Dari jumlah kelompok yang ada, pihak BPP tidak mendapat kejelasan, berapa jumlah kelompok yang sudah terima bantuan. karena tidak ada transparansi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
Bima, KS.- Berdasarkan data yang ada di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Wera, jumlah kelompok tani yang ada di Kecamatan Wera sebanyak 144 kelompok, dengan luas lahan sebanyak 20 Ha per kelompok, namun yang disayangkan, dari jumlah kelompok yang ada, pihak BPP tidak mendapat kejelasan, berapa jumlah kelompok yang sudah terima bantuan. karena tidak ada transparansi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kecamatan Wera terhadap bantuan yang sudah dicairkan. “Mulai dari pembuatan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) , sampai pencairan anggaran, hanya pihak UPT dan kelompok saja yang tau,”ujarnya, kepala BPP Wera H.Jandaria saat ditemui Koran ini diaula kantornya (04/01).
Ilustrasi
Tandatangan RUKK sekalipun penyuluh tidak pernah dilibatkan, seperti program tahun 2015 lalu, lanjut Pak Haji yang berdarah sumbawa tersebut, ada 370 Ha lahan yang harus ditanami kedelai, namun setelah turun ke lokasi dengan koramil selaku pengawas kegiatan, hanya sekitar 30 Ha saja yang ditanami kedelai. ”Apa yang terjadi dilapangan itu saja yang kami tahu karena ada fisiknya, sementara dari laporan atau informasi dari pihak yang berwenang di Wera tidak ada,” tuturnya.
Masih keterangan kepala BPP, anggaran pengadaan bibit kedelai per satu kelompok sebanyak Rp 36 juta, sementara untuk pengadaan bibit padi dalam program optimalisasi lahan (Oplah) sebanyak Rp 24 juta per kelompok dan penanaman padi SRI Rp. 40.500.000. “Berdasarkan data yang kami himpun dari sejumlah kelompok, ada sebanyak 19 kelompok yang dapat bantuan program SRI, namun dari jumlah kelompok tersebut bungkam saat di tanya penggunaan uang bantuan tesebut,” ujarnya.
Kekecewaan senada juga dilontarkan oleh Koramil Wera selaku pengawas kegiatan. Koramil Wera Serka A.Gani yang dikonfirmasi Koran Stabilitas lewat phonselnya (04/01) justeru mengeluhkan sikap kelompok tani dan KUPT yang tidak melaksanakan program tersebut sampai tuntas, karena menurut dia, dari jumlah bantuan yang sudah dicairkan, masih banyak kelompok tani yang belum melaksanakan kegiatan penanaman kedelai. “ baru sekitar 30 Ha yang ditanami kedelai, sementara lahan yang 340 Ha belum ditanami,sementara anggarannya sudah dicairkan sejak 2015 lalu,” ujarnya.
Namun alasan dari sebagian kelompok yang ada di Desa Ntoke, menurutnya penanaman kedelai akan dilakukan pada bulan maret mendatang. Koramil melihat dari hasil pantauannya dilapangan bahwa kegiatan di UPT pertanian Wera gagal. “ Program SRI juga hanya sekedar bagi – bagi uang saja,” Ujarnya.
KUPT Pertanian H.Idris pada Koran ini (06/01) mengatakan informasi tersebut tidak benar, karena kelompok tani yang dapat bantuan bibit kedelai hanya sedikit. “lahan dimana yang mau ditanami kedelai yang sebanyak itu, kelompok yang terima bantuan hanya 5 kelompok saja, dan uangnya semua masuk ke rekening kelompok, tidak ada kaitannya dengan KUPT. Terkait jumlah lahan kelompok, tidak seragam 20 Ha, ada yang kurang dan ada juga yang lebih dari 20 Ha, tapi tidak sampai 370 Ha seperti yang di sebutkan oleh kepala BPP itu,” bantahnya.
