Rontu, Pulau Kambing, Io Wobo Wawo, Lariti Sape, Asakota, Kalaki dan Pantai Sampane Langgudu.
Tempat pariwisata tersebut sama sekali belum dilirik secara serius oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi dorongan DPRD Kabupaten Bima untuk merekomendasikan kepada Bupati Bima agar bisa diakomodir dengan cepat. Pembangunan infrastruktur menjadi hal terpenting dalam memajukan potensi wisata. Karena dengan adanya infrastruktur, maka akan menarik minat para wisatawan untuk menikmati tempat pariwisata tersebut.
Lanjutnya, wilayah Bima merupakan daerah transit, hal tersebut jelas menguntungkan bagi daerah Kabupaten Bima. Sebab, setiap saat banyak yang berdatangan di wilayah Kabupaten Bima, dengan peluang itu harus ada langkah pasti dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan pariwisata di Bima. ”Kami merekomendasikan kepada Bupati Bima agar melihat sektor pariwisata sebagai sektor yang penting untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dengan banyaknya potensi Pariwisata di Kabupaten Bima, DPRD siap menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan agar pariwisata dimaksimalkan. Dengan demikian, dipastikan akan banyak perubahan yang diperoleh dari peningkatan tersebut. Misalnya, pulau Lombok sudah mulai dilirik dan Bali menjadi ikon pariwisata dunia. Padahal di wilayah Bima tidak kalah strategis dibanding Pulau Lombok dan Bali. Hanya saja, pemerintah kedua daerah itu sangat fokus untuk meningkatkan potensi pariwisata dengan mengalokasikan anggaran yang besar. Serta publikasi yang maksimal, sehingga Pulau Lombok dan Bali dikenal hingga luar negeri. ”Kami punya impian yang sama dengan pemerintah yang ada di Pulau Lombok dan Bali. Dengan meningkatkan potensi Pariwisata, maka akan berpengaruh besar pada peningkatan kehidupan masyarakatnya,” jelas Edi.
Selain itu, dalam catatan strategis tersebut, Dewan juga merekomendasikan kepada Bupati Bima agar memanfaatkan kembali ribuan petak Tambak Udang di Teluk Wawo Rada. Katanya, sudah sejak lama tambak tersebut tidak dimanfaatkan lagi oleh pemerintah. Padahal dulu Tambak Udang di Teluk Waworada merupakan sumber pendapatan tetap bagi masyarakat tiga desa yakni, Desa Laju, Waworada dan Desa Doro O’o. Bertahun-tahun Tambak Udang tersebut tidak dikelola dengan baik. Kondisi tambak semakin hari semakin memrihatinkan karena pengelola yang dipercayakan oleh pemerintah daerah tidak maksimal untuk mengelola tambak udang tersebut.
Keadaan ini jelas memprihatinkan karena selain mengurangi PAD untuk pemerintah, juga mempengaruhi turunnya pendapatan masyarakat di tiga desa di Kecamatan Langgudu. ”Pemerintah harus secepatnya mengambil langkah pasti terkait masalah tambak udang di Teluk Waworada, karena keberadaannya sangat diharapkan oleh masyarakat,” terangnya.
Tidak hanya itu, Anggota Komisi III ini juga memberikan catatan penting kepada Bupati Bima agar serius membangun peternakan di wilayah Kabupaten Bima. Karena alam Bima sangat mendukung dengan adanya pengembangan peternakan, terutama Sapi. Seriring dengan program Sejuta Sapi oleh Pemerintah Propinsi NTB, pemerintah daerah juga harus menjemput program tersebut dengan maksimal dan memperdayakan kelompok sapi dengan baik. Hal itu jelas akan membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka. Pemerintah juga harus bisa mengindentifikasi bagi kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan itu dan tidak hanya asal memberikan tanpa melihat kondisi kelompok yang akan diberikan bantuan. ”Pemerintah harus bisa mengindentifikasi kebutuhan masyarakatnya di bidang peternakan,” imbuhnya.
Pihaknya sudah memetakan wilayah potensial bagi program pengembangan peternakan yang ada diwilayah Kabupaten Bima. Diantaranya, Kecamatan Soromandi, Donggo, Sanggar, Tambora, Lambitu, Wawo dan Langgudu. Kecamatan ini sangat cocok untuk dijadikan pusat pengembangan peternakan karena keadaan alamnya sangat mendukung dengan ketersediaan pakan yang cukup untuk peternakan. ”Pemda harus selangkah lebih maju dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat,” pungkasnya. (KS-17)
COMMENTS