Pulau Kambing yang berada ditengah perairan antara Pelabuhan Bima dengan Desa Bajo dan pulau Asakota di Dusun Lia Desa Punti Kecamatan Soromandi
Bima, KS.- Kabupaten Bima merupakan salah satu Daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Salah satunya, kekayaan alam yang terdapat di Perairan Laut. Seperti, Pulau Kambing yang berada ditengah perairan antara Pelabuhan Bima dengan Desa Bajo dan pulau Asakota di Dusun Lia Desa Punti Kecamatan Soromandi. Sayangnya, dua pulau tersebut seolah luput dari perhatian Pemerintah Daerah. Bahkan, terkesan diabaikan. Padahal, dua pulau tersebut merupakan potensi alam yang sangat menjanjikan untuk dikelola sebagai tempat Wisata. Manfaatnya pun jauh lebih besar.Sebab, selain sebagai salah satu sumber Pendapat Asli Daerah (PAD), juga akan mengurangi angka pengangguran. Sehingga, dengan pemanfaatan dua pulau tersebut menjadi tempat wisata otomatis tersedia lapangan pekerjaan baru. Praktis, penghasilan rakyat yang mencari nafkah dengan angkutan transportasi laut (Bot) bakal mengalami peningkatan.
“Potensi alam itu diabaikan dan luput dari perhatian pemerintah. Kalau dikelola dengan baik, saya yakin dua pulau dimaksud merupakan kekayaan alam yang sangat menjanjikan, tidak saja untuk daerah tapi juga menguntungkan buat rakyat. Sumber PAD bertambah, APBD pun mengalami peningkatan. Begitupun, untuk rakyat, tersedianya lapangan pekerjaan, penghasilan pun mengalami peningkatan,” kata Nurkholis saat bincang-bincang dengan Wartawan Koran Stabilitas di Pelabuhan Bima.
Namun lanjut Alumni salah satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta itu, selama beberapa periode pergantian rezim kepemimpinan di kabupaten hingga dimekarkan menjadi dua daerah (Kota dan kabupaten), nyaris tak terdengar keinginan pemerintah daerah (pemda) untuk melirik keberadaan dua pulau yang kaya manfaat tersebut. Justru, yang terlihat pada dua pulau itu seolah tak memiliki nilai. Padahal sesungguhnya sangat berharga dan memiliki nilai sejarah (Historis). Menurutnya, apapun akan berharga, jika saja pemerintah memiliki wacana ke arah itu. Jadi saat ini, tergantung pemerintah, apakah mau dimanfaatkan atau tidak, punya wacana kearah itu atau tidak. Kalau jawabanya tidak, perlu dan harus dipertanyakan keberadaan pemerintah, jangan sampai kepentingan pribadi atau kelompok yang lebih diutamakan. Sementara, untuk kepentingan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat justru dikesampingkan.”Saya berani katakan sejauh ini belum ada niat ikhlas kearah kemajuan daerah lebih-lebih mengsejahterakan rakyat. Buktinya, masih banyak potensi alam yang tidak dimanfaatkan. Seperti, dua pulau dimaksud, termaasuk pulau ular di Wera serta potensi alam lain yang ada,” ujarnya.
