Untuk memperjuangkan tunjangan terpencil Guru Honor Daerah (Honda) dan Sukarela di sekolah yang dipimpinnya, Ia harus bolak-balik Tambora ke Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Bima.
Bima, KS.- Sikap kritis Kepala sekolah Kepala SDN Oibura Desa Kawindatoi, Kecamatan Tambora, Jainudin SPd, patut diapresiasi. Untuk memperjuangkan tunjangan terpencil Guru Honor Daerah (Honda) dan Sukarela di sekolah yang dipimpinnya, Ia harus bolak-balik Tambora ke Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Bima. Namun, hingga berita ini ditulis, hasilnya tetap nihil.
Ia menyayangkan sikap oknum Pejabat di Dikpora yang selama ini tidak ingin mengakomodir kepentingan para Guru Honda dan sukarela di Kecamatan Tambora. Padahal, banyak sekolah yang tidak pantas untuk mendapatkan tunjangan terpencil tapi tetap diberikan kesempatan untuk menikmati tunjangan tersebut. Misalnya, ada banyak sekolah yang akses jalannya masih bagus dan sekolah yang masih dekat dengan pusat pemerintah Kecamatan, tapi bisa mendapatkan tunjangan terpencil.
Dirinya menduga ada konspirasi yang dimainkan oknum Pejabat Dinas Dikpora dalam membijaki masalah tersebut. ”Sudah sejak lama saya usulkan guru saya untuk tunjangan terpencil namun tidak pernah dihiraukan,” terangnya saat memberikan keterangan Pers di Halaman Kantor Dinas Dikpora, Senin (10/8) lalu.
Padahal katanya, di sekolah yang ia pimpin sekarang, hanya Ia yang PNS. Selain itu diisi oleh tenaga Honda dan Sukarela. Karenanya, Ia mendesak Bupati Bima melalui Pejabat Dinas Dikpora untuk memperhatikan secara serius nasib Guru di Tambora. Tidak hanya sekolahnya tapi banyak sekolah lain di Tambora yang belum mendapatkan tunjangan terpencil. ”Jangan pilih kasih dong, Tambora itu semuanya masuk Kecamatan yang dikhususkan oleh Pemerintah Pusat untuk menjadi daerah terpencil, tapi kenapa tidak pernah direalisasi. Kami curiga dengan pejabat disini,” jelasnya.
Lanjutnya, di Kecamatan Tambora ada 16 Sekolah Dasar. Dari semua sekolah tersebut hanya diisi oleh 32 PNS. Selain itu diisi oleh tenaga Honda dan Sukarela. Bayangkan saja jika Honda dan Sukarela mogok mengajar, apa yang terjadi dengan pendidikan di Tambora. ”Pemerintah harus melihat ini sebagai masalah yang serius, mereka harus bisa memberikan jalan keluar yang bijak agar guru di Tambora termotivasi, tapi inikan tidak dijalankan. Kami ini butuh perhatian,” tuturnya.
Ia juga menduga, ada indikasi jika kebijakan yangn dijalankan di Dikpora Kabupaten Bima, Asal Bapak Senang (ABS). Mana yang dianggap bisa kerjasama itu yang diutamakan. Sudah menjadi rahasia umum, jika di Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Bima menjadi pusat mafia. ”Ini akumulasi kekecewaan kami yang didzolimi selama ini,” katanya.
Sementara itu, Pejabat Dinas Dikpora Kabupaten Bima yang hendak diwawancarai tidak ada di ruangan. Menurut salah seorang staf dikantor itu, jika beberapa pejabat penting di Dinas Dikpora sedang melakukan rapat intenal. (KS-17)
Ia menyayangkan sikap oknum Pejabat di Dikpora yang selama ini tidak ingin mengakomodir kepentingan para Guru Honda dan sukarela di Kecamatan Tambora. Padahal, banyak sekolah yang tidak pantas untuk mendapatkan tunjangan terpencil tapi tetap diberikan kesempatan untuk menikmati tunjangan tersebut. Misalnya, ada banyak sekolah yang akses jalannya masih bagus dan sekolah yang masih dekat dengan pusat pemerintah Kecamatan, tapi bisa mendapatkan tunjangan terpencil.
Dirinya menduga ada konspirasi yang dimainkan oknum Pejabat Dinas Dikpora dalam membijaki masalah tersebut. ”Sudah sejak lama saya usulkan guru saya untuk tunjangan terpencil namun tidak pernah dihiraukan,” terangnya saat memberikan keterangan Pers di Halaman Kantor Dinas Dikpora, Senin (10/8) lalu.
Padahal katanya, di sekolah yang ia pimpin sekarang, hanya Ia yang PNS. Selain itu diisi oleh tenaga Honda dan Sukarela. Karenanya, Ia mendesak Bupati Bima melalui Pejabat Dinas Dikpora untuk memperhatikan secara serius nasib Guru di Tambora. Tidak hanya sekolahnya tapi banyak sekolah lain di Tambora yang belum mendapatkan tunjangan terpencil. ”Jangan pilih kasih dong, Tambora itu semuanya masuk Kecamatan yang dikhususkan oleh Pemerintah Pusat untuk menjadi daerah terpencil, tapi kenapa tidak pernah direalisasi. Kami curiga dengan pejabat disini,” jelasnya.
Lanjutnya, di Kecamatan Tambora ada 16 Sekolah Dasar. Dari semua sekolah tersebut hanya diisi oleh 32 PNS. Selain itu diisi oleh tenaga Honda dan Sukarela. Bayangkan saja jika Honda dan Sukarela mogok mengajar, apa yang terjadi dengan pendidikan di Tambora. ”Pemerintah harus melihat ini sebagai masalah yang serius, mereka harus bisa memberikan jalan keluar yang bijak agar guru di Tambora termotivasi, tapi inikan tidak dijalankan. Kami ini butuh perhatian,” tuturnya.
Ia juga menduga, ada indikasi jika kebijakan yangn dijalankan di Dikpora Kabupaten Bima, Asal Bapak Senang (ABS). Mana yang dianggap bisa kerjasama itu yang diutamakan. Sudah menjadi rahasia umum, jika di Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Bima menjadi pusat mafia. ”Ini akumulasi kekecewaan kami yang didzolimi selama ini,” katanya.
Sementara itu, Pejabat Dinas Dikpora Kabupaten Bima yang hendak diwawancarai tidak ada di ruangan. Menurut salah seorang staf dikantor itu, jika beberapa pejabat penting di Dinas Dikpora sedang melakukan rapat intenal. (KS-17)
COMMENTS