Demi menjaga stabilitas daerah, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 57 desa di Kabupaten Bima diminta untuk ditunda setelah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 9 Desember 2015
Bima, KS.- Demi menjaga stabilitas daerah, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 57 desa di Kabupaten Bima diminta untuk ditunda setelah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 9 Desember 2015 mendatang. Permintaan ini disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S.Sos dan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa O,o Kecamatan Donggo, Masdin, S.Sos.
Edi Muhlis, S.Sos
Menurut Edy Muhlis, akan lebih baik jika Pilkades serentak yang rencana digelar Agustus mendatang untuk diundur. Mengingat potensi yang ditimbulkan dalam Pilkades nanti dikuatirkan akan mengganggu kelancaran Pemilukada. Apalagi, Pilkades rentan dengan konflik horisontal dan rentang waktu Pilkades yang direncanakan sangat berdekatan dengan Pemilukada sehingga harus diantisipasi lebih awal. "Kita harus bisa indentifikasi lebih awal potensi Pilkades serentak ini, karena akan mengganggu kelancaran Pemilukada," kata Duta Nasdem ini.
Edy mengajak semua pihak untuk bisa berpikir obyektif terkait Pilkades ini, demi kebaikan semua pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Bima. Bahkan diingatkannya agar Pemerintah tidak memaksakan kehendak melanjutkan rencana Pilkades pada Agustus ini. "Kita ingin yang terbaik untuk daerah ini, pemerintah tidak bisa gegabah dalam memutuskan sesuatu, apalagi tipe masyarakat Bima yang reaktif harus harus menjadi pelajaran kita semua," ujar Edy.
Tidak hanya itu lanjutnya, pemerintah harus bisa memberikan pemahaman kepada seluruh desa yang akan menggelar Pilkades untuk bersabar. Sebab pelaksanaan Pilkades tidak seperti yang kita bayangkan sekarang, butuh energi dan kosentrasi yang cukup besa untuk menghadapinya. Ditambah lagi dengan dilakukan serentak, akan ada potensi gejolak yang terjadi dikalangan masyarakat, terlebih bagi kandidat yang kalah.
"Lakukan komunikasi dengan elemen masyarakat yang dianggap tokoh di masing-masing desa yang akan menggelar Pilkades, beri mereka pemahaman terkait Pilkades serentak itu, saya yakin mereka semua akan paham dengan pendekatan semacam itu," sarannya.
Senada dengan itu, Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa O'o, Masdin, S.Sos juga mengharapkan agar Pilkades diundur setelah Pemilukada. Dikuatirkannya, potensi konflik Horizontal yang terjadi pasca Pilkades sangat besar dan ini harus diantisipasi lebih awal. Apalagi Pilkades dilakukan secara serentak di 57 desa termasuk Desa O,o. Karenanya, Masdin mengajak semua pihak untuk sepakat agar Pilkades digelar setelah Pemilukada. "Saya melihat ada potensi konflik, itu butuh kesiapan kita semua untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi nantinya," kata Masdin.
Untuk itu, Ia meminta masyarakat untuk kosentrasi dulu dalam menghadapi Pemilukada yang tinggal menghitung bulan. Aparat kepolisian juga penting untuk dipersiapkan dalam rangka memberikan pengamanan untuk pelaksanaan pesta rakyat ini. Jika dipaksakan dilakukan Pilkades lebih awal, dikuatirkan persiapan untuk Pilkada terkendala termasuk masalah pengamanan dari aparat Kepolisian nantinya. "Kita butuh kesiapan dalam menghadapi Pilkades serentak ini, sebaiknya dilakukan setelah Pilkada karena banyak hal yang harus kita jaga bersama," tandasnya.
Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Bima, Chandra Kusuma, AP yang dikonfirmasi di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengaku, pihaknya sudah mendapat jawaban dari Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan Pilkades. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menentukan jadwal pelaksanaan Pilkades. Namun harus menjamin keamanan dalam pelaksanaan Pilkades secara serentak tersebut. "Pemda diberi kewenangan untuk putuskan pelaksanaan Pilkades ini yang penting harus bisa menjamin keamanan, baik dilakukan lebih awal maupun setelah Pilkada," terangnya.
