Usulan yang disampaikan warga di wilayah bagian timur Kota Bima itu kerap mendengungkan pemerataan pembangunan dari pemerintah. Mereka merasa tidak mendapat kue pembangunan yang sama seperti wilayah bagian barat Kota Bima.
Ada yang menarik saat Anggota DPRD Daerah Pemilihan Tiga (Dapil III) turun reses selama sepekan terakhir. Usulan yang disampaikan warga di wilayah bagian timur Kota Bima itu kerap mendengungkan pemerataan pembangunan dari pemerintah. Mereka merasa tidak mendapat kue pembangunan yang sama seperti wilayah bagian barat Kota Bima.
Anggota DPRD Kota Bima, M Irfan, S.Sos, Msi
Hal itu diungkap Anggota Wakil Rakyat Kota Bima, M. Irfan S.Sos, MSi. Kata dia, saat kembali ke kosntituen di Kelurahan Ntobo, Dodu, Nungga, Nitu, dan Kelurahan Kendo, aspirasi yang banyak disampaikan, berharap ada keseimbangan pembangunan antara Dapil di Timur dan Dapil Barat. Karena selama ini saja, terlalu banyak ketimbangan yang terlihat didepan mata. Seperti penerangan jalan di wilayah – wilayah pelosok timur. Yang menyebabkan kondisi jalan di lingkungan masing-masing Kelurahan di Timur gelap gulita.
“Ini kewajiban Pemerintah Eksekutif untuk segera merealisasikannya. Mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama, dan kami akan mendorong agar ini secepatnya terwujud,” ujar Duta PKB itu, Selasa (28/4).
Aspirasi lain yang diminta, yakni drainase jalan dan persawahan. Kata dia, menurut warga di Kelurahan yang dijambangi, perhatian yang diberikan oleh Pemerintah pun belum maksimal. Karena itu merupakan kebutuhan pokok yang bisa memperlancar kebutuhan hidup masyarakat setempat. “Soal perhatian pada pertanian juga, warga meminta untuk didirikan BUMD, yang mengurus hasil pertanian agar bisa lebih baik dan menguntungkan,” katanya.
Masalah pupuk juga tak luput dari perhatian. Pengawasan pada distributor pupuk yang diatur oleh pemerintah juga minta ditingkatkan, agar tidak ada permainan di pengecer. Kemudian soal minyak tanah, yang jatahnya sangat sedikit untuk satu rumah. “Satu rumah hanya diberi satu liter dalam satu minggu. Meski itu ketentuan dari Pertamina, ini juga harus dipikirkan oleh Pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bima Dapil III, Nazamudin juga mengakui dominasi keluhan konstituennya yakni asas pemerataan yang belum dijunjung tinggi oleh Pemerintah. “Beberapa kali kita turun, kebutuhan masyarakat pada umumnya sama, seperti pemerataan dan peningkatan infrastruktur, pertanian, keseimbangan pembangunan. Karena pembangunan lebih diperhatikan kearah Barat Kota Bima,” ungkapnya.
Yang paling fatal, lanjutnya, karena penduduk di wilayah Titmur mayoritas pertanian, infrastruktur pertanian juga belum mendapat perhatian serius. Baik itu irigasi, maupun DAM yang sudah tidak berfungsi maksimal. Namun dirinya memastikan, apa yang telah dijaring dalam Reses pekan kemarin akan serius diperjuangkan, mulai dari APBD Perubahan Tahun ini dan seterusnya. “Ada beberapa keluhan dari warga kami yang memang akan diprioritaskan realisasinya, seperti soal pertanian. Kenapa kami ingin memprioritaskan pertanian, karean di Kota Bima ini lumbung Padi berada di Wilayah Timur,” tegasnya.
Duta PKPI itu menambahkan, langkah langkah strategis yang perlu diambil juga yakni mendorong kesamaan berpikir seluruh anggota dewan, dengan tidak melihat Dapil, tapi kebutuhan masyarakat. (KS-13/Kerjasama)
Anggota DPRD Kota Bima, M Irfan, S.Sos, Msi
Hal itu diungkap Anggota Wakil Rakyat Kota Bima, M. Irfan S.Sos, MSi. Kata dia, saat kembali ke kosntituen di Kelurahan Ntobo, Dodu, Nungga, Nitu, dan Kelurahan Kendo, aspirasi yang banyak disampaikan, berharap ada keseimbangan pembangunan antara Dapil di Timur dan Dapil Barat. Karena selama ini saja, terlalu banyak ketimbangan yang terlihat didepan mata. Seperti penerangan jalan di wilayah – wilayah pelosok timur. Yang menyebabkan kondisi jalan di lingkungan masing-masing Kelurahan di Timur gelap gulita.
“Ini kewajiban Pemerintah Eksekutif untuk segera merealisasikannya. Mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama, dan kami akan mendorong agar ini secepatnya terwujud,” ujar Duta PKB itu, Selasa (28/4).
Aspirasi lain yang diminta, yakni drainase jalan dan persawahan. Kata dia, menurut warga di Kelurahan yang dijambangi, perhatian yang diberikan oleh Pemerintah pun belum maksimal. Karena itu merupakan kebutuhan pokok yang bisa memperlancar kebutuhan hidup masyarakat setempat. “Soal perhatian pada pertanian juga, warga meminta untuk didirikan BUMD, yang mengurus hasil pertanian agar bisa lebih baik dan menguntungkan,” katanya.
Masalah pupuk juga tak luput dari perhatian. Pengawasan pada distributor pupuk yang diatur oleh pemerintah juga minta ditingkatkan, agar tidak ada permainan di pengecer. Kemudian soal minyak tanah, yang jatahnya sangat sedikit untuk satu rumah. “Satu rumah hanya diberi satu liter dalam satu minggu. Meski itu ketentuan dari Pertamina, ini juga harus dipikirkan oleh Pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bima Dapil III, Nazamudin juga mengakui dominasi keluhan konstituennya yakni asas pemerataan yang belum dijunjung tinggi oleh Pemerintah. “Beberapa kali kita turun, kebutuhan masyarakat pada umumnya sama, seperti pemerataan dan peningkatan infrastruktur, pertanian, keseimbangan pembangunan. Karena pembangunan lebih diperhatikan kearah Barat Kota Bima,” ungkapnya.
Yang paling fatal, lanjutnya, karena penduduk di wilayah Titmur mayoritas pertanian, infrastruktur pertanian juga belum mendapat perhatian serius. Baik itu irigasi, maupun DAM yang sudah tidak berfungsi maksimal. Namun dirinya memastikan, apa yang telah dijaring dalam Reses pekan kemarin akan serius diperjuangkan, mulai dari APBD Perubahan Tahun ini dan seterusnya. “Ada beberapa keluhan dari warga kami yang memang akan diprioritaskan realisasinya, seperti soal pertanian. Kenapa kami ingin memprioritaskan pertanian, karean di Kota Bima ini lumbung Padi berada di Wilayah Timur,” tegasnya.
Duta PKPI itu menambahkan, langkah langkah strategis yang perlu diambil juga yakni mendorong kesamaan berpikir seluruh anggota dewan, dengan tidak melihat Dapil, tapi kebutuhan masyarakat. (KS-13/Kerjasama)
COMMENTS