Proses hukum untuk kasus tanah di Desa Woro Kecamatan Madapangga seluas 11,27 hektar masih dalam tahap penyelidikan Pihak Polres Bima Kabupaten.
Bima, KS.- Proses hukum untuk kasus tanah di Desa Woro Kecamatan Madapangga seluas 11,27 hektar masih dalam tahap penyelidikan Pihak Polres Bima Kabupaten. Agenda untuk pelimpahan ke Polda NTB, akan dilakukan setelah kasus tersebut digelar. Pasalnya, pihak Polres Bima Kapaten saat ini masih terkendala dengan persoalan waktu.
Ilustrasi Tanah
Pihak Polres Bima Kabupaten, saat ini masih disibukan dengan konflik antara desa Kalampa dan Dadi Bou Kecamatan Woha. Konflik yang sudah menelan korban salah seorang pelajar tersebut, menyita waktu aparat. Apalagi, belakangan dua Desa tersebut masih tegang hingga sekarang."Kami masih mengurus dua desa yang masih bersitegang. Sehingga pelimpahan kasus tanah woro ke Polda NTB belum dapat dilakukan,”ujar Kapolres Bima Kabupaten melalui Kasat Reskrim, AKP Rhemmi Bheladona, SH S. Ik Sabtu (16/5) via handphone.
Mantan Kasat Reskrim Lombok Timur ini mengaku, perkembagan kasus tanah Woro untuk sementara belum ada. Apalagi mengenai adanya permintaan klarifikasi pejabat daerah yang dilakukan oleh penyidik Polda NTB. "Soal pemeriksaan pejabat di Polda, silahkan tanyakan ke Polda NTB. Kami belum mengetahui adanya pemeriksaan pejabat,” ungkapnya.
Sementara Kuasa Hukum masyarakat Woro, Saiful Islam, SH mengaku, kasus itu disinyalir telah ditetapkan tersangka. Sebab, Laporan Pemeriksaan (LP) telah ditandatanganinya beberapa waktu lalu di Polres Bima Kabupaten. "Kasus ini sebenarnya telah ditandantangani LP-nya," sebut dia.
Mengenai rencana Polres Bima Kabupaten melimpahkan kasus ini ke Polda NTB, menurutnya, dimanapun kasus ini dilimpahkan sepanjang masih dalam proses Kepolisian tidak masalah. Sebab yang terpenting proses hukum kasus ini segera tentukan tersangkanya. "Kemungkinan ada pertimbangan lain dari Polres untuk melimpahkannya. Tetapi, yang terpenting kepolisian segera menetapakan siapa tersangka dalam kasus ini,” kata Syaiful. (KS-05)
Ilustrasi Tanah
Pihak Polres Bima Kabupaten, saat ini masih disibukan dengan konflik antara desa Kalampa dan Dadi Bou Kecamatan Woha. Konflik yang sudah menelan korban salah seorang pelajar tersebut, menyita waktu aparat. Apalagi, belakangan dua Desa tersebut masih tegang hingga sekarang."Kami masih mengurus dua desa yang masih bersitegang. Sehingga pelimpahan kasus tanah woro ke Polda NTB belum dapat dilakukan,”ujar Kapolres Bima Kabupaten melalui Kasat Reskrim, AKP Rhemmi Bheladona, SH S. Ik Sabtu (16/5) via handphone.
Mantan Kasat Reskrim Lombok Timur ini mengaku, perkembagan kasus tanah Woro untuk sementara belum ada. Apalagi mengenai adanya permintaan klarifikasi pejabat daerah yang dilakukan oleh penyidik Polda NTB. "Soal pemeriksaan pejabat di Polda, silahkan tanyakan ke Polda NTB. Kami belum mengetahui adanya pemeriksaan pejabat,” ungkapnya.
Sementara Kuasa Hukum masyarakat Woro, Saiful Islam, SH mengaku, kasus itu disinyalir telah ditetapkan tersangka. Sebab, Laporan Pemeriksaan (LP) telah ditandatanganinya beberapa waktu lalu di Polres Bima Kabupaten. "Kasus ini sebenarnya telah ditandantangani LP-nya," sebut dia.
Mengenai rencana Polres Bima Kabupaten melimpahkan kasus ini ke Polda NTB, menurutnya, dimanapun kasus ini dilimpahkan sepanjang masih dalam proses Kepolisian tidak masalah. Sebab yang terpenting proses hukum kasus ini segera tentukan tersangkanya. "Kemungkinan ada pertimbangan lain dari Polres untuk melimpahkannya. Tetapi, yang terpenting kepolisian segera menetapakan siapa tersangka dalam kasus ini,” kata Syaiful. (KS-05)
COMMENTS