Khusus di NTB jelasnya, bagi desa yang akan melakukan Pilkades sebelum Pemilukada belum ada yang berani melakukannya karena pertimbangan Keamanan dan diindikasikan akan mengurangi angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilukada. "Di NTB, ada banyak Desa yang akan melaksanakan Pilkades tapi belum berani melaksanakan karena banyak pertimbangan," jelas Chandra.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga mempertimbangkan Stabilitas daerah jika dilakukan Pilkades serentak karena rawan sekali konflik. Tapi pemerintah tetap melakukan koordinasi dengan semua pihak agar bisa menemukan solusi terkait rencana penundaan Pilkades ini terutama pihak legistatif dan tokoh masyarakat yang dianggap berkompeten dalam membicarakan masalah ini. "Kita diskusikan lebih dalam lagi terkait rencana penundaan ini agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perta demokrasi ini," tuturnya. (KS-17)
Edi Muhlis, S.Sos
Menurut Edy Muhlis, akan lebih baik jika Pilkades serentak yang rencana digelar Agustus mendatang untuk diundur. Mengingat potensi yang ditimbulkan dalam Pilkades nanti dikuatirkan akan mengganggu kelancaran Pemilukada. Apalagi, Pilkades rentan dengan konflik horisontal dan rentang waktu Pilkades yang direncanakan sangat berdekatan dengan Pemilukada sehingga harus diantisipasi lebih awal. "Kita harus bisa indentifikasi lebih awal potensi Pilkades serentak ini, karena akan mengganggu kelancaran Pemilukada," kata Duta Nasdem ini.
Edy mengajak semua pihak untuk bisa berpikir obyektif terkait Pilkades ini, demi kebaikan semua pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Bima. Bahkan diingatkannya agar Pemerintah tidak memaksakan kehendak melanjutkan rencana Pilkades pada Agustus ini. "Kita ingin yang terbaik untuk daerah ini, pemerintah tidak bisa gegabah dalam memutuskan sesuatu, apalagi tipe masyarakat Bima yang reaktif harus harus menjadi pelajaran kita semua," ujar Edy.
Tidak hanya itu lanjutnya, pemerintah harus bisa memberikan pemahaman kepada seluruh desa yang akan menggelar Pilkades untuk bersabar. Sebab pelaksanaan Pilkades tidak seperti yang kita bayangkan sekarang, butuh energi dan kosentrasi yang cukup besa untuk menghadapinya. Ditambah lagi dengan dilakukan serentak, akan ada potensi gejolak yang terjadi dikalangan masyarakat, terlebih bagi kandidat yang kalah.
"Lakukan komunikasi dengan elemen masyarakat yang dianggap tokoh di masing-masing desa yang akan menggelar Pilkades, beri mereka pemahaman terkait Pilkades serentak itu, saya yakin mereka semua akan paham dengan pendekatan semacam itu," sarannya.
Senada dengan itu, Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa O'o, Masdin, S.Sos juga mengharapkan agar Pilkades diundur setelah Pemilukada. Dikuatirkannya, potensi konflik Horizontal yang terjadi pasca Pilkades sangat besar dan ini harus diantisipasi lebih awal. Apalagi Pilkades dilakukan secara serentak di 57 desa termasuk Desa O,o. Karenanya, Masdin mengajak semua pihak untuk sepakat agar Pilkades digelar setelah Pemilukada. "Saya melihat ada potensi konflik, itu butuh kesiapan kita semua untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi nantinya," kata Masdin.
Untuk itu, Ia meminta masyarakat untuk kosentrasi dulu dalam menghadapi Pemilukada yang tinggal menghitung bulan. Aparat kepolisian juga penting untuk dipersiapkan dalam rangka memberikan pengamanan untuk pelaksanaan pesta rakyat ini. Jika dipaksakan dilakukan Pilkades lebih awal, dikuatirkan persiapan untuk Pilkada terkendala termasuk masalah pengamanan dari aparat Kepolisian nantinya. "Kita butuh kesiapan dalam menghadapi Pilkades serentak ini, sebaiknya dilakukan setelah Pilkada karena banyak hal yang harus kita jaga bersama," tandasnya.
Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Bima, Chandra Kusuma, AP yang dikonfirmasi di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengaku, pihaknya sudah mendapat jawaban dari Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan Pilkades. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menentukan jadwal pelaksanaan Pilkades. Namun harus menjamin keamanan dalam pelaksanaan Pilkades secara serentak tersebut. "Pemda diberi kewenangan untuk putuskan pelaksanaan Pilkades ini yang penting harus bisa menjamin keamanan, baik dilakukan lebih awal maupun setelah Pilkada," terangnya.
Khusus di NTB jelasnya, bagi desa yang akan melakukan Pilkades sebelum Pemilukada belum ada yang berani melakukannya karena pertimbangan Keamanan dan diindikasikan akan mengurangi angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilukada. "Di NTB, ada banyak Desa yang akan melaksanakan Pilkades tapi belum berani melaksanakan karena banyak pertimbangan," jelas Chandra.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga mempertimbangkan Stabilitas daerah jika dilakukan Pilkades serentak karena rawan sekali konflik. Tapi pemerintah tetap melakukan koordinasi dengan semua pihak agar bisa menemukan solusi terkait rencana penundaan Pilkades ini terutama pihak legistatif dan tokoh masyarakat yang dianggap berkompeten dalam membicarakan masalah ini. "Kita diskusikan lebih dalam lagi terkait rencana penundaan ini agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perta demokrasi ini," tuturnya. (KS-17)
COMMENTS