Bappeda Kabupaten Bima melaksanakan Workshop Internalisasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
Bima, KS.- Untuk lebih meningkatkan sinergi pengelolaan sumber daya air dan irigasi bagi percepatan pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Bima, Bappeda Kabupaten Bima melaksanakan Workshop Internalisasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) atau program Water Resources and Irigation Sector Management Program (WISMP II) di Gedung PKK Kabupaten Bima, Senin (22/6). Kegiatan itu mengundang 60 peserta dari SKPD terkait, kelompok petani pengguna air (P3A) dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.
Arahan Kepala Bappeda
Bupati Bima yang diwakili Kepala Bappeda, Ir. Indra Jaya dalam arahannya mengatakan, berdasarkan catatan yang ada, Kabupaten Bima menempati posisi yang tergolong rendah dalam hal percepatan realisasi dana bantuan PPSIP ini pada Tahun 2014 lalu dengan tingkat realisasi hanya 20 sampai 30 persen.
Sementara di lain sisi lain, pada tahun anggaran 2015, kucuran anggaran bidang pertanian cukup besar. Dengan anggaran yang cukup besar ini, bisa saja program PPSIP atau WISMP ini diabaikan, apalagi waktu yang terus tinggal enam bulan. Oleh karena itu, sangat disayangkan bila pinjaman luar negeri ini tidak dimanfaatkan dengan baik.
Berdasarkan hasil evaluasi BPKP jelas dia, rendahnya realisasi anggaran PPSIP ini disebabkan karena kurangnya koordinasi instansi terkait. Diharapkan, lokakarya ini dapat menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi agar pada tahun anggaran 2015 dapat dilaksanakan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Ke depan diharapkan agar pelaksanaan program lebih maksimal, sehingga Kabupaten Bima mendapatkan peringkat lebih baik dari 101 kabupatendan kota penerima dana ini.
"Instansi terkait Bappeda, Dinas PU, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Keuangan Setda harus duduk bersama dan mencari solusi terbaik mengatasi permasalahan yang ada agar program PPSIP berjalan sesuai harapan. Hal ini penting, sebab di tangan kita tergantung keberhasilan petani yang 70 persen dari jumlah penduduk," jelas Indra.
Pada sesi diskusi, Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bima, Zainal Arifin, ST, MT dalam pemaparannya tentang arah kebijakan pengelolaan irigasi di Kabupaten Bima menjelaskan, target pengelolaan irigasi di Kabupaten Bima yaitu memantapkan Kabupaten Bima sebagai daerah swasembada pangan di Indonesia. Terkait rencana pengelolaan irigasi 2016-2020, aspek penting yang menjadi perhatian antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas daya saing produksi pertanian.
Karena itu lanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Sistem irigasi yang mencakup prasarana irigasi, air irigasi dan manajamen irigasi dikelola dengan baik. Aspek lainnya yaitu kelembagaan pengelolaan irigasi, bagaimana air dikelola untuk kesejahteraan petani serta peningkatan kapasitas SDM pertanian melalui pelatihan. Potensi P3A di desa menurutnya, cukup besar tapi terkendala kurangnya dana karena hanya mengandalkan iuran anggota. Pencairan anggaran sesuai rencana perlu dilakukan agar program pengelolaan irigasi tepat sasaran. "Memikirkan air jauh lebih penting daripada masalah bibit dan untuk meningkatkan kehandalan sistem irigasi, perlu perawatan jaringan irigasi karena biayanya mahal," tutur Zainal.
Pada kesempatan tersebut, Team leader PPSIP Propinsi NTB, Bakti Nusawan yang memaparkan materi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan daerah, Internalisasi PPSIP ke dalam RPJMD, isu-isu yang muncul dan strategi percepatan Internalisasi menyampaikan, pembangunan bidang pertanian merupakan salah satu poin dari 9 agenda prioritas (Nawacita) Presiden Jokowi yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Bakti selanjutnya menjelaskan, program prioritas ini kemudian dijabarkan dalam strategi pembangunan bidang sumber daya air pada dimensi ketahanan air. Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang mempertimbangkan jaminan ketersediaan air dan memperhatikan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun kultural. Aspek lainnya adalah pentingnya rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah terutama penghasil pangan dan mendorong kehandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan dana alokasi khusus (DAK) maupun bantuan pengelolaan dari pemerintah.
Ditambahkannya, peningkatan peran petani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi serta perlunya efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Partisipatif (PPSIP). Di tingkat lapangan, implementasi PPSIP belum berjalan secara optimal , baik karena kurangnya pembuayaan untuk kegiatan kelembagaan, prasarana Sumberdaya alam maupun kurangnya partisipasi masyarakat.
Hal tersebut di atas perlu menjadi perhatian karena indikator keberlanjutan PPSIP antara lain terintegrasinya muatan PPSIP dalam dokumen perencanaan daerah, adanya partisipasi masyarakat dan berfungsinya Komisi Irigasi secara optimal. Pada tahun anggaran 2015, Kabupaten Bima mendapatkan alokasi pinjaman Bank Dunia Rp 4,16 Milyar. Dana ini yang selanjutnya dihibahkan Pemerintah Pusat kepada Pemkab Bima.
