Belakangan ini, acara pisah sambut antara Mantan Bupati Bima, Drs. H.Syafrudin, HM.Nur, M.Pd dengan Pejabat bupati, Drs.Bachrudin belum lama ini menuai sorotan.
Bima, KS.- Belakangan ini, acara pisah sambut antara Mantan Bupati Bima, Drs. H.Syafrudin, HM.Nur, M.Pd dengan Pejabat bupati, Drs.Bachrudin belum lama ini menuai sorotan. Pasalnya, kegiatan itu dilaksanakan di kediaman pribadi milik H.Syafrudin yang berlokasi di Oi Ni’u Desa Panda. Tak ingin hal itu berkepanjangan, apalagi disaat momen Pilkada, Sekda Bima, Drs.H.Taufik, Hak,M.Si menegaskan acara itu hanya sebatas penghargaan terhadap H.Syafrudin.
Jadi katanya, tidak ada niat apalagi menggiring Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terlibat dalam politik praktis. Apalagi, sampai mengarahkan untuk mendukung pasangan Calon H.Syafrudin - H.Maskur (SYUKUR). "Tidak ada kaitannya dengan politik, itu hanya penghargaan untuk H.Syafru. Saya rasa tidak ada yang salah jikalau kita memberikan penghargaan terhadap figur yang pernah memimpin rakyat dan daerah kita," ujarnya kepada Koran Stabilitas.
Menurutnya, acara sebagai bentuk penghormatan terhadap yang pernah mempesembahkan pengabdian terbaik untuk daerah merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah. Apalagi, bima dikenal masih sangat kental dengan budaya ketimuran. Sehingga, kegiatan seperti ini tidak asing lagi, biasa terjadi. Walaupun, pelaksanaanya bertepatan dengan momen politik untuk memilih pemimpin lima Tahun berikutnya. "Saya tahu ini momen politik, tapi saat acara itu sama sekali tidak ada pesan, amanat lebih-lebih penekanan pada PNS untuk mendukung pasangan Syukur," tandasnya.
Justru lanjutnya, saat itu PNS ditekankan untuk bersikap netral pada kompetisi bergengsi tersebut. Sebab, PNS terikat dengan aturan, salah satunya larangan tidak berpolitik praktis. Anggapan sarat dengan kepentinan politik karena lokasi kegiatan milik salah satu kandidat, termasuk kehadiran PNS dan pejabat adalah sesuatu yang wajar, lumrah mengingat ini momen politik. Tapi akan menjadi tidak wajar, ketika diplintir kiri kanan, hingga menimbulkan masalah. Sebab, efeknya juga akan berpengaruh pada kinerja aparatur pemerintah.
"Saya khawatir akan berdampak negatif terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas. Karena itu, saya harapkan agar persoalan itu tidak perlu dipermasalahkan. Lagipula, acara itu dilaksanakan secara pribadi oleh beliau (H.SYafru), bukan pemerintah. Kehadiran PNS, pejabat bukan karena diintimidasi, tapi diundang secara resmi oleh yang berhajat," terangnya. (KS-09)
Jadi katanya, tidak ada niat apalagi menggiring Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terlibat dalam politik praktis. Apalagi, sampai mengarahkan untuk mendukung pasangan Calon H.Syafrudin - H.Maskur (SYUKUR). "Tidak ada kaitannya dengan politik, itu hanya penghargaan untuk H.Syafru. Saya rasa tidak ada yang salah jikalau kita memberikan penghargaan terhadap figur yang pernah memimpin rakyat dan daerah kita," ujarnya kepada Koran Stabilitas.
Menurutnya, acara sebagai bentuk penghormatan terhadap yang pernah mempesembahkan pengabdian terbaik untuk daerah merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah. Apalagi, bima dikenal masih sangat kental dengan budaya ketimuran. Sehingga, kegiatan seperti ini tidak asing lagi, biasa terjadi. Walaupun, pelaksanaanya bertepatan dengan momen politik untuk memilih pemimpin lima Tahun berikutnya. "Saya tahu ini momen politik, tapi saat acara itu sama sekali tidak ada pesan, amanat lebih-lebih penekanan pada PNS untuk mendukung pasangan Syukur," tandasnya.
Justru lanjutnya, saat itu PNS ditekankan untuk bersikap netral pada kompetisi bergengsi tersebut. Sebab, PNS terikat dengan aturan, salah satunya larangan tidak berpolitik praktis. Anggapan sarat dengan kepentinan politik karena lokasi kegiatan milik salah satu kandidat, termasuk kehadiran PNS dan pejabat adalah sesuatu yang wajar, lumrah mengingat ini momen politik. Tapi akan menjadi tidak wajar, ketika diplintir kiri kanan, hingga menimbulkan masalah. Sebab, efeknya juga akan berpengaruh pada kinerja aparatur pemerintah.
"Saya khawatir akan berdampak negatif terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas. Karena itu, saya harapkan agar persoalan itu tidak perlu dipermasalahkan. Lagipula, acara itu dilaksanakan secara pribadi oleh beliau (H.SYafru), bukan pemerintah. Kehadiran PNS, pejabat bukan karena diintimidasi, tapi diundang secara resmi oleh yang berhajat," terangnya. (KS-09)
COMMENTS