Ketua NKRI, Hajairin, MS kepada Koran Stabilitas Senin (27/04) mengatakan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga kuat telah terjadi penyalahgunaan jabatan dan wewenang.
Sebelumnya, Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Bima Kota bekerja keras menuntaskan dugaan korupsi pengadaan tanah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima. Kini, Polisi kembali dihadapkan dengan Pekerjaan Rumah (PR) atas dugaan penyalahgunaan APBD Kota Bima oleh oknum pegawai dan pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima. Indikasi penyalahgunaan anggaran SPPD dan PAD pada Instansi dibawa kendali Ir.H.Sarafuddin,MM itu, dilaporkan Presidium Suksesi NKRI Provinsi NTB Bidang Pemberantasan Korupsi ke Polisi dengan Nomor 0225/NKRI/TIPIKOR/II?2015.
Ilustrasi
Ketua NKRI, Hajairin, MS kepada Koran Stabilitas Senin (27/04) mengatakan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga kuat telah terjadi penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Bahkan, dari hasil PAD yang didapatkan terindikasi banyak menguntungkan pihak DKP Kota Bima, terutama sumber PAD dari pemanfaatan alat berat Exavator. Masalahnya, dalam setahun penghasilan alat berat itu mencapai Rp.300 Juta. Sementara, yang disetor ke PAD hanya Rp.65 Juta per-tahun. “Artinya, dalam satu tahun oknum Kepala Dinas itu berhasil meraup keuntungan senilai Rp. 200 Juta lebih dari exavator. Karena penghasilan jauh lebih besar ketimbang yang disetor untuk PAD,” ungkapnya.
Secara teknis penggunaan alat berat itu lanjutnya, exavator disewakan dengan hitungan perjam senilai Rp.200 ribu. Jadi dalam satu hari, pengoperasian exavator tersebut berkisar antara 7 hingga 8 jam. Sehingga, dalam satu bulan menghasilkan kurang lebih Rp.40 Juta.”Kalau 8 bulan beroperasi, exavator dapat menghasilkan uang sebesar Rp.300 juta. Data berikut rincian penggunaan, termasuk nominal yang dihasilkan dari penggunaan alat berat itu sudah saya kantongi semua. Bahkan, telah saya serahkan pada penyidik tipikor sebagai dasar bagi mereka untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya.
Artinya beber Hajairin, dari hasil exavator saja bisa melebihi target PAD DKP secara keseluruhan yang hanya sebesar Rp. 200 Juta. Sehingga, sumber dana lain senilai ratusan juta pertahun pada instansi tersebut diduga masuk kantong oknum pejabat dan atau golongan tertentu. Sebab, PAD dari exavator yang ditargetkan Rp.65 Juta. Sementara, pendapatan sesungguhnya mencapai Rp.420 Juta per-tahun. “Pengoperasian alat berat itu sudah berjalan tiga tahun, terhitung sejak Tahun 2012 hingga 2014. Jadi, total indikasi kerugian Negara mencapai Rp.1 M lebih dalam kurun waktu selama tiga tahun,” bebernya.
Selain PAD, Hajairin juga membeberkan sekaligus melaporkan pada polisi soal dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas luar daerah. Ia menduga telah terjadi penyimpangan besar pada penggunaan SPPD tersebut. Karena, penggunaan anggaranya lebih besar ketimbang pelaksanaan kegiatanya. Misalnya, program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Tahun 2014 senilai Rp.84, 6 Juta. Nah imbuhnya, dari total anggaran tersebut, untuk perjalanan dinas saja sebesar Rp.68,2 Juta, sisanya untuk pelaksanaan kegiatan. Dugaan penyimpangan lain, terdapat pada program pengembangan lanjutan pendampingan PMPN MKP Tahun 2014 dengan anggaran senilai Rp.73,6 Juta. “Celakanya, dari jumlah anggaran itu dimanfaatkan untuk perjalanan dinas Rp.69,4 Juta. Sisanya untuk pelaksanaan kegiatan, intinnya oknum pejabat itu jauh lebig besar menggunakan uang rakyat untuk keluar daerah daripada pelaksanaan kegiatan,” tandasnya.
Karena itu tegasnya, diduga kuat oknum kepala dinas dimaksud telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya dengan cara menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sehingga, tidak ada asas manfaat dari penggunaan anggaran itu. Apalagi, dana perjalanan dinas duah dianggarkan khusus. Sesuai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) jelasnya, DKP Kota Bima pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sudah dianggarkan Rp.123,7 Juta pertahun.
“Sekali lagi, bukti, data, termasuk DPA dalam kaitan itu sudah kami kantongi. Seperti, biaya perjalanan dinas luar daerah tentang penyelenggara kegiatan forum konsumsi ikan Rp.15 Juta, pembelian contoh untuk lomba Rp. 2 Juta, perjalanan dinas keluar daerah tentang rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp.125,7 juta, sebelum perubahan Rp.120,5 juta, dan sesudah perubahan Rp.125,7 juta. Belum lagi anggaran perjalanan dinas luar daerah tentang sistem penyuluhan perikanan untuk tani nelayan Rp.64,6 juta, termasuk perjalanan dinas keluar daerah tentang pengembangan lanjutan pendampingan PMPN MKP Rp.69,4 Juta,” terangnya.
