Program PUM di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bima Tahun Anggaran (TA) 2015,memperoleh sorotan masyarakat Nelayan
Kota Bima, KS.– Program PUM di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bima Tahun Anggaran (TA) 2015, memperoleh sorotan masyarakat Nelayan. Masalahnya, program dengan kucuran dana Rp.100 Juta per kelompok tersebut terindikasi dimanfaatkan untuk kepentingan oknum Anggota Dewan duta Partai Amanat Nasional (PAN). Betapa tidak, program pemerintah melalui Instansi dibawa kendali, H.Sarafudin itu lebih mengutamakan kelompok oknum kader partai dimaksud, ketimbang masyarakat nelayan pesisir sebagai sasaran utama program tersebut. Celakanya, kelompok yang terkafer sebagai penerima dana program itu diduga kuat tidak memiliki dasar hukum, karena pengajuan hanya dalam bentuk proposal.
Dugaan kejahatan yang terkesan mengabaikan kepentingan nelayan itu disampaikan, Muhtar, AB salah seorang Nelayan dari Bonto Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. Dikatakanya, persoalan itu teridentifikasi ketika terakomodirnya dua kelompok dari kader partai di Bonto Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota untuk mendapat bantuan dana lewat program tersebut. Padahal, kelompok itu disinyalir tidak memenuhi syarat juga criteria untuk mendapat program tersebut. Meski demikian, tetapi justru diakomodir dalam program dimaksud. ”Dua kelompok itu tidak jelas, belum memiliki dasar hukum. Tapi,kok bisa terkafer, lagi pula pengusulannya hanya dalam bentuk proposal.Menurut saya,ini sangat aneh dan tidak bisa diterima secara akal sehat. Masalahnya, beberapa kelompok lain yang sudah memenuhi syarat,kriteria malah ditendang keluar,” ujarnya kepada Koran Stabilitas Minggu (29/11) kemarin.
Menurutnya, praktek dalam kaitan itu sama halnya memanfaatkan program pemerintah demi dan untuk memenuhi keinginan oknum atau kelompok politisi. Alasanya, program yang mestinya memprioritaskan kepentingan nelayan, tapi justru diperuntukan untuk oknum kader parpol. Kecurigaan itu bukan karena iri lantaran tak mendapat program, tapi berdasarkan bukti dan fakta dilapangan. Kenyataanya, dua kelompok yang dominan beranggotakan kader partai itu diloloskan dalam program tersebut. Sedangkan, kelompok murni dari nelayan dan sudah mempunyai dasar hukum sebagai salah satu persyaratan dalam program tersebut malah dikesampingkan. ”Kelompok milik nelayan tulen tidak diakomodir, justru yang diloloskan kelompok abal-abal milik oknum kader PAN yang mengatasnamakan nelayan. Ini kesalahan, program pemerintah telah disalahgunakan, dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan oknum politisi dengan mengabaikan nelayan,” duga Muhtar.
Bahkan ia menilai, program dalam kaitan itu tidak tepat sasaran, tidak menyentuh nelayan secara merata. Pasalnya, hampir setiap tahun hanya nama oknum kader partai itu saja yang mendapat program pemerintah, termasuk program PUM. Sehingga tak berlebihan, apabila program pemerintah melalui dinas tersebut hanya diperuntukan untuk oknum kader partai tersebut. Praktis, nelayan tulen yang tidak memiliki jaringan, lebih-lebih tidak tergabung dalam parpol tertentu hanya menjadi penonton dan gigit jari. ”Program itu tidak tepat sasaran, nelayan tulen hanya jadi penonton. Karena, hanya orang-orang itu saja yang diakomodir mendapat bantuan pemerintah. Saya prihatin dan sedih, kebutuhan nelayan dikesampingkan hanya karena mengutamakan kepentingan oknum politisi,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Muhtar dengan puluhan nelayan yang hendak mendatangi kediaman Kepala Dinas tersebut yakni, H.Sarafudin,juga menduga praktek itu terjadi bukan karena penghargaan terhadap anggota dewan perwakilan dapil Asakota. Tapi, lantaran tekanan oknum politisi. Pemicu lain sebutnya, bisa jadi terdapat dugaan penyimpangan dalam dinas itu yang telah diketahui oleh wakil rakyat. Sehingga, dugaan itu dijadikan amunisi untuk mempermulus lobi-lobi demi kepentingan oknum elit politik.”Saya curiga, dengan meloloskan kelompok oknum kader partai itu bukan atas dasar penghargaan, tapi lebih karena ketakutan, merasa takut karena banyak dugaan penyimpangan dalam intansi tersebut,” pungkasnya seraya mengancam akan menggelar aksi protes ketika program itu terealisasi.
