Beredar dugaan rekaman yang dilakukan oknum Ketua KPUD Kabupaten Bima, Siti Nursusila, S.Ip, M.Mip dengan Dahlan Calon Wakil Bupati dari Hl. Dinda Damayanti Putri
Bima, KS. - Beredar dugaan rekaman yang dilakukan oknum Ketua KPUD Kabupaten Bima, Siti Nursusila, S.Ip, M.Mip dengan Dahlan Calon Wakil Bupati dari Hj. Dinda Damayanti Putri, mendapat sorotan tajam dari sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bima. diantaranya dari Fraksi PAN, M. Natsir, S.Sos dan Ilham, SH. Fraksi PKB, PBB, Karman dan Fraksi Pejuang Restorasi Edy Muchlis, S.Sos.
Anggota DPRD Kabupaten Bima
Dalam penyataan persnya di Halaman Kantor DRPD Kabupaten Bima, Edy Muchlis, S.Sos mengutuk sikap Ketua KPUD yang secara terang-terangan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima. Hal itu terbukti dengan beredarnya rekaman isi pembicaraan Ketua KPUD dengan Dahlan.
Mirisnya, dalam perbincangan itu, terlontar ucapan yang tentang pemalsuan tandatangan oleh Ketua KPUD. Tidak hanya itu, sesuai dengan pemberitaan Media Stabilitas Edisi (7/9) lalu, jika handphone yang digunakan oleh ketua KPUD itu merupakan Handphone Komisioner Panwaslu, Junaidin alias Joe. Itu menandakan ketua lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilukada tidak independen. “Sangat memalukan sekali yang dilakukan Ketua KPUD. Harusnya dia harus bersikap independen tanpa harus memberikan dukungan kepada salah Paslon,” tegas mantan Wartawan ini.
Dalam kaitan perselingkuhan Politik yang dilakukan Ketua KPUD ini dianggap menciderai kredibilitas KPUD sebagai penyelenggara Pemilukada. Disesalkannya Dewan ketok anggaran milyaran rupiah hanya untuk Pemilukada yang tidak bersih. Harusnya ketua KPUD harus menghargai jabatannya untuk melaksanakan Pemilukada tanpa noda.
Edy Muchlis juga mendorong Aparat Kepolisian untuk melakukan penyelidikan beredar rekaman itu. kalau di biarkan terus, maka akan menjadi petaka dalam Pemilukada saat ini. “Kami tidak akan tinggal diam dalam kaitan ini, kami akan kawal kasus ini sampai selesai, karena dugaan kuat Ketua KPUD tidak Independen, kami juga mendorong Polisi untuk ungkap masalah kasus rekaman. Ini bukan masalah kecil,” imbuhnya.
Fraksi PAN, M. Natsir, S.Sos juga ikut mengutuk beredarnya rekaman Ketua KPUD dengan Dahlan. Pihaknya akan ambil sikap untuk melaporkan kasus tersebut ke Polisi. Sebelumnya, PAN juga pernah melaporkan adanya kecurangan yang dilakukan Paslon ke Panwaslu, namun tidak ditanggapi serius oleh Panwaslu. Bahkan mengatakan tidak ada indikasi pelanggaran yang dilakukan salah satu Paslon. Nah, dengan beredarnya rekaman yang dilalakukan Ketua KPUD dan Dahlan membuktikan jika KPUD dan Paswaslu sudah masuk angin. “Ini masalah serius, sebagai wakil rakyat kami sangat kecewa dan meragukan independensi Ketua KPUD dan Panwaslu,” tegasnya.
Sebagai Ketua Fraksi PAN, ia akan kawal kasus ini, Bahkan ia mendorong Polisi untuk memperkarakan kasus yang menodai kredibilitas KPUD ini. Ia juga menduga ada mafia dalam lolosnya salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati. “Ini permainan tingkat tinggi, kami tidak akan biarkan mereka menari diatas penderitaan orang lain,”pungkas.
Ia meminta agar Ketua KPUD dan Komisioner Panwaslu untuk undur diri. Karena keberadaan mereka dalam kedua lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilukada jelas akan menondai. “ Kami minta mereka angkat kaki dari kantor Panwaslu dan KPUD, karena jelas akan merugikan masyarakat,” katanya.