Sementara, Kepala DKP, Ir.H.Sarafuddin, MM yang hendak dikonfirmasi guna perimbangan berita Selasa (28/04) tidak berhasil ditemui. Menurut salah seorang stafnya, yang bersangkutan sedang dinas luar daerah. Sedangkan, Sekretaris DKP, H.Juwaed tidak juga berhasil diwawancara, karena sedang melayani tamu dari Inspektorat.”Pak Kadis dinas luar, sementara sekretaris sedang ada tamu dari Inspektorat,” ujar salah seorang pegawai dinas setempat. (KS-09)
Ilustrasi
Ketua NKRI, Hajairin, MS kepada Koran Stabilitas Senin (27/04) mengatakan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga kuat telah terjadi penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Bahkan, dari hasil PAD yang didapatkan terindikasi banyak menguntungkan pihak DKP Kota Bima, terutama sumber PAD dari pemanfaatan alat berat Exavator. Masalahnya, dalam setahun penghasilan alat berat itu mencapai Rp.300 Juta. Sementara, yang disetor ke PAD hanya Rp.65 Juta per-tahun. “Artinya, dalam satu tahun oknum Kepala Dinas itu berhasil meraup keuntungan senilai Rp. 200 Juta lebih dari exavator. Karena penghasilan jauh lebih besar ketimbang yang disetor untuk PAD,” ungkapnya.
Secara teknis penggunaan alat berat itu lanjutnya, exavator disewakan dengan hitungan perjam senilai Rp.200 ribu. Jadi dalam satu hari, pengoperasian exavator tersebut berkisar antara 7 hingga 8 jam. Sehingga, dalam satu bulan menghasilkan kurang lebih Rp.40 Juta.”Kalau 8 bulan beroperasi, exavator dapat menghasilkan uang sebesar Rp.300 juta. Data berikut rincian penggunaan, termasuk nominal yang dihasilkan dari penggunaan alat berat itu sudah saya kantongi semua. Bahkan, telah saya serahkan pada penyidik tipikor sebagai dasar bagi mereka untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya.
Artinya beber Hajairin, dari hasil exavator saja bisa melebihi target PAD DKP secara keseluruhan yang hanya sebesar Rp. 200 Juta. Sehingga, sumber dana lain senilai ratusan juta pertahun pada instansi tersebut diduga masuk kantong oknum pejabat dan atau golongan tertentu. Sebab, PAD dari exavator yang ditargetkan Rp.65 Juta. Sementara, pendapatan sesungguhnya mencapai Rp.420 Juta per-tahun. “Pengoperasian alat berat itu sudah berjalan tiga tahun, terhitung sejak Tahun 2012 hingga 2014. Jadi, total indikasi kerugian Negara mencapai Rp.1 M lebih dalam kurun waktu selama tiga tahun,” bebernya.
Selain PAD, Hajairin juga membeberkan sekaligus melaporkan pada polisi soal dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas luar daerah. Ia menduga telah terjadi penyimpangan besar pada penggunaan SPPD tersebut. Karena, penggunaan anggaranya lebih besar ketimbang pelaksanaan kegiatanya. Misalnya, program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Tahun 2014 senilai Rp.84, 6 Juta. Nah imbuhnya, dari total anggaran tersebut, untuk perjalanan dinas saja sebesar Rp.68,2 Juta, sisanya untuk pelaksanaan kegiatan. Dugaan penyimpangan lain, terdapat pada program pengembangan lanjutan pendampingan PMPN MKP Tahun 2014 dengan anggaran senilai Rp.73,6 Juta. “Celakanya, dari jumlah anggaran itu dimanfaatkan untuk perjalanan dinas Rp.69,4 Juta. Sisanya untuk pelaksanaan kegiatan, intinnya oknum pejabat itu jauh lebig besar menggunakan uang rakyat untuk keluar daerah daripada pelaksanaan kegiatan,” tandasnya.
Karena itu tegasnya, diduga kuat oknum kepala dinas dimaksud telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya dengan cara menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sehingga, tidak ada asas manfaat dari penggunaan anggaran itu. Apalagi, dana perjalanan dinas duah dianggarkan khusus. Sesuai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) jelasnya, DKP Kota Bima pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sudah dianggarkan Rp.123,7 Juta pertahun.
“Sekali lagi, bukti, data, termasuk DPA dalam kaitan itu sudah kami kantongi. Seperti, biaya perjalanan dinas luar daerah tentang penyelenggara kegiatan forum konsumsi ikan Rp.15 Juta, pembelian contoh untuk lomba Rp. 2 Juta, perjalanan dinas keluar daerah tentang rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp.125,7 juta, sebelum perubahan Rp.120,5 juta, dan sesudah perubahan Rp.125,7 juta. Belum lagi anggaran perjalanan dinas luar daerah tentang sistem penyuluhan perikanan untuk tani nelayan Rp.64,6 juta, termasuk perjalanan dinas keluar daerah tentang pengembangan lanjutan pendampingan PMPN MKP Rp.69,4 Juta,” terangnya.
Sementara, Kepala DKP, Ir.H.Sarafuddin, MM yang hendak dikonfirmasi guna perimbangan berita Selasa (28/04) tidak berhasil ditemui. Menurut salah seorang stafnya, yang bersangkutan sedang dinas luar daerah. Sedangkan, Sekretaris DKP, H.Juwaed tidak juga berhasil diwawancara, karena sedang melayani tamu dari Inspektorat.”Pak Kadis dinas luar, sementara sekretaris sedang ada tamu dari Inspektorat,” ujar salah seorang pegawai dinas setempat. (KS-09)
COMMENTS