Sementara, Kadis DKP Kota Bima, H.Sarafudin yang hendak dikonfirmasi guna perimbangan berita tidak berhasil ditemui, didatangi di kediamanya minggu (29/11) tidak juga berhasil ditemui. Upaya lain dengan menghubungi Via Ponsel, pun tidak berhasil. Menurut istrinya Ir.Hj.Nurma (Kadis DKP Kabupaten Bima), yang bersangkutan tidak berada di rumah.”Beliau sudah ke Panda, saya sendiri di Bajo Pulo Kecamatan Sape,” ujarnya via Hand Phone (HP). (KS-Anhar)
Dugaan kejahatan yang terkesan mengabaikan kepentingan nelayan itu disampaikan, Muhtar, AB salah seorang Nelayan dari Bonto Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. Dikatakanya, persoalan itu teridentifikasi ketika terakomodirnya dua kelompok dari kader partai di Bonto Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota untuk mendapat bantuan dana lewat program tersebut. Padahal, kelompok itu disinyalir tidak memenuhi syarat juga criteria untuk mendapat program tersebut. Meski demikian, tetapi justru diakomodir dalam program dimaksud. ”Dua kelompok itu tidak jelas, belum memiliki dasar hukum. Tapi,kok bisa terkafer, lagi pula pengusulannya hanya dalam bentuk proposal.Menurut saya,ini sangat aneh dan tidak bisa diterima secara akal sehat. Masalahnya, beberapa kelompok lain yang sudah memenuhi syarat,kriteria malah ditendang keluar,” ujarnya kepada Koran Stabilitas Minggu (29/11) kemarin.
Menurutnya, praktek dalam kaitan itu sama halnya memanfaatkan program pemerintah demi dan untuk memenuhi keinginan oknum atau kelompok politisi. Alasanya, program yang mestinya memprioritaskan kepentingan nelayan, tapi justru diperuntukan untuk oknum kader parpol. Kecurigaan itu bukan karena iri lantaran tak mendapat program, tapi berdasarkan bukti dan fakta dilapangan. Kenyataanya, dua kelompok yang dominan beranggotakan kader partai itu diloloskan dalam program tersebut. Sedangkan, kelompok murni dari nelayan dan sudah mempunyai dasar hukum sebagai salah satu persyaratan dalam program tersebut malah dikesampingkan. ”Kelompok milik nelayan tulen tidak diakomodir, justru yang diloloskan kelompok abal-abal milik oknum kader PAN yang mengatasnamakan nelayan. Ini kesalahan, program pemerintah telah disalahgunakan, dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan oknum politisi dengan mengabaikan nelayan,” duga Muhtar.
Bahkan ia menilai, program dalam kaitan itu tidak tepat sasaran, tidak menyentuh nelayan secara merata. Pasalnya, hampir setiap tahun hanya nama oknum kader partai itu saja yang mendapat program pemerintah, termasuk program PUM. Sehingga tak berlebihan, apabila program pemerintah melalui dinas tersebut hanya diperuntukan untuk oknum kader partai tersebut. Praktis, nelayan tulen yang tidak memiliki jaringan, lebih-lebih tidak tergabung dalam parpol tertentu hanya menjadi penonton dan gigit jari. ”Program itu tidak tepat sasaran, nelayan tulen hanya jadi penonton. Karena, hanya orang-orang itu saja yang diakomodir mendapat bantuan pemerintah. Saya prihatin dan sedih, kebutuhan nelayan dikesampingkan hanya karena mengutamakan kepentingan oknum politisi,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Muhtar dengan puluhan nelayan yang hendak mendatangi kediaman Kepala Dinas tersebut yakni, H.Sarafudin,juga menduga praktek itu terjadi bukan karena penghargaan terhadap anggota dewan perwakilan dapil Asakota. Tapi, lantaran tekanan oknum politisi. Pemicu lain sebutnya, bisa jadi terdapat dugaan penyimpangan dalam dinas itu yang telah diketahui oleh wakil rakyat. Sehingga, dugaan itu dijadikan amunisi untuk mempermulus lobi-lobi demi kepentingan oknum elit politik.”Saya curiga, dengan meloloskan kelompok oknum kader partai itu bukan atas dasar penghargaan, tapi lebih karena ketakutan, merasa takut karena banyak dugaan penyimpangan dalam intansi tersebut,” pungkasnya seraya mengancam akan menggelar aksi protes ketika program itu terealisasi.
Sementara, Kadis DKP Kota Bima, H.Sarafudin yang hendak dikonfirmasi guna perimbangan berita tidak berhasil ditemui, didatangi di kediamanya minggu (29/11) tidak juga berhasil ditemui. Upaya lain dengan menghubungi Via Ponsel, pun tidak berhasil. Menurut istrinya Ir.Hj.Nurma (Kadis DKP Kabupaten Bima), yang bersangkutan tidak berada di rumah.”Beliau sudah ke Panda, saya sendiri di Bajo Pulo Kecamatan Sape,” ujarnya via Hand Phone (HP). (KS-Anhar)
COMMENTS