Jika merujuk pada hal itu lanjutnya, tak heran kondisi keuangan daerah kadang meningkat, tahun berikutnya menurun, tahun yang akan datang berada diposisi tengah-tengah alias jalan ditempat. Bahkan, ada Instansi yang mengeluhkan target capaian PAD yang terlalu besar. Maksudnya, target capaian tak sebanding dengan sumber pemasukan. Baginya, itu alasan konyol dan hanya berlaku bagi yang tidak memiliki kemampuan menjalankan tugas tanggungjawab sebagai pelayan publik. Masalahnya, jangankan menggali potensi alam demi menciptakan sumber baru, kemampuan memanfaatkan sumber yang sudah ada pun tidak maksimal. Contoh nyata, Perusahaan Daerah (PD) Wawo dan PDAM yang hingga saat ini berada diantara hidup atau mati lantaran menderita kerugian keuangan. Selain itu, kondisi tempat piknik Mata Air Madapangga di desa Ndano yang semakin memprihatinkan, Water Boom dan Lapak di Kalaki Kecamatan Palibelo serta potensi alam lain yang sudah tersedia. Padahal, anggaran Negara yang dihabiskan demi menciptakan sumber pemasukan bernilai besar hingga mencapai miliaran rupiah. Artinya, kalau setiap tahun seperti itu, yakin saja perubahan tidak akan terwujud. Justru, yang didapat bukan kemajuan, tapi malah semakin tertinggal jauh dari daerah lain. Pemicunya, krisis niat dan kemauan menciptakan sumber penghasilan baru dari beragam potensi alam yang ada. Hal itu diperparah lagi, dengan minim bahkan nyaris tak ada kesadaran untuk memanfaatkan sumber yang sudah tersedia.” Bisa dibilang, sumber pendapatan yang sudah ada saja dapat hilang. Apalagi, menciptakan yang baru, buntutnya rakyat dan daerah lah yang dirugikan,” tandasnya.
menghabiskan anggaran Negara masih mengeluhkan kerugian segi keuangan, jalan ditempat akan muncul kesan buruk , hanya mau yang instans, jangankan menciptakan sumber baru, yang sudah ada pun malah nggak diurus,” tandasnya.
Tapi imbuhnya, terkait semua yang sudah terjadi tak perlu dibahas terlalu jauh, yang terpenting saat ini bagaimana pemerintah yakni Eksekutif dan Legislatif serta semua elemen masyarakat secara bersama-sama mencarikan jalan keluar terbaik. Sehingga, dua pulau itu dapat bernilai dan bermanfaat untuk rakyat dan daerah. Solusinya, pemerintah mesti menyusun rencana (planing) kearah pemanfaatan SDA yang ada. Kemudian, dibahas secara bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif termasuk pembahasan menyangkut sumber dana untuk menata tempat tersebut hingga sukses dikelola. Cuman, hal itu tidak hanya sebatas wacana belaka. Tapi, harus diwujudkan lewat tindakan nyata. Tentunya dalam hal itu, teramat dibutuhkan peran semua pihak, tidak saja pemerintah. Mengingat hal itu bertujuan untuk kemajuan daerah juga kesejahteraan rakyat.”Kita tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah. Karena itu tugas dan tanggungjawab semua element yang ada. Prinsipnya, untuk mewujudkan hal itu sangat dibutuhkan kesamaan persepsi, dan pendapat serta kerjasama semua pihak. Sehingga, potensi alam dimaksud dapat bermanfaat sekaligus menguntungkan buat rakyat dan daerah,” pungkasnya. (KS-03)
“Potensi alam itu diabaikan dan luput dari perhatian pemerintah. Kalau dikelola dengan baik, saya yakin dua pulau dimaksud merupakan kekayaan alam yang sangat menjanjikan, tidak saja untuk daerah tapi juga menguntungkan buat rakyat. Sumber PAD bertambah, APBD pun mengalami peningkatan. Begitupun, untuk rakyat, tersedianya lapangan pekerjaan, penghasilan pun mengalami peningkatan,” kata Nurkholis saat bincang-bincang dengan Wartawan Koran Stabilitas di Pelabuhan Bima.
Namun lanjut Alumni salah satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta itu, selama beberapa periode pergantian rezim kepemimpinan di kabupaten hingga dimekarkan menjadi dua daerah (Kota dan kabupaten), nyaris tak terdengar keinginan pemerintah daerah (pemda) untuk melirik keberadaan dua pulau yang kaya manfaat tersebut. Justru, yang terlihat pada dua pulau itu seolah tak memiliki nilai. Padahal sesungguhnya sangat berharga dan memiliki nilai sejarah (Historis). Menurutnya, apapun akan berharga, jika saja pemerintah memiliki wacana ke arah itu. Jadi saat ini, tergantung pemerintah, apakah mau dimanfaatkan atau tidak, punya wacana kearah itu atau tidak. Kalau jawabanya tidak, perlu dan harus dipertanyakan keberadaan pemerintah, jangan sampai kepentingan pribadi atau kelompok yang lebih diutamakan. Sementara, untuk kepentingan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat justru dikesampingkan.”Saya berani katakan sejauh ini belum ada niat ikhlas kearah kemajuan daerah lebih-lebih mengsejahterakan rakyat. Buktinya, masih banyak potensi alam yang tidak dimanfaatkan. Seperti, dua pulau dimaksud, termaasuk pulau ular di Wera serta potensi alam lain yang ada,” ujarnya.
