Teka teki tentang siapa pemilik perusahaan proyek pengadaan meubler untuk sejumlah Sekolah se-Kabupaten Bima yang terindikasi merugikan negara perlahan mulai terungkap.
Teka teki tentang siapa pemilik perusahaan proyek pengadaan meubler untuk sejumlah Sekolah se-Kabupaten Bima yang terindikasi merugikan negara perlahan mulai terungkap. Nama rekanan diduga kuat berinisial R, salah seorang putra mantan anggota dewan disebut-sebut sebagai kontraktor pengadaan meubler yang menghabiskan APBD Kabupaten Tahun 2014 sebesar Rp.760 Juta lebih melalui Dana Alokasi Umum (DAU) di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Penyebutan inisial kontraktor yang beralamatkan di Kelurahan Sadia Kota Bima dimaksud disampaikan Kadis Dikpora Tajudin, SH, juga mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. H. Abdul Muis, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dikpora. Kepala Dikpora, Tajudin, SH Kepada Koran Stabilitas Kamis (30/4) di depan ruang kerjanya mengatakan, proyek pengadaan peralatan meubler seperti meja dan bangku sekolah tersebut dikerjakan oleh R. Bahkan Ia membenarkan, pengadaan tersebut tengah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.”Saat ini, pengadaan yang dipercayakan kepada R tengah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, tapi belum diketahui berapa kerugian Negara,” katanya.
Hanya saja, dirinya belum mengetahui berapa total anggaran sesungguhnya yang dihabiskan untuk pengadaan tersebut. Termasuk, jumlah sekolah, rincian anggaran per-sekolah dan jumlah paket meubler. Masalahnya, yang bertindak sebagai PPK adalah mantan Sekretaris Dikpora, H. A Muis yang kini menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Kesra Kabupaten. Sementara, PPTK-nya dipercayakan kepada Kasubag TU Dikpora, Imam Sulaeman.”Saya tidak tau persis soal proyek dimaksud, karena PPKnya H.A.Muis dan Imam Sulaeman sebagai PPTK, jadi untuk lebih jelas sialhkan tanyakan mereka,” sarannya.
Kendati demikian, mantan Kepala BKD itu tidak tinggal diam dalam menyikapi persoalan tersebut. Untuk mencari tahu kebenaran sesuangguhnya, pihaknya sudah memanggil sejumlah sekolah yang terakomodir pada pengadaan dimaksud. Termasuk, kontraktor sebagai pemenang tender dalam kaitan itu. ”Kami sudah melayangkan surat panggilan untuk kontraktor dan pihak sekolah yang mendapat pengadaan peralatan tersebut,” akunya.
Sementara, PPTKnya, Imam Sulaeman, yang dikonfirmasi Koran ini Kamis (30/4) di ruang kerjanya terkesan enggan menjelaskan secara terperinci total anggaran, termasuk perusahaan pemenang tender tersebut. Dalihnya, data terkait proyek itu tidak lagi dipegang olehnya, melainkan ada pada staf Bagian Keuangan Dikpora Kabupaten yakni, Nas.”Lengkapnya data itu ada pada Nas,” ujarnya singkat.
Berbeda dengan PPTK yang terkesan tertutup dalam persoalan tersebut, PPK, H A Muis justeru mengungkap secara gamblang nama kontraktor dan total anggaran daerah yang dihabiskan untuk proyek tersebut. Usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Bima, mantan Sekretaris Dikpora itu menyebut R sebagai rekanan pemenang tender proyek yang menghabiskan anggaran setengah Miliar lebih tersebut. ”Yang memenangkan tender proyek itu adalah R, anggaranya Rp.760 Juta lebih karena ada ratusan sekolah yang mendapat peralatan tersebut, mulai dari TK, SD dan SMA, kecuali SMP,” terangnya.
