Upaya memanfaatkan momen politik itu sering terjadi menjelang pemilihan berlangsung. Sasarannya, bukan saja calon yang bermodal besar
Bima, KS.- Untuk mewujudkan impian, beragam upaya, cara dan trik yang dilakukan. Asal tidak menghalalkan segala macam cara dan bertindak di luar aturan yang ada. Kondisi seperti itu sepertinya bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di Daerah Kabupaten Bima. Masalahnya, terkadang banyak ditemukan oknum yang memanfaatkan momen penting untuk mencapai keinginan mendapatkan sesuatu. Lebih-lebih, kebutuhan finansial.
Bahkan, kesempatan itu dimanfaatkan untuk mendapat sejumlah program dan bantuan pemerintah. Termasuk, proyek baik paket Penunjukan Langsung (PL) maupun tender. Namun yang lumrah terjadi, yakni memanfaatkan momen Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Upaya memanfaatkan momen politik itu sering terjadi menjelang pemilihan berlangsung. Sasarannya, bukan saja calon yang bermodal besar, tapi sasaran utama dan empuk adalah kandidat yang masih aktif menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah (incumben). Seperti, Bupati dan Wakil Bupati (Wabup).
"Prilaku semacam itu perlu diwaspadai, ini bukan rekayasa belaka, tapi benar adanya. Saya menyampaikan hal ini, bukan karena iri, melainkan prihatin. Kesanya buruk, mencampurkan adukan kepentingan politik dengan pemerintah," kata salah seorang PNS yang enggan namanya dikorankan Rabu (10/6).
Prilaku nyata yang dijumpainya terjadi disalah satu Dinas Kabupaten. Hanya saja, nama dinas itu diminta tidak dipublikasikan. Namun Ia yakin, praktek semacam itu hampir merata diseluruh SKPD. Celakanya, demi mencapai keinginan itu, oknum tak segan-segan mencatut nama Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin, HM. Nur, M.Pd dan istrinya, Hj. Rostina. Entah karena merasa "senjata" itu kurang mempan untuk menekan dinas. Sehingga, permintaan bantuan pemerintah tidak dapat dipenuhi, oknum bahkan berani mengatasnamakan partai juga tim.
"Nama penguasa, istri, partai dan tim dibawa-bawa demi mendapat bantuan pemerintah. Fatalnya, dinas ditekan, bahkan mengancam akan mengalihkan dukungan pada calon lain, jika bantuan tidak dipenuhi. Pokoknya, bantuan itu harus didapat, kalau tidak H.Syafru tidak didukung masyarakat setempat," tuturnya mengutip pernyataan oknum yang diketahui berdomisilir di Kecamatan Monta tersebut.
Menurutnya, gaya penekanan berdalih kepentingan politik itu tergolong konyol dan berlebihan. Sebab bantuan pemerintah disamping terbatas, juga diperuntukan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Tentu imbuhnya, harus merata, adil sesuai aturan tanpa mengenal darimana dan siapa calon yang didukung pada momen politik. "Peruntukkan bantuan pemerintah harus tepat sasaran sesuai aturan yang telah ditentukan. Artinya, jangan karena kepentingan politik lalu pemerintah dipaksa untuk melabrak aturan. Lagipula, bantuan itu untuk rakyat bukan hanya buat kelompok tertentu," tandasnya.
Namun, Ia yakin Bupati tidak gegabah dalam memutuskan kebijakan menyangkut sejumlah bantuan dan program pemerintah. Maksudnya, setiap kebijakan yang diambil tidak atas kepentingan politik atau penekanan dari kelompok tertentu. Meski, ada oknum tak bertanggungjawab yang memanfaatkan kedekatan dengan penguasa tersebut. Baginya, itu lumrah dan tidak dapat dihindari. Namun sebagai manusiawi, tentu memiliki ketebatasan, terbatas mengawasi, termasuk keterbatasan menyerap informasi yang terjadi disejumlah SKPD.
"Pemanfaatan momen oleh oknum adalah masalah serius dan tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Urusan. Politik ya politik, tidak boleh dicampur adukan dengan pemerintah. Tapi saya yakin, H. Syafrudin lebih cerdas membedakan antara kepentingan politik dengan pemeintah," terangnya.
