enggunaan Dana Desa dari APBN (DDA) diDesa Ntoke Kecamatan Wera untuk tahun 2015 banyak dikeluhkan oleh sejumlah tokoh masyarakat
Bima, KS.- Penggunaan Dana Desa dari APBN (DDA) diDesa Ntoke Kecamatan Wera untuk tahun 2015 banyak dikeluhkan oleh sejumlah tokoh masyarakat, keluhan tersebut dikarenakan adanya system pengelolaan yang eksklusif dari oknum kepala desa setempat, hal senada juga disampaikan oleh sejumlah kepala urusan dan ketua BPD.
Mantan Kepala Desa Ntoke Abd.Muis yang ditemui Koran stabilitas dikediamannya minggu lalu mengatakan, dalam penyusunan Rencana Program tahunan Desa (RPTDes) perlu adanya keterlibatan tokoh masyarakat dan BPD untuk mengetahui kebutuhan ditingkat Dusun, sehingga melahirkan sebuah keputusan yang menjadi program prioritas ditingkat Desa. “Jangankan masyarakat biasa, Kaur saja mungkin masih ada yang belum tau apa itu ADD, apalagi penggunaannya. Hal itu perlu ada sosialisasi, biar masyarakat mengetahui dan memberikan usulan, sarana apa yang paling dibutuhkan secara mendesak dari sejumlah kebutuhan yang ada, sehingga program itulah yang dituangkan dalam program tahunan desa” imbuhnya.
Ketua BPD Ntoke juga menyampaikan keluhan yang sama terkait penggunaan DDA. Ketua BPD Abwan yang dikonfirmasi Koran ini via telepon (05/01), informasi yang disampaikan oleh kepala Desa hanya secara garis besar saja, tanpa ada penjelasan secara rinci alokasi anggaran yang dibutuhkan per-item kegiatan. “ Kalau rapat, memang BPD pernah diundang, namun sekedar informasi secara umum saja yang disampaikan tentang ADD, berapa jumlah anggaran untuk pemagaran kantor dan seluruh jenis kegiatan, kami tidak dikasih tahu oleh kepala desa,” ujarnya.
Demikian juga sejumlah kaur, hanya mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi Koran ini terkait anggaran dana Desa. Salah satu kaur yang meminta identitasnya tidak dikorankan pada Koran ini mengatakan, tidak pernah dilibatkan dalam rapat, atau setidaknya ada tugas dari kepala Desa untuk menginformasikan kepada masyarakat, terkait dengan jumlah dan penggunaan uang ADD. “ Saya tidak tahu berapa jumlah dan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja, sampai saat ini saya belum dapat informasi,”ujarnya.
Hanya saja, lanjut kaur tersebut yang diketahuinya perbaikan pagar kantor Desa, melanjutkan pengerjaan rehab kantor. Kepala Desa Ntoke Sudirman yang dikonfirmasi beberapa hari lalu di aula kantor Desa malah membantah, bahwa yang dilakukannya dinilai tidak transparan, karena dirinya sudah pernah mengadakan rapat dengan pihak BPD. “ Saya juga adakan rapat dengan BPD, namun sosialisasi secara luas dengan mengundang tokoh – tokoh masyarakat yang belum sempat, karena sibuk mengurus administrasi pencairan ADD ini,”jelasnya.
Terkait dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan fisik kepala Desa yang baru yang berkumis tebal tersebut mengatakan, “ saya lupa berapa jumlah anggarannya, karena yang tahu masalah itu ada di bendahara,” pungkasnya. (KS.11)
Mantan Kepala Desa Ntoke Abd.Muis yang ditemui Koran stabilitas dikediamannya minggu lalu mengatakan, dalam penyusunan Rencana Program tahunan Desa (RPTDes) perlu adanya keterlibatan tokoh masyarakat dan BPD untuk mengetahui kebutuhan ditingkat Dusun, sehingga melahirkan sebuah keputusan yang menjadi program prioritas ditingkat Desa. “Jangankan masyarakat biasa, Kaur saja mungkin masih ada yang belum tau apa itu ADD, apalagi penggunaannya. Hal itu perlu ada sosialisasi, biar masyarakat mengetahui dan memberikan usulan, sarana apa yang paling dibutuhkan secara mendesak dari sejumlah kebutuhan yang ada, sehingga program itulah yang dituangkan dalam program tahunan desa” imbuhnya.
Ketua BPD Ntoke juga menyampaikan keluhan yang sama terkait penggunaan DDA. Ketua BPD Abwan yang dikonfirmasi Koran ini via telepon (05/01), informasi yang disampaikan oleh kepala Desa hanya secara garis besar saja, tanpa ada penjelasan secara rinci alokasi anggaran yang dibutuhkan per-item kegiatan. “ Kalau rapat, memang BPD pernah diundang, namun sekedar informasi secara umum saja yang disampaikan tentang ADD, berapa jumlah anggaran untuk pemagaran kantor dan seluruh jenis kegiatan, kami tidak dikasih tahu oleh kepala desa,” ujarnya.
Demikian juga sejumlah kaur, hanya mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi Koran ini terkait anggaran dana Desa. Salah satu kaur yang meminta identitasnya tidak dikorankan pada Koran ini mengatakan, tidak pernah dilibatkan dalam rapat, atau setidaknya ada tugas dari kepala Desa untuk menginformasikan kepada masyarakat, terkait dengan jumlah dan penggunaan uang ADD. “ Saya tidak tahu berapa jumlah dan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja, sampai saat ini saya belum dapat informasi,”ujarnya.
Hanya saja, lanjut kaur tersebut yang diketahuinya perbaikan pagar kantor Desa, melanjutkan pengerjaan rehab kantor. Kepala Desa Ntoke Sudirman yang dikonfirmasi beberapa hari lalu di aula kantor Desa malah membantah, bahwa yang dilakukannya dinilai tidak transparan, karena dirinya sudah pernah mengadakan rapat dengan pihak BPD. “ Saya juga adakan rapat dengan BPD, namun sosialisasi secara luas dengan mengundang tokoh – tokoh masyarakat yang belum sempat, karena sibuk mengurus administrasi pencairan ADD ini,”jelasnya.
Terkait dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan fisik kepala Desa yang baru yang berkumis tebal tersebut mengatakan, “ saya lupa berapa jumlah anggarannya, karena yang tahu masalah itu ada di bendahara,” pungkasnya. (KS.11)
COMMENTS