Disinggung benar atau tidak, hal itu sedang diaudir BPK, H.Muis membenarkan informasi tersebut. Hanya saja, hingga saat ini dirinya mengaku belum dilakukan pemeriksaan oleh badan audit penggunaan keuangan negara tersebut.”Memang benar sedang diaudit BPK, tapi saya belum diperiksa,” pungkasnya seraya meminta wartawan mengkonfirmasi R. (KS-09)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Penyebutan inisial kontraktor yang beralamatkan di Kelurahan Sadia Kota Bima dimaksud disampaikan Kadis Dikpora Tajudin, SH, juga mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. H. Abdul Muis, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dikpora. Kepala Dikpora, Tajudin, SH Kepada Koran Stabilitas Kamis (30/4) di depan ruang kerjanya mengatakan, proyek pengadaan peralatan meubler seperti meja dan bangku sekolah tersebut dikerjakan oleh R. Bahkan Ia membenarkan, pengadaan tersebut tengah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.”Saat ini, pengadaan yang dipercayakan kepada R tengah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, tapi belum diketahui berapa kerugian Negara,” katanya.
Hanya saja, dirinya belum mengetahui berapa total anggaran sesungguhnya yang dihabiskan untuk pengadaan tersebut. Termasuk, jumlah sekolah, rincian anggaran per-sekolah dan jumlah paket meubler. Masalahnya, yang bertindak sebagai PPK adalah mantan Sekretaris Dikpora, H. A Muis yang kini menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Kesra Kabupaten. Sementara, PPTK-nya dipercayakan kepada Kasubag TU Dikpora, Imam Sulaeman.”Saya tidak tau persis soal proyek dimaksud, karena PPKnya H.A.Muis dan Imam Sulaeman sebagai PPTK, jadi untuk lebih jelas sialhkan tanyakan mereka,” sarannya.
Kendati demikian, mantan Kepala BKD itu tidak tinggal diam dalam menyikapi persoalan tersebut. Untuk mencari tahu kebenaran sesuangguhnya, pihaknya sudah memanggil sejumlah sekolah yang terakomodir pada pengadaan dimaksud. Termasuk, kontraktor sebagai pemenang tender dalam kaitan itu. ”Kami sudah melayangkan surat panggilan untuk kontraktor dan pihak sekolah yang mendapat pengadaan peralatan tersebut,” akunya.
Sementara, PPTKnya, Imam Sulaeman, yang dikonfirmasi Koran ini Kamis (30/4) di ruang kerjanya terkesan enggan menjelaskan secara terperinci total anggaran, termasuk perusahaan pemenang tender tersebut. Dalihnya, data terkait proyek itu tidak lagi dipegang olehnya, melainkan ada pada staf Bagian Keuangan Dikpora Kabupaten yakni, Nas.”Lengkapnya data itu ada pada Nas,” ujarnya singkat.
Berbeda dengan PPTK yang terkesan tertutup dalam persoalan tersebut, PPK, H A Muis justeru mengungkap secara gamblang nama kontraktor dan total anggaran daerah yang dihabiskan untuk proyek tersebut. Usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Bima, mantan Sekretaris Dikpora itu menyebut R sebagai rekanan pemenang tender proyek yang menghabiskan anggaran setengah Miliar lebih tersebut. ”Yang memenangkan tender proyek itu adalah R, anggaranya Rp.760 Juta lebih karena ada ratusan sekolah yang mendapat peralatan tersebut, mulai dari TK, SD dan SMA, kecuali SMP,” terangnya.
Disinggung benar atau tidak, hal itu sedang diaudir BPK, H.Muis membenarkan informasi tersebut. Hanya saja, hingga saat ini dirinya mengaku belum dilakukan pemeriksaan oleh badan audit penggunaan keuangan negara tersebut.”Memang benar sedang diaudit BPK, tapi saya belum diperiksa,” pungkasnya seraya meminta wartawan mengkonfirmasi R. (KS-09)
COMMENTS