Perdebatan soal Mobil Dinas (Mobdis) Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, hingga hari ini masih terus berlanjut.
Bima, KS.- Perdebatan soal
Mobil Dinas (Mobdis) Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, hingga hari ini masih terus berlanjut. Keinginan pimpinan DPRD untuk mengendarai mobdis mewah rupanya terus mendapat penolakan dari rekan satu lembaganya. Bak gayung bersambut,
pernyataan Fahrirrahman tentang standar isi silinder (CC) mobdis Pimpinan Dewan, kembali ditanggapi Anggota Komisi III DRPD Kabupaten Bima, Edy Muhlis S.Sos.
Edy Muhlis, S.Sos
Edi mengatakan bahwa pernyataan Fahrirrahman tersebut merupakan pernyataan yang normatif, dimana semua orang tahu tentang standar CC mobdis yang diatur dalam Permendagri tersebut. Tetapi menurutnya, standar CC mobdis tidak harus pakai mobil mewah, asalkan memenuhi standar dan terjangkau oleh keuangan daerah.
“Pendapat Fahrirrahman itu normatid, semua orang tahu masalah standar mobil dinas. Yang saya maksudkan itu standar kinerja Pimpinan Dewan yang dipadukan dengan penggunaan mobdis, sebab itu yang dinilai oleh publik. Standar kinerja itulah yang dinilai langsung dengan penggunaan mobil dinas tersebut. Standar kinerja pimpinan dewan sekarang kan tidak maksimal, jadi ngapain pakai mobil mewah-mewah sementara kinerjanya belum maksimal dan masih menjadi sorotan publik,” bebernya.
Menurutnya, yang dilihat masyarakat bukan standar mobilnya yang harus mewah, tetapi standar kinerjanya Pimpinan Dewan itu sesuai apa tidak dengan keinginannya untuk menggunakan mobil mewah. Dengan komisi ekonomi masyarakat yang carut marut saat ini, harusnya berpikirlah untuk kepentingan masyarakat, jangan pikir untuk bermewah-mewahan.
“Pakai saja mobil yang disediakan itu asalkan memenuhi standar. Kalau CC nya sama, jadi tidak perlu menggunakan mobil mewah dengan biaya opersional yang tinggi. Sementara memenuhi standar keinginan yang diinginkan oleh publik tidak mampu. Contohnya, pimpinan aja sekarang masuk kantor Senin Kamis kok, jadi bagaimana memenuhi standar pelayanan,”ujarnya.
Mengenai jenis mobil, Edi Muhlis menjelaskan, mobil Toyota Kijang Innova itu merupakan mobil yang tidak terlalu mahal harga dan onderdilnya, termasuk biaya perawatan dan pemakaiannya murah. Sementara Nissan Extrail itu bukan mobil murah, dan membutuhkan biaya operasional tinggi dan harga lelangnya nanti sangat rendah. “Nissan Extrail itu harga belinya mahal dan biaya perawatannya mahal, sementara harga pelelangannya di kemudian hari sangat murah. Apalagi operasionalnya mahal. Saran saya pakai saja mobil Innova itu, karena mobil itu termasuk mobil mewah, dan biaya operasionalnya murah,”jelasnya.
Katanya, mobil Innova Tipe V yang disediakan pemerintah tersebut sangat mewah dan sesuai dengan DPA yang diketuk oleh Pimpinan DPRD dalam APBD 2015. Mereka awalnya sudah setuju dengan mobil Innova, tetapi sekarang minta ganti dan ingin tambah anggaran di APBDP. “Kalau berbicara standar pelayanan, mobil Nissan Terano sekarang saja masih bagus kok, apasih yang kurang pimpinan DPRD sekarang, dengan SOP setiap tahunnya seratus juta lebih. Pemerintah itu sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk pimpinan,”terangnya.
Edi Muhlis menyarankan agar Fahrirrahman tidak boleh saklek dalam memahami aturan, tapi juga harus memahami ilmu sosial kemasyarakatan, tidak boleh hanya memahami aturan-aturan yang ada. “Anak kecil saja bisa baca aturan apalagi kita yang anggota DPRD, tapi yang jadi pembahasannya adalah masalah kinerja,”tuturnya. (KS-02)
Halaman: 1 2 3
COMMENTS