Jika merujuk pada hal itu lanjutnya, tak heran kondisi keuangan daerah kadang meningkat, tahun berikutnya menurun, tahun yang akan datang berada diposisi tengah-tengah alias jalan ditempat. Bahkan, ada Instansi yang mengeluhkan target capaian PAD yang terlalu besar. Maksudnya, target capaian tak sebanding dengan sumber pemasukan. Baginya, itu alasan konyol dan hanya berlaku bagi yang tidak memiliki kemampuan menjalankan tugas tanggungjawab sebagai pelayan publik. Masalahnya, jangankan menggali potensi alam demi menciptakan sumber baru, kemampuan memanfaatkan sumber yang sudah ada pun tidak maksimal. Contoh nyata, Perusahaan Daerah (PD) Wawo dan PDAM yang hingga saat ini berada diantara hidup atau mati lantaran menderita kerugian keuangan. Selain itu, kondisi tempat piknik Mata Air Madapangga di desa Ndano yang semakin memprihatinkan, Water Boom dan Lapak di Kalaki Kecamatan Palibelo serta potensi alam lain yang sudah tersedia. Padahal, anggaran Negara yang dihabiskan demi menciptakan sumber pemasukan bernilai besar hingga mencapai miliaran rupiah. Artinya, kalau setiap tahun seperti itu, yakin saja perubahan tidak akan terwujud. Justru, yang didapat bukan kemajuan, tapi malah semakin tertinggal jauh dari daerah lain. Pemicunya, krisis niat dan kemauan menciptakan sumber penghasilan baru dari beragam potensi alam yang ada. Hal itu diperparah lagi, dengan minim bahkan nyaris tak ada kesadaran untuk memanfaatkan sumber yang sudah tersedia.” Bisa dibilang, sumber pendapatan yang sudah ada saja dapat hilang. Apalagi, menciptakan yang baru, buntutnya rakyat dan daerah lah yang dirugikan,” tandasnya.
menghabiskan anggaran Negara masih mengeluhkan kerugian segi keuangan, jalan ditempat akan muncul kesan buruk , hanya mau yang instans, jangankan menciptakan sumber baru, yang sudah ada pun malah nggak diurus,” tandasnya.
Tapi imbuhnya, terkait semua yang sudah terjadi tak perlu dibahas terlalu jauh, yang terpenting saat ini bagaimana pemerintah yakni Eksekutif dan Legislatif serta semua elemen masyarakat secara bersama-sama mencarikan jalan keluar terbaik. Sehingga, dua pulau itu dapat bernilai dan bermanfaat untuk rakyat dan daerah. Solusinya, pemerintah mesti menyusun rencana (planing) kearah pemanfaatan SDA yang ada. Kemudian, dibahas secara bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif termasuk pembahasan menyangkut sumber dana untuk menata tempat tersebut hingga sukses dikelola. Cuman, hal itu tidak hanya sebatas wacana belaka. Tapi, harus diwujudkan lewat tindakan nyata. Tentunya dalam hal itu, teramat dibutuhkan peran semua pihak, tidak saja pemerintah. Mengingat hal itu bertujuan untuk kemajuan daerah juga kesejahteraan rakyat.”Kita tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah. Karena itu tugas dan tanggungjawab semua element yang ada. Prinsipnya, untuk mewujudkan hal itu sangat dibutuhkan kesamaan persepsi, dan pendapat serta kerjasama semua pihak. Sehingga, potensi alam dimaksud dapat bermanfaat sekaligus menguntungkan buat rakyat dan daerah,” pungkasnya. (KS-03)
COMMENTS