Senada dengan Natsir, Ilham juga dari Fraksi PAN meminta kepada Polisi untuk usut tuntas kasus perselingkuhan Politik ini. Polisi tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat. Tapi gunakan kekuasaan Polri untuk menjerat oknum ketua KPUD yang menyalahgunakan wewenangnya.
Permasalah ini menjadi bukti dari laporan mereka adanya penyimpangan dari penetapan pasangan Calon Hj. Dinda Damayanti Putri dan Dahlan pada 28 juli lalu. Dimana saat itu dokumen yang diberikan oleh pasangan Dinda-Dahlan itu melalui Scener. Padahal dalam PKPU tidak diperbolehkan. Bahkan Dinda-Dahlan, 29 Juli baru melengkapi dokumennya. “Laporan kami ke Panwas saat itu hanya dianggap angin lalu, tapi dengan beredarnya rekaman, ini membuktikan perselinghkuhan Politik yang mereka lakukan,” tegasnya.
Ia berjanji akan menuntut kasus ini agar diperhatikan secara serius. Ia mengajak LSM, OKP dan Mahasiswa untuk sama-sama kawal kasus ini agar tidak ada lagi oknum pejabat untuk bermain dalam kasus ini. “mari kita sama-sama selamatkan pemiliukada ini, agar terwujud pemilu yang bersih, aman, damai dan independen, jangan biarkan oknum pemegang jabatan untuk berbuat sewenang-wenang” ajaknya.
Karman, salah seorang anggota Fraksi PKB dan PBB juga ikut angkat bicara. Ia menuding dari pertama pemilihan Ketua KPUD itu sudah ada indikasi permainan. Kuat dugaan Ketua KPUD tersebut merupakan titipan Paslon tertentu. Hal itu bisa dibuktikan dengan beredarnya rekaman pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Ketua KPUD dan Dahlan. “Kami gabungan Fraksi akan presur kasus ini, karena kasus ini bukan kepentingan partai tapi kepentingan masyarakat luas. Pemilukada ini menentukan nasib rakyat lima tahun ke depan,” pungkasnya.
Hingga saat ini ketua KPUD Kabuipaten BIma, Siti Nursusila, S.Ip.M.Map dihubungi dikantornya tidak ada ditempat. Melalui Handphone pun tidak bisa karena HPnya tidak aktif. (Ks-Ryan G)
Anggota DPRD Kabupaten Bima
Dalam penyataan persnya di Halaman Kantor DRPD Kabupaten Bima, Edy Muchlis, S.Sos mengutuk sikap Ketua KPUD yang secara terang-terangan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima. Hal itu terbukti dengan beredarnya rekaman isi pembicaraan Ketua KPUD dengan Dahlan.
Mirisnya, dalam perbincangan itu, terlontar ucapan yang tentang pemalsuan tandatangan oleh Ketua KPUD. Tidak hanya itu, sesuai dengan pemberitaan Media Stabilitas Edisi (7/9) lalu, jika handphone yang digunakan oleh ketua KPUD itu merupakan Handphone Komisioner Panwaslu, Junaidin alias Joe. Itu menandakan ketua lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilukada tidak independen. “Sangat memalukan sekali yang dilakukan Ketua KPUD. Harusnya dia harus bersikap independen tanpa harus memberikan dukungan kepada salah Paslon,” tegas mantan Wartawan ini.
Dalam kaitan perselingkuhan Politik yang dilakukan Ketua KPUD ini dianggap menciderai kredibilitas KPUD sebagai penyelenggara Pemilukada. Disesalkannya Dewan ketok anggaran milyaran rupiah hanya untuk Pemilukada yang tidak bersih. Harusnya ketua KPUD harus menghargai jabatannya untuk melaksanakan Pemilukada tanpa noda.
Edy Muchlis juga mendorong Aparat Kepolisian untuk melakukan penyelidikan beredar rekaman itu. kalau di biarkan terus, maka akan menjadi petaka dalam Pemilukada saat ini. “Kami tidak akan tinggal diam dalam kaitan ini, kami akan kawal kasus ini sampai selesai, karena dugaan kuat Ketua KPUD tidak Independen, kami juga mendorong Polisi untuk ungkap masalah kasus rekaman. Ini bukan masalah kecil,” imbuhnya.