Ketua kelompok tani Sentosa 2 Desa Mandala Anwar pada Koran ini (06/01) mengakui bahwa kelompoknya menerima bantuan pengadaan bibit kedelai tahun lalu. “ uangnya sebanyak 36 juta, sudah kami gunakan untuk membeli sarana yang dibutuhkan anggota kelompok, KUPT dan Dinas hanya mediasi kelompok dengan penangkar saja,” jelasnya. (KS.11)
Ilustrasi
Tandatangan RUKK sekalipun penyuluh tidak pernah dilibatkan, seperti program tahun 2015 lalu, lanjut Pak Haji yang berdarah sumbawa tersebut, ada 370 Ha lahan yang harus ditanami kedelai, namun setelah turun ke lokasi dengan koramil selaku pengawas kegiatan, hanya sekitar 30 Ha saja yang ditanami kedelai. ”Apa yang terjadi dilapangan itu saja yang kami tahu karena ada fisiknya, sementara dari laporan atau informasi dari pihak yang berwenang di Wera tidak ada,” tuturnya.
Masih keterangan kepala BPP, anggaran pengadaan bibit kedelai per satu kelompok sebanyak Rp 36 juta, sementara untuk pengadaan bibit padi dalam program optimalisasi lahan (Oplah) sebanyak Rp 24 juta per kelompok dan penanaman padi SRI Rp. 40.500.000. “Berdasarkan data yang kami himpun dari sejumlah kelompok, ada sebanyak 19 kelompok yang dapat bantuan program SRI, namun dari jumlah kelompok tersebut bungkam saat di tanya penggunaan uang bantuan tesebut,” ujarnya.
Kekecewaan senada juga dilontarkan oleh Koramil Wera selaku pengawas kegiatan. Koramil Wera Serka A.Gani yang dikonfirmasi Koran Stabilitas lewat phonselnya (04/01) justeru mengeluhkan sikap kelompok tani dan KUPT yang tidak melaksanakan program tersebut sampai tuntas, karena menurut dia, dari jumlah bantuan yang sudah dicairkan, masih banyak kelompok tani yang belum melaksanakan kegiatan penanaman kedelai. “ baru sekitar 30 Ha yang ditanami kedelai, sementara lahan yang 340 Ha belum ditanami,sementara anggarannya sudah dicairkan sejak 2015 lalu,” ujarnya.
Namun alasan dari sebagian kelompok yang ada di Desa Ntoke, menurutnya penanaman kedelai akan dilakukan pada bulan maret mendatang. Koramil melihat dari hasil pantauannya dilapangan bahwa kegiatan di UPT pertanian Wera gagal. “ Program SRI juga hanya sekedar bagi – bagi uang saja,” Ujarnya.
KUPT Pertanian H.Idris pada Koran ini (06/01) mengatakan informasi tersebut tidak benar, karena kelompok tani yang dapat bantuan bibit kedelai hanya sedikit. “lahan dimana yang mau ditanami kedelai yang sebanyak itu, kelompok yang terima bantuan hanya 5 kelompok saja, dan uangnya semua masuk ke rekening kelompok, tidak ada kaitannya dengan KUPT. Terkait jumlah lahan kelompok, tidak seragam 20 Ha, ada yang kurang dan ada juga yang lebih dari 20 Ha, tapi tidak sampai 370 Ha seperti yang di sebutkan oleh kepala BPP itu,” bantahnya.
Ketua kelompok tani Sentosa 2 Desa Mandala Anwar pada Koran ini (06/01) mengakui bahwa kelompoknya menerima bantuan pengadaan bibit kedelai tahun lalu. “ uangnya sebanyak 36 juta, sudah kami gunakan untuk membeli sarana yang dibutuhkan anggota kelompok, KUPT dan Dinas hanya mediasi kelompok dengan penangkar saja,” jelasnya. (KS.11)
.jpeg)
COMMENTS