Sesuai perjanjian hibah ujarnya, dana ini akan dimanfaatkan untuk peningkatan manajemen lembaga pengelola sumber daya air (SDA), perbaikan manajemen infrastruktur SDA dan pengelolaannya dan peningkatan kinerja kelembagaan pengelolaan air partisipatif. Disamping itu, dana ini digunakan untuk rehabilitasi prasarana irigasi prioritas, dukungan pertanian beririgasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. (KS-13)
Arahan Kepala Bappeda
Bupati Bima yang diwakili Kepala Bappeda, Ir. Indra Jaya dalam arahannya mengatakan, berdasarkan catatan yang ada, Kabupaten Bima menempati posisi yang tergolong rendah dalam hal percepatan realisasi dana bantuan PPSIP ini pada Tahun 2014 lalu dengan tingkat realisasi hanya 20 sampai 30 persen.
Sementara di lain sisi lain, pada tahun anggaran 2015, kucuran anggaran bidang pertanian cukup besar. Dengan anggaran yang cukup besar ini, bisa saja program PPSIP atau WISMP ini diabaikan, apalagi waktu yang terus tinggal enam bulan. Oleh karena itu, sangat disayangkan bila pinjaman luar negeri ini tidak dimanfaatkan dengan baik.
Berdasarkan hasil evaluasi BPKP jelas dia, rendahnya realisasi anggaran PPSIP ini disebabkan karena kurangnya koordinasi instansi terkait. Diharapkan, lokakarya ini dapat menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi agar pada tahun anggaran 2015 dapat dilaksanakan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Ke depan diharapkan agar pelaksanaan program lebih maksimal, sehingga Kabupaten Bima mendapatkan peringkat lebih baik dari 101 kabupatendan kota penerima dana ini.
"Instansi terkait Bappeda, Dinas PU, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Keuangan Setda harus duduk bersama dan mencari solusi terbaik mengatasi permasalahan yang ada agar program PPSIP berjalan sesuai harapan. Hal ini penting, sebab di tangan kita tergantung keberhasilan petani yang 70 persen dari jumlah penduduk," jelas Indra.
Pada sesi diskusi, Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bima, Zainal Arifin, ST, MT dalam pemaparannya tentang arah kebijakan pengelolaan irigasi di Kabupaten Bima menjelaskan, target pengelolaan irigasi di Kabupaten Bima yaitu memantapkan Kabupaten Bima sebagai daerah swasembada pangan di Indonesia. Terkait rencana pengelolaan irigasi 2016-2020, aspek penting yang menjadi perhatian antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas daya saing produksi pertanian.
Karena itu lanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Sistem irigasi yang mencakup prasarana irigasi, air irigasi dan manajamen irigasi dikelola dengan baik. Aspek lainnya yaitu kelembagaan pengelolaan irigasi, bagaimana air dikelola untuk kesejahteraan petani serta peningkatan kapasitas SDM pertanian melalui pelatihan. Potensi P3A di desa menurutnya, cukup besar tapi terkendala kurangnya dana karena hanya mengandalkan iuran anggota. Pencairan anggaran sesuai rencana perlu dilakukan agar program pengelolaan irigasi tepat sasaran. "Memikirkan air jauh lebih penting daripada masalah bibit dan untuk meningkatkan kehandalan sistem irigasi, perlu perawatan jaringan irigasi karena biayanya mahal," tutur Zainal.
Pada kesempatan tersebut, Team leader PPSIP Propinsi NTB, Bakti Nusawan yang memaparkan materi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan daerah, Internalisasi PPSIP ke dalam RPJMD, isu-isu yang muncul dan strategi percepatan Internalisasi menyampaikan, pembangunan bidang pertanian merupakan salah satu poin dari 9 agenda prioritas (Nawacita) Presiden Jokowi yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Bakti selanjutnya menjelaskan, program prioritas ini kemudian dijabarkan dalam strategi pembangunan bidang sumber daya air pada dimensi ketahanan air. Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang mempertimbangkan jaminan ketersediaan air dan memperhatikan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun kultural. Aspek lainnya adalah pentingnya rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah terutama penghasil pangan dan mendorong kehandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan dana alokasi khusus (DAK) maupun bantuan pengelolaan dari pemerintah.
Ditambahkannya, peningkatan peran petani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi serta perlunya efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Partisipatif (PPSIP). Di tingkat lapangan, implementasi PPSIP belum berjalan secara optimal , baik karena kurangnya pembuayaan untuk kegiatan kelembagaan, prasarana Sumberdaya alam maupun kurangnya partisipasi masyarakat.
Hal tersebut di atas perlu menjadi perhatian karena indikator keberlanjutan PPSIP antara lain terintegrasinya muatan PPSIP dalam dokumen perencanaan daerah, adanya partisipasi masyarakat dan berfungsinya Komisi Irigasi secara optimal. Pada tahun anggaran 2015, Kabupaten Bima mendapatkan alokasi pinjaman Bank Dunia Rp 4,16 Milyar. Dana ini yang selanjutnya dihibahkan Pemerintah Pusat kepada Pemkab Bima.
Sesuai perjanjian hibah ujarnya, dana ini akan dimanfaatkan untuk peningkatan manajemen lembaga pengelola sumber daya air (SDA), perbaikan manajemen infrastruktur SDA dan pengelolaannya dan peningkatan kinerja kelembagaan pengelolaan air partisipatif. Disamping itu, dana ini digunakan untuk rehabilitasi prasarana irigasi prioritas, dukungan pertanian beririgasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. (KS-13)
COMMENTS