Kali ini, warga yang mengatasnamakan Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Senin (14/12) siang melakukan orasi tepat dipintu masuk Kantor Dinas Pertapah.
Bima, KS.- Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holikultura (Pertapa) tidak pernah sepi dari aksi demo warga dan Pemuda. Tak jarang dari unjuk rasa warga dan pemuda tersebut menunai ketegangan dengan aparat Kepolisian yang mengawal aksi.
Ilustrasi
Jika beberapa waktu lalu Pemuda dan Warga Kabupaten Bima melakukan aksi Demonstrasi dihalaman Kantor Dinas Pertapah dan Kantor DPRD Kabupaten Bima mengenai percetakan sawah baru yang tidak tepat sasaran dan beberapa program yang bersumber dari APBN dan APBD. Kali ini, warga yang mengatasnamakan Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Senin (14/12) siang melakukan orasi tepat dipintu masuk Kantor Dinas Pertapah.
Koordinator Aksi Amirudin dalam orasinya menuding para pejabat koruptor di Dinas Pertapah. Alasanya, banyak program pemerintah daerah dan Pusat tidak laksanakan secara tranparan. Bahkan ada dugaan mafia proyek yang bercokong di Dinas tersebut hanya untuk kepentingan oknum pejabat tertentu. Selain itu orang penting di Perhimpunan ini melibatkan pejabat penting di Kabupaten Bima.”Kami mencuim ada mafia didalam kantor Dispertapah. Kami terus melakukan pemantauan serta investigasi terkait program untuk rakyat banyak dimanfaatkan oleh orang penting di Kabupaten Bima,” sorotnya.
Salah satu program yang diinvestigasi organisasinya yakni pengadaaan bibit bawang yang bersumber dari ABPN dengan Pagu dana Rp. 18 Milyar. Anggaran itu digelontorkan pada bulan November lalu dengan sasaran warga petani bawang di Kabupaten Bima, meliputi Kecamatan Belo, Wera dan Soromandi yang terpusat di Desa Punti, Kananta, Sai dan Sampungu.
Namun menurutnya, program memenuhi ketahanan pangan untuk Komoditas bawang merah di Indonesia di duga hanya untuk kepentingan golongan untuk meraup pundit-pundi rupiah. Indikasi korupsi untuk bawang merah salah satu item yang ditemukan dilapangan yakni pengadaan bibit tidak sesuai dengan bestek. Misalnya, Kadar air masih tinggi dan banyak bibit yang busuk.”ini harus menjadi antensi Kepolisian dan Jaksa untuk mulai menyelidiki kasus yang merugikan Negara. Jika dibiarkan, maka rakyat kabupaten Bima akan terus dipermainkan oleh para mafia-mafia birokrasi,” tandasnya.
Dengan kondisi ini, harus ada Kepala Dinas yang lebih menggunakan nurani dalam membantu rakyat petani. Banyak proyek yang ditidak dibuka secara tranparan. Ini upaya mereka agar terhindari dari control masyrakat.”harus ada regulasi yang mengikat agar oknum pejabat tidak merugikan masyrakat. Terutama harus ada tindakan tegas dari Kepala Daerah untuk membuat para mafia tidak berani melakukan tindakan yang merugikan warga petani.
Dengan pergantian Kepala Daerah baru di Kabupaten Bima diharapkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja oknum pejabat yang mementingan pribadi dan golongan.”Bupati baru kita ini harus dorong kepolisian untuk ungkap penyimpangan di Dinas Pertapah karena dugaan korupsi di Dinas Pertapah sangat kuat,” dorongnya.
Tidak hanya itu, ia mendesak agar kepala Dinas Pertapah untuk segera dicopot. Semenjak ia menjadi unsure Kepala Dinas, banyak program yang diduga diselewengkan.” Kami akan terus melakukan aksi hingga tuntutan kami ditindak lanjuti secara serius oleh Pejabat Bupati. Jika pejabat tidak bisa tindak tegas, dengan alasan tertentu, maka kami menaruh harapan dipundak Bupati Bima, Hj. Dinda Damayanti Putri. Semoga ini menjadi atensi ketika ia dilantik kelak.
Kepala Dinas Pertapah, Ir. Muhamad Tayeb dimitai keterangan terkait sorotan PGK tidak berhasil diwawancarai. Menurut pegawai setempat jika Kepala Dinas ada diluar.” Maaf Mas bapak sedang ada diluar,” ujar pegawai yang enggan namanya dikorankan.
