Menurutnya, selain membuka lapangan kerja baru, pemerintah harus memperhatikan masyarakat yang menggeluti bidang wirausaha, terutama sekali UMKM.
Bima, KS.- Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bima, membuat anggota DPRD Kabupaten Bima duta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ilham Yusuf turut prihatin. Dirinya meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bima yang baru ini untuk mencarikan solusinya. Menurutnya, selain membuka lapangan kerja baru, pemerintah harus memperhatikan masyarakat yang menggeluti bidang wirausaha, terutama sekali UMKM.
Karena menurutnya, selama ini, yang menjadi wirausaha sukses di Bima adalah pendatang, sementara masyakat Bima sendiri menjadi penonton alias pengangguran. “Itu dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan modal usaha kepada masyarakat. Karena selain kurangnya keterampilan, masyarakat juga tidak memiliki modal usaha,”terangnya.
Lanjut Ilham, pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan para wirausaha, dengan pemberian modal yang sesuai dengan kondisi saat ini. “ Dalam APBD Kabupaten Bima tahun 2015 ini, dana hibah untuk kelompok usaha hanya Rp.600 juta saja, untuk dibagikan ke 18 Kecamatan. Jumlah itu tidak akan cukup untuk masyarakat membangun usaha. Sebab, jika hanya diberi modal Rp.1 juta masyarakat mau usaha apa?,” sorotnya.
Kedepan dirinya meminta agar anggaran untuk modal usaha untuk kelompok usaha ditambah, sehingga masyarakat bisa membangun dan mengembangkan usahanya. Sehingga angka pengangguran akan menurun dengan sendirinya. “ Satu hal yang paling penting, setelah diberikan bantuan modal usaha, baik itu berupa modal maupun alat usaha, pemerintah wajib mengevaluasi kembali bantuan tersebut, agar bisa diketahui programnya sukses atau tidak,” pintanya.
Dirinya menyarankan agar pemberi bantuan mengecek atau mengevaluasi kembali bantuan yang diberikan kepada masyarakat, lantaran selama ini ada banyak masyarakat yang nakal, dengan membuat proposal untuk mendapatkan bantuan, sementara mereka tidak punya usaha. Atau setelah diberikan bantuan tidak menjalankan usaha. “ Contohnya, bantuan alat perbengkelan atau handtraktor, itu kebanyakan diberikan kepada yang bukan pekerja bengkel dan petani. Kemudian, ada pula bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang sudah memiliki peralatan tersebut, sehingga pada saat menerima bantuan mereka tidak menggunakannya, tetapi menjualnya ke orang lain,” bebernya.
Hal semacam itu perlu dilakukan pengecekan kembali oleh dinas terkait, sebab ada pula yang menerima bantuan yang sama pada setiap tahunnya lantaran punya kenalan orang di dinas, sehingga mudah mendapatkab bantuan. “Pemerintah harus selektif dan melakukan survey sebelum memberikan bantuan, jangan sampai salah sasaran, sehingga program tidak berjalan sesuai harapan,” tukasnya. (KS-02)
Karena menurutnya, selama ini, yang menjadi wirausaha sukses di Bima adalah pendatang, sementara masyakat Bima sendiri menjadi penonton alias pengangguran. “Itu dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan modal usaha kepada masyarakat. Karena selain kurangnya keterampilan, masyarakat juga tidak memiliki modal usaha,”terangnya.
Lanjut Ilham, pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan para wirausaha, dengan pemberian modal yang sesuai dengan kondisi saat ini. “ Dalam APBD Kabupaten Bima tahun 2015 ini, dana hibah untuk kelompok usaha hanya Rp.600 juta saja, untuk dibagikan ke 18 Kecamatan. Jumlah itu tidak akan cukup untuk masyarakat membangun usaha. Sebab, jika hanya diberi modal Rp.1 juta masyarakat mau usaha apa?,” sorotnya.
Kedepan dirinya meminta agar anggaran untuk modal usaha untuk kelompok usaha ditambah, sehingga masyarakat bisa membangun dan mengembangkan usahanya. Sehingga angka pengangguran akan menurun dengan sendirinya. “ Satu hal yang paling penting, setelah diberikan bantuan modal usaha, baik itu berupa modal maupun alat usaha, pemerintah wajib mengevaluasi kembali bantuan tersebut, agar bisa diketahui programnya sukses atau tidak,” pintanya.
Dirinya menyarankan agar pemberi bantuan mengecek atau mengevaluasi kembali bantuan yang diberikan kepada masyarakat, lantaran selama ini ada banyak masyarakat yang nakal, dengan membuat proposal untuk mendapatkan bantuan, sementara mereka tidak punya usaha. Atau setelah diberikan bantuan tidak menjalankan usaha. “ Contohnya, bantuan alat perbengkelan atau handtraktor, itu kebanyakan diberikan kepada yang bukan pekerja bengkel dan petani. Kemudian, ada pula bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang sudah memiliki peralatan tersebut, sehingga pada saat menerima bantuan mereka tidak menggunakannya, tetapi menjualnya ke orang lain,” bebernya.
Hal semacam itu perlu dilakukan pengecekan kembali oleh dinas terkait, sebab ada pula yang menerima bantuan yang sama pada setiap tahunnya lantaran punya kenalan orang di dinas, sehingga mudah mendapatkab bantuan. “Pemerintah harus selektif dan melakukan survey sebelum memberikan bantuan, jangan sampai salah sasaran, sehingga program tidak berjalan sesuai harapan,” tukasnya. (KS-02)
COMMENTS