Fraksi PAN, M. Natsir, S.Sos juga ikut mengutuk beredarnya rekaman Ketua KPUD dengan Dahlan. Pihaknya akan ambil sikap untuk melaporkan kasus tersebut ke Polisi. Sebelumnya, PAN juga pernah melaporkan adanya kecurangan yang dilakukan Paslon ke Panwaslu, namun tidak ditanggapi serius oleh Panwaslu. Bahkan mengatakan tidak ada indikasi pelanggaran yang dilakukan salah satu Paslon. Nah, dengan beredarnya rekaman yang dilalakukan Ketua KPUD dan Dahlan membuktikan jika KPUD dan Paswaslu sudah masuk angin. “Ini masalah serius, sebagai wakil rakyat kami sangat kecewa dan meragukan independensi Ketua KPUD dan Panwaslu,” tegasnya.
Sebagai Ketua Fraksi PAN, ia akan kawal kasus ini, Bahkan ia mendorong Polisi untuk memperkarakan kasus yang menodai kredibilitas KPUD ini. Ia juga menduga ada mafia dalam lolosnya salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati. “Ini permainan tingkat tinggi, kami tidak akan biarkan mereka menari diatas penderitaan orang lain,”pungkas.
Ia meminta agar Ketua KPUD dan Komisioner Panwaslu untuk undur diri. Karena keberadaan mereka dalam kedua lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilukada jelas akan menondai. “ Kami minta mereka angkat kaki dari kantor Panwaslu dan KPUD, karena jelas akan merugikan masyarakat,” katanya.
Senada dengan Natsir, Ilham juga dari Fraksi PAN meminta kepada Polisi untuk usut tuntas kasus perselingkuhan Politik ini. Polisi tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat. Tapi gunakan kekuasaan Polri untuk menjerat oknum ketua KPUD yang menyalahgunakan wewenangnya.
Permasalah ini menjadi bukti dari laporan mereka adanya penyimpangan dari penetapan pasangan Calon Hj. Dinda Damayanti Putri dan Dahlan pada 28 juli lalu. Dimana saat itu dokumen yang diberikan oleh pasangan Dinda-Dahlan itu melalui Scener. Padahal dalam PKPU tidak diperbolehkan. Bahkan Dinda-Dahlan, 29 Juli baru melengkapi dokumennya. “Laporan kami ke Panwas saat itu hanya dianggap angin lalu, tapi dengan beredarnya rekaman, ini membuktikan perselinghkuhan Politik yang mereka lakukan,” tegasnya.
Ia berjanji akan menuntut kasus ini agar diperhatikan secara serius. Ia mengajak LSM, OKP dan Mahasiswa untuk sama-sama kawal kasus ini agar tidak ada lagi oknum pejabat untuk bermain dalam kasus ini. “mari kita sama-sama selamatkan pemiliukada ini, agar terwujud pemilu yang bersih, aman, damai dan independen, jangan biarkan oknum pemegang jabatan untuk berbuat sewenang-wenang” ajaknya.
Karman, salah seorang anggota Fraksi PKB dan PBB juga ikut angkat bicara. Ia menuding dari pertama pemilihan Ketua KPUD itu sudah ada indikasi permainan. Kuat dugaan Ketua KPUD tersebut merupakan titipan Paslon tertentu. Hal itu bisa dibuktikan dengan beredarnya rekaman pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Ketua KPUD dan Dahlan. “Kami gabungan Fraksi akan presur kasus ini, karena kasus ini bukan kepentingan partai tapi kepentingan masyarakat luas. Pemilukada ini menentukan nasib rakyat lima tahun ke depan,” pungkasnya.
Hingga saat ini ketua KPUD Kabuipaten BIma, Siti Nursusila, S.Ip.M.Map dihubungi dikantornya tidak ada ditempat. Melalui Handphone pun tidak bisa karena HPnya tidak aktif. (Ks-Ryan G)
COMMENTS