Rangkaian program penguatan kapasitas Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) untuk masyarakat Kecamatan Tambora terus berlanjut.
Bima, KS.- Rangkaian program penguatan kapasitas Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) untuk masyarakat Kecamatan Tambora terus berlanjut. Desa Oi Bura menjadi target utama program yang bekerjasama dengan PNPM Peduli Fase II dan The Asia Foundation (TAF) tersebut.
Proses pendataan dilakukan langsung di Oi Bura
Sebab selain tertinggal, di Desa Oi Bura masih banyak permasalahan kesenjangan sosial, ekonomi dan kependudukan. Seperti hasil identifikasi Lakpesdam NU Kabupaten Bima, sekitar 90 persen masyarakat Oi Bura ternyata hidup tanpa memiliki identitas kependudukan. Mulai dari Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak. Kondisi itu menyebabkan masyarakat setempat kerap mendapat hambatan setiap mengurus keperluan.
“Karena itu, untuk membantu masyarakat Oi Bura yang belum memiliki dokumen kependudukan kita lakukan pendataan sebagai pemenuhan hak dasar mereka,” jelas Ketua PC Lakpesdam NU Kabupaten Bima, Asrul Raman.
Untuk memaksimal pendataan itu kata Asrul, pihaknya menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil Kabupaten Bima) yang diwakili petugas pendata, Arifin, MPd. Proses pendataan dilakukan langsung di Oi Bura mulai Senin (6/7) dan rencananya dilaksanakan hingga Rabu (8/7) mendatang. Pendataan juga dibantu para pemuda setempat yang merupakan kader damai binaan Lakpesdam NU.
“Kita membentuk 10 tim untuk melakukan pendataan semua masyarakat Oi Bura selama tiga hari kedepan. Alhamdulillah, program ini disambut antusias warga pada hari pertama. Mereka sangat senang karena bisa dipermudah untuk mendapatkan dokumen kependudukan,” tuturnya.
Wakil Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Bima, Abdul Haris menambahkan, kegiatan bertajuk "Kami Peduli Maka Kami Hadir" itu merupakan bentuk partisipasi dan kepedulian Lakpesdam terhadap masyarakat Oi Bura. Apalagi selama ini masyarakat terhambat segala proses administrasi karena tidak punya legalitas. Termasuk urusan sekolah anak sangat kesulitan.
Pihaknya berharap, program pendataan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. “Untuk hasil pendataan akan kita serahkan ke Disdukcapil. InsyaAllah sebagai tindak lanjut program ini, kita rencanakan ada pelaksanaan pencatatan terpadu dengan Pengadilan Agama dan Disdukcapil dalam waktu dekat ini,” tandas Haris. (KS-13)
Proses pendataan dilakukan langsung di Oi Bura
Sebab selain tertinggal, di Desa Oi Bura masih banyak permasalahan kesenjangan sosial, ekonomi dan kependudukan. Seperti hasil identifikasi Lakpesdam NU Kabupaten Bima, sekitar 90 persen masyarakat Oi Bura ternyata hidup tanpa memiliki identitas kependudukan. Mulai dari Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak. Kondisi itu menyebabkan masyarakat setempat kerap mendapat hambatan setiap mengurus keperluan.
“Karena itu, untuk membantu masyarakat Oi Bura yang belum memiliki dokumen kependudukan kita lakukan pendataan sebagai pemenuhan hak dasar mereka,” jelas Ketua PC Lakpesdam NU Kabupaten Bima, Asrul Raman.
Untuk memaksimal pendataan itu kata Asrul, pihaknya menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil Kabupaten Bima) yang diwakili petugas pendata, Arifin, MPd. Proses pendataan dilakukan langsung di Oi Bura mulai Senin (6/7) dan rencananya dilaksanakan hingga Rabu (8/7) mendatang. Pendataan juga dibantu para pemuda setempat yang merupakan kader damai binaan Lakpesdam NU.
“Kita membentuk 10 tim untuk melakukan pendataan semua masyarakat Oi Bura selama tiga hari kedepan. Alhamdulillah, program ini disambut antusias warga pada hari pertama. Mereka sangat senang karena bisa dipermudah untuk mendapatkan dokumen kependudukan,” tuturnya.
Wakil Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Bima, Abdul Haris menambahkan, kegiatan bertajuk "Kami Peduli Maka Kami Hadir" itu merupakan bentuk partisipasi dan kepedulian Lakpesdam terhadap masyarakat Oi Bura. Apalagi selama ini masyarakat terhambat segala proses administrasi karena tidak punya legalitas. Termasuk urusan sekolah anak sangat kesulitan.
Pihaknya berharap, program pendataan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. “Untuk hasil pendataan akan kita serahkan ke Disdukcapil. InsyaAllah sebagai tindak lanjut program ini, kita rencanakan ada pelaksanaan pencatatan terpadu dengan Pengadilan Agama dan Disdukcapil dalam waktu dekat ini,” tandas Haris. (KS-13)
COMMENTS