Liputan langsung wartawan Koran Stabilitas, tampak seorang pria yang mengaku memiliki kelompok. Bahkan, sudah mengajukan proposal permohonan bantuan pemerintah. Pada momen itu, pria yang juga mengaku pengurus parpol berikut tim kandidat bupati itu sempat menekan dinas. Namun, tekanan itu praktis tak membuahkan hasil, meski menerapkan beberapa "jurus". Mengingat, proposal permohonan bantuan yang masuk jauh lebih besar dibanding bantuan pemerintah. Singkatnya, pria itu pergi meninggalkan salah satu ruangan instansi tersebut. (KS-09)
Bahkan, kesempatan itu dimanfaatkan untuk mendapat sejumlah program dan bantuan pemerintah. Termasuk, proyek baik paket Penunjukan Langsung (PL) maupun tender. Namun yang lumrah terjadi, yakni memanfaatkan momen Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Upaya memanfaatkan momen politik itu sering terjadi menjelang pemilihan berlangsung. Sasarannya, bukan saja calon yang bermodal besar, tapi sasaran utama dan empuk adalah kandidat yang masih aktif menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah (incumben). Seperti, Bupati dan Wakil Bupati (Wabup).
"Prilaku semacam itu perlu diwaspadai, ini bukan rekayasa belaka, tapi benar adanya. Saya menyampaikan hal ini, bukan karena iri, melainkan prihatin. Kesanya buruk, mencampurkan adukan kepentingan politik dengan pemerintah," kata salah seorang PNS yang enggan namanya dikorankan Rabu (10/6).
Prilaku nyata yang dijumpainya terjadi disalah satu Dinas Kabupaten. Hanya saja, nama dinas itu diminta tidak dipublikasikan. Namun Ia yakin, praktek semacam itu hampir merata diseluruh SKPD. Celakanya, demi mencapai keinginan itu, oknum tak segan-segan mencatut nama Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin, HM. Nur, M.Pd dan istrinya, Hj. Rostina. Entah karena merasa "senjata" itu kurang mempan untuk menekan dinas. Sehingga, permintaan bantuan pemerintah tidak dapat dipenuhi, oknum bahkan berani mengatasnamakan partai juga tim.
"Nama penguasa, istri, partai dan tim dibawa-bawa demi mendapat bantuan pemerintah. Fatalnya, dinas ditekan, bahkan mengancam akan mengalihkan dukungan pada calon lain, jika bantuan tidak dipenuhi. Pokoknya, bantuan itu harus didapat, kalau tidak H.Syafru tidak didukung masyarakat setempat," tuturnya mengutip pernyataan oknum yang diketahui berdomisilir di Kecamatan Monta tersebut.
Menurutnya, gaya penekanan berdalih kepentingan politik itu tergolong konyol dan berlebihan. Sebab bantuan pemerintah disamping terbatas, juga diperuntukan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Tentu imbuhnya, harus merata, adil sesuai aturan tanpa mengenal darimana dan siapa calon yang didukung pada momen politik. "Peruntukkan bantuan pemerintah harus tepat sasaran sesuai aturan yang telah ditentukan. Artinya, jangan karena kepentingan politik lalu pemerintah dipaksa untuk melabrak aturan. Lagipula, bantuan itu untuk rakyat bukan hanya buat kelompok tertentu," tandasnya.
Namun, Ia yakin Bupati tidak gegabah dalam memutuskan kebijakan menyangkut sejumlah bantuan dan program pemerintah. Maksudnya, setiap kebijakan yang diambil tidak atas kepentingan politik atau penekanan dari kelompok tertentu. Meski, ada oknum tak bertanggungjawab yang memanfaatkan kedekatan dengan penguasa tersebut. Baginya, itu lumrah dan tidak dapat dihindari. Namun sebagai manusiawi, tentu memiliki ketebatasan, terbatas mengawasi, termasuk keterbatasan menyerap informasi yang terjadi disejumlah SKPD.
"Pemanfaatan momen oleh oknum adalah masalah serius dan tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Urusan. Politik ya politik, tidak boleh dicampur adukan dengan pemerintah. Tapi saya yakin, H. Syafrudin lebih cerdas membedakan antara kepentingan politik dengan pemeintah," terangnya.
Liputan langsung wartawan Koran Stabilitas, tampak seorang pria yang mengaku memiliki kelompok. Bahkan, sudah mengajukan proposal permohonan bantuan pemerintah. Pada momen itu, pria yang juga mengaku pengurus parpol berikut tim kandidat bupati itu sempat menekan dinas. Namun, tekanan itu praktis tak membuahkan hasil, meski menerapkan beberapa "jurus". Mengingat, proposal permohonan bantuan yang masuk jauh lebih besar dibanding bantuan pemerintah. Singkatnya, pria itu pergi meninggalkan salah satu ruangan instansi tersebut. (KS-09)
COMMENTS