Dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru SMAN 1 Monta terhadap beberapa pelajar sekolah setempat beberapa waktu lalu, tak hanya berujung pada proses hukum.
Bima, KS.- Dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru SMAN 1 Monta terhadap beberapa pelajar sekolah setempat beberapa waktu lalu, tak hanya berujung pada proses hukum. Tapi, juga melahirkan tuntutan agar H. Sulistiowidodo S.Pd mengundurkan diri dari jabatanya sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) setempat. Hasilnya, Kepsek itu memenuhi tuntutan itu dan akan mengundurkan diri setelah Ujian Nasional (UN) berlangsung.
Ilustrasi Pelecehan
Pengunduran diri itu disampaikan secara tertulis melalui surat pernyataan, bahkan disaksikan Kapolsek Monta, KUPTD Dinas Dikpora Monta, Komite Sekolah, warga dan LSM. Meski surat pernyataan itu benar adanya, tapi Kepsek beralibi pernyataan itu dibuat bukan atas kehendaknya. Melainkan, atas dasar dan unsur pemaksaan dari pihak lain. Terutama, para demonstran. “Saya dipaksa untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri itu. Bukan, atas keinginan saya sendiri,” akunya.
Berbeda dengan Kepsek, warga justeru mengaku tidak ada unsur pemaksaan apalagi penekanan dibalik surat pernyataan tersebut. Masalahnya, surat itu dibuat dan disaksikan oleh banyak pihak penting. Sederhananya, kalaupun tuntutan itu tidak diamini, maka kepsek itu tidak seharusnya membuat surat pernyataan pengunduran diri. ”Kami tidak pernah memaksa yang bersangkutan untuk membuat surat pengunduran diri, yang kami lakukan saat itu hanya menyampaikan tuntutan. Kalaupun, tidak diterima, kami tidak memaksa. Lagipula, itu merupakan hak kepsek, kami tidak berhak memaksanya,” ujar Nurdin, AR, salah seorang warga kepada Koran Stabilitas Senin (22/05) kemarin.
Ia menilai, surat pernyataan dari Kepsek itu secara tidak langsung menjawab ketidakmampuan yang bersangkutan untuk menjalankan tugas. Apalagi terdapat sejumlah indikasi penyimpangan selama dia mengendalikan sekolah tersebut. Termasuk, dugaan penyimpangan bantuan pemerintah dan amoral oknum guru terhadap siswi. “Untuk apa dipertahankan, segera copot kepsek tersebut," tegasnya.
Menurutnya, salah satu tolak ukur kemampuan yang dipercayakan untuk mengemban tugas pemerintah yakni bertanggung jawab. Termasuk, dapat mempertanggung jawabkan pernyataanya, terlepas disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Sementara ia menilai, tindakan kepsek itu seolah menunjukan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas. Jadi wajar, warga meminta kepsek itu mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pernyataanya.
"Kepsek yang bertanggungjawab jelas akan mengundurkan diri sesuai pernyataanya. Meski, bupati belum resmi memberhentikanya. Saya rasa langkah itu lebih terhormat dan berwibawa, ketimbang bertahan dengan beban kemunafikan akibat tidak mempertanggungjawabkn pernyataannya," tutur Nurdin. (KS-09)
Ilustrasi Pelecehan
Pengunduran diri itu disampaikan secara tertulis melalui surat pernyataan, bahkan disaksikan Kapolsek Monta, KUPTD Dinas Dikpora Monta, Komite Sekolah, warga dan LSM. Meski surat pernyataan itu benar adanya, tapi Kepsek beralibi pernyataan itu dibuat bukan atas kehendaknya. Melainkan, atas dasar dan unsur pemaksaan dari pihak lain. Terutama, para demonstran. “Saya dipaksa untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri itu. Bukan, atas keinginan saya sendiri,” akunya.
Berbeda dengan Kepsek, warga justeru mengaku tidak ada unsur pemaksaan apalagi penekanan dibalik surat pernyataan tersebut. Masalahnya, surat itu dibuat dan disaksikan oleh banyak pihak penting. Sederhananya, kalaupun tuntutan itu tidak diamini, maka kepsek itu tidak seharusnya membuat surat pernyataan pengunduran diri. ”Kami tidak pernah memaksa yang bersangkutan untuk membuat surat pengunduran diri, yang kami lakukan saat itu hanya menyampaikan tuntutan. Kalaupun, tidak diterima, kami tidak memaksa. Lagipula, itu merupakan hak kepsek, kami tidak berhak memaksanya,” ujar Nurdin, AR, salah seorang warga kepada Koran Stabilitas Senin (22/05) kemarin.
Ia menilai, surat pernyataan dari Kepsek itu secara tidak langsung menjawab ketidakmampuan yang bersangkutan untuk menjalankan tugas. Apalagi terdapat sejumlah indikasi penyimpangan selama dia mengendalikan sekolah tersebut. Termasuk, dugaan penyimpangan bantuan pemerintah dan amoral oknum guru terhadap siswi. “Untuk apa dipertahankan, segera copot kepsek tersebut," tegasnya.
Menurutnya, salah satu tolak ukur kemampuan yang dipercayakan untuk mengemban tugas pemerintah yakni bertanggung jawab. Termasuk, dapat mempertanggung jawabkan pernyataanya, terlepas disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Sementara ia menilai, tindakan kepsek itu seolah menunjukan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas. Jadi wajar, warga meminta kepsek itu mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pernyataanya.
"Kepsek yang bertanggungjawab jelas akan mengundurkan diri sesuai pernyataanya. Meski, bupati belum resmi memberhentikanya. Saya rasa langkah itu lebih terhormat dan berwibawa, ketimbang bertahan dengan beban kemunafikan akibat tidak mempertanggungjawabkn pernyataannya," tutur Nurdin. (KS-09)
COMMENTS