Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Program dan kegiatan ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten dan Kota Se Provinsi NTB
Bima, KS.- Kabupaten Bima merupakan daerah pertama yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Program dan kegiatan ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten dan Kota Se Provinsi NTB yang dilaksanakan di luar ibukota provinsi. Rakor yang berlangsung selama tiga hari dari Rabu (24/2) sampai dengan Jumat (26/2) di Hotel Marina Kota Bima diikuti 60 peserta dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Biro Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja RI, Biro Perencanaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Bappeda Kabupaten dan Kota se NTB. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten dan Kota Se Provinsi NTB, Para Pejabat Eselon III dan IV yang menangani Bidang Ketenaga Kerjaan dan Bidang ketransmigrasian, Kepala Balai Latihan Kerja Se Nusa Tenggara Barat.
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri dalam sambutannya mengatakan, mengacu pada misi Gubernur NTB, bahwa pengembangan bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian untuk Mewujudkan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di NTB yang Produkrif, Berdaya Saing dan Sejahtera.
"Rakor ini merupakan satu wahana yang strategis untuk menyelaraskan penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan arahan kebijakan baik di tingkat pusat tingkat provinsi maupun di tingkat daerah masing masing,”katanya.
Disamping upaya penyelarasan atau sinkronisasi, Rakor ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik bagi para pejabat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten dan kota Se-NTB maupun para pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan penyempurnaan terhadap program sebelumnya."Melalui evaluasi ini, kita berharap program yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2017 mendatang akan memiliki dampak nyata dan terukur serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya kita bersama dalam mengurangi angka kemiskinan dan mewujudkan SDM NTB yang berdaya saing. Juga mampu merumuskan secara bersama upaya menyiapkan sumber daya lokal yang tangguh dalam menyongsong berlakunya pasar bebas ASEAN,".ujar Bupati.
Menutup amanatnya, Bupati Bima berharap kiranya forum diskusi nantinya, baik dalam kaitannya dengan perencanaan, maupun paparan usulan program dan kegiatan untuk tahun 2017 mendatang mencerminkan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan Tenaga kerja dan Transmigrasi di masing masing kabupaten dan kota.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Drs. H. Wildan dalam pengantarnya mengatakan, berkaitan dengan bidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi, masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus mendapatkan perhatian antara lain tingginya tingkat pengangguran terbuka. “Tantangan lain yang harus mendapatkan solusi dari instasi terkait adalah rendahnya kualitas calon tenaga kerja yang mencakup keterampilan, pendidikan dan Bahasa,”urainya.
Disamping kurangnya instruktur baik dari segi jumlah maupun kualitas tantangan yang dihadapi adalah masih banyaknya tenaga kerja Indonesia yang berangkat secara ilegal, kurangnya tenaga pengawas baik di provinsi maupun kabupaten serta permasalahan pertanahan seperti tunggakan sertifikat, terlambatnya penerbitan SK HPL dari BPN pusat dan keterlambatan pembagian lahan usaha bagi transmigran dan beberapa persoalan lain. “Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan upaya terpadu, terkoordinir dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,”imbuhnya.
Upaya tersebut kata Wildan harus dimulai dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan, maupun pengawasan serta pengendalian yang masih perlu dilakukan secara sistematis dan kelanjutan. “ Oleh karena itu, penyelenggaraan Rakor ini memiliki makna yang penting dan strategis dalam menghasilkan rumusan rencana kegiatan baik yang bersumber dari anggaran APBD dan APBN atau sumber lainnya yang aspiratif dan terintegrasi dan pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat,"katanya. (KS-09)
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri dalam sambutannya mengatakan, mengacu pada misi Gubernur NTB, bahwa pengembangan bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian untuk Mewujudkan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di NTB yang Produkrif, Berdaya Saing dan Sejahtera.
"Rakor ini merupakan satu wahana yang strategis untuk menyelaraskan penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan arahan kebijakan baik di tingkat pusat tingkat provinsi maupun di tingkat daerah masing masing,”katanya.
Disamping upaya penyelarasan atau sinkronisasi, Rakor ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik bagi para pejabat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten dan kota Se-NTB maupun para pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan penyempurnaan terhadap program sebelumnya."Melalui evaluasi ini, kita berharap program yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2017 mendatang akan memiliki dampak nyata dan terukur serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya kita bersama dalam mengurangi angka kemiskinan dan mewujudkan SDM NTB yang berdaya saing. Juga mampu merumuskan secara bersama upaya menyiapkan sumber daya lokal yang tangguh dalam menyongsong berlakunya pasar bebas ASEAN,".ujar Bupati.
Menutup amanatnya, Bupati Bima berharap kiranya forum diskusi nantinya, baik dalam kaitannya dengan perencanaan, maupun paparan usulan program dan kegiatan untuk tahun 2017 mendatang mencerminkan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan Tenaga kerja dan Transmigrasi di masing masing kabupaten dan kota.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Drs. H. Wildan dalam pengantarnya mengatakan, berkaitan dengan bidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi, masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus mendapatkan perhatian antara lain tingginya tingkat pengangguran terbuka. “Tantangan lain yang harus mendapatkan solusi dari instasi terkait adalah rendahnya kualitas calon tenaga kerja yang mencakup keterampilan, pendidikan dan Bahasa,”urainya.
Disamping kurangnya instruktur baik dari segi jumlah maupun kualitas tantangan yang dihadapi adalah masih banyaknya tenaga kerja Indonesia yang berangkat secara ilegal, kurangnya tenaga pengawas baik di provinsi maupun kabupaten serta permasalahan pertanahan seperti tunggakan sertifikat, terlambatnya penerbitan SK HPL dari BPN pusat dan keterlambatan pembagian lahan usaha bagi transmigran dan beberapa persoalan lain. “Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan upaya terpadu, terkoordinir dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,”imbuhnya.
Upaya tersebut kata Wildan harus dimulai dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan, maupun pengawasan serta pengendalian yang masih perlu dilakukan secara sistematis dan kelanjutan. “ Oleh karena itu, penyelenggaraan Rakor ini memiliki makna yang penting dan strategis dalam menghasilkan rumusan rencana kegiatan baik yang bersumber dari anggaran APBD dan APBN atau sumber lainnya yang aspiratif dan terintegrasi dan pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat,"katanya. (KS-09)
.jpeg)
COMMENTS