Namun informasi yang didapatkan Wartawan dibeberapa sumber, jika kasus pengadaan bibit bawang sudah dilirik Polda NTB. Beberapa waktu lalu penyidik Polda datang ke Bima terkait penuntasan kasus penyimpangan dilingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Pantauan langsung Wartawan Stabilitas, Aksi Demontrasi tersebut sempat terjadi ketegangan Pendemo dengan Aparat. Hal itu dipicu karena massa aksi yang berjumlah puluhan itu memaksakan diri orasi didalam ruang kantor Dispertapah namun dihalau oleh aparat. (KS-04)
Ilustrasi
Jika beberapa waktu lalu Pemuda dan Warga Kabupaten Bima melakukan aksi Demonstrasi dihalaman Kantor Dinas Pertapah dan Kantor DPRD Kabupaten Bima mengenai percetakan sawah baru yang tidak tepat sasaran dan beberapa program yang bersumber dari APBN dan APBD. Kali ini, warga yang mengatasnamakan Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Senin (14/12) siang melakukan orasi tepat dipintu masuk Kantor Dinas Pertapah.
Koordinator Aksi Amirudin dalam orasinya menuding para pejabat koruptor di Dinas Pertapah. Alasanya, banyak program pemerintah daerah dan Pusat tidak laksanakan secara tranparan. Bahkan ada dugaan mafia proyek yang bercokong di Dinas tersebut hanya untuk kepentingan oknum pejabat tertentu. Selain itu orang penting di Perhimpunan ini melibatkan pejabat penting di Kabupaten Bima.”Kami mencuim ada mafia didalam kantor Dispertapah. Kami terus melakukan pemantauan serta investigasi terkait program untuk rakyat banyak dimanfaatkan oleh orang penting di Kabupaten Bima,” sorotnya.
Salah satu program yang diinvestigasi organisasinya yakni pengadaaan bibit bawang yang bersumber dari ABPN dengan Pagu dana Rp. 18 Milyar. Anggaran itu digelontorkan pada bulan November lalu dengan sasaran warga petani bawang di Kabupaten Bima, meliputi Kecamatan Belo, Wera dan Soromandi yang terpusat di Desa Punti, Kananta, Sai dan Sampungu.
Namun menurutnya, program memenuhi ketahanan pangan untuk Komoditas bawang merah di Indonesia di duga hanya untuk kepentingan golongan untuk meraup pundit-pundi rupiah. Indikasi korupsi untuk bawang merah salah satu item yang ditemukan dilapangan yakni pengadaan bibit tidak sesuai dengan bestek. Misalnya, Kadar air masih tinggi dan banyak bibit yang busuk.”ini harus menjadi antensi Kepolisian dan Jaksa untuk mulai menyelidiki kasus yang merugikan Negara. Jika dibiarkan, maka rakyat kabupaten Bima akan terus dipermainkan oleh para mafia-mafia birokrasi,” tandasnya.
Dengan kondisi ini, harus ada Kepala Dinas yang lebih menggunakan nurani dalam membantu rakyat petani. Banyak proyek yang ditidak dibuka secara tranparan. Ini upaya mereka agar terhindari dari control masyrakat.”harus ada regulasi yang mengikat agar oknum pejabat tidak merugikan masyrakat. Terutama harus ada tindakan tegas dari Kepala Daerah untuk membuat para mafia tidak berani melakukan tindakan yang merugikan warga petani.
Dengan pergantian Kepala Daerah baru di Kabupaten Bima diharapkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja oknum pejabat yang mementingan pribadi dan golongan.”Bupati baru kita ini harus dorong kepolisian untuk ungkap penyimpangan di Dinas Pertapah karena dugaan korupsi di Dinas Pertapah sangat kuat,” dorongnya.
Tidak hanya itu, ia mendesak agar kepala Dinas Pertapah untuk segera dicopot. Semenjak ia menjadi unsure Kepala Dinas, banyak program yang diduga diselewengkan.” Kami akan terus melakukan aksi hingga tuntutan kami ditindak lanjuti secara serius oleh Pejabat Bupati. Jika pejabat tidak bisa tindak tegas, dengan alasan tertentu, maka kami menaruh harapan dipundak Bupati Bima, Hj. Dinda Damayanti Putri. Semoga ini menjadi atensi ketika ia dilantik kelak.
Kepala Dinas Pertapah, Ir. Muhamad Tayeb dimitai keterangan terkait sorotan PGK tidak berhasil diwawancarai. Menurut pegawai setempat jika Kepala Dinas ada diluar.” Maaf Mas bapak sedang ada diluar,” ujar pegawai yang enggan namanya dikorankan.
Namun informasi yang didapatkan Wartawan dibeberapa sumber, jika kasus pengadaan bibit bawang sudah dilirik Polda NTB. Beberapa waktu lalu penyidik Polda datang ke Bima terkait penuntasan kasus penyimpangan dilingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Pantauan langsung Wartawan Stabilitas, Aksi Demontrasi tersebut sempat terjadi ketegangan Pendemo dengan Aparat. Hal itu dipicu karena massa aksi yang berjumlah puluhan itu memaksakan diri orasi didalam ruang kantor Dispertapah namun dihalau oleh aparat. (KS-04)
COMMENTS