Kali ini, nama Hj.Jubaidah kembali jadi bahan perbincangan di kalangan pendidikan, lantaran dirinya diduga memeras siswa SD se Kabupaten Bima.
Bima, KS.- Siapa yang tidak kenal dengan Kabid Dikdas Dikpora Kabupaten Bima, Hj.Jubaidah. Wanita yang juga istri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima ini cukup dikenal di Dunia Pendidikan Kabupaten Bima, karena diduga kerap berbuat masalah. Kali ini, nama Hj.Jubaidah kembali jadi bahan perbincangan di kalangan pendidikan, lantaran dirinya diduga memeras siswa SD se Kabupaten Bima.
Ilustrasi
Dugaan tersebut terungkap setelah salah seorang Aktivis asal Kecamatan Wera, Albu mendatangi kantor redaksi Koran Stabilitas untuk membeberkan ulah nakal oknum Kabid tersebut. Menurut Albu, Hj.Jubaidah diduga memeras seluruh Siswa SD dengan menarik uang Rp.35.000 per siswa dengan alasan untuk biaya penggandaan soal try out. “Hj.Jubaidah mengaku ke saya, telah memerintahkan kepada seluruh KUPT Dikpora se Kabupaten Bima, untuk menarik uang try out sebesar Rp.35.000 per siswa. Alasannya, karena Dinas tidak punya anggaran untuk penggadaan soal try out,”tutur Albu.
Lanjut Albu, bisa dibayangkan berapa uang yang terkumpul dari seluruh siswa SD se Kabupaten Bima tersebut. Ulah oknum tersebut tidak boleh dibiarkan, apalagi dia mengklaim diri sebagai calon kuat kepala Dinas Dikpora, sehingga merusak citra dunia pendidikan kedepannya. “Kabid Dikdas harus diberi tindakan tegas, karena sudah memeras siswa. Sebab, anggaran untuk try out itu sudah tersedia di dana BOS, sehingga tidak perlu membebani siswa. Tidak ada alasan untuk memungut biaya apapun ke siswa karena sudah tersedia semua anggarannya,”terangnya.
Selain itu, Albu juga menceritakan pernyataan yang disampaikan Hj.Jubaidah kepada dirinya. Ketika Albu mempertanyakan hal tersebut, Hj. Jubaidah yang merupakan istri dari ketua DPC Gerindra, partai koalisi pendukung IDP-Dahlan itu sempat meminta Albu untuk tidak mempermasalahkan penggandaan soal itu. “Dia meminta kepada saya agar tidak mempermasalahkan hal itu, dan dia sempat memberikan uang Rp.2 juta kepada saya, namun saya menolaknya, karena saya ingin meluruskan persoalan itu,”akunya.
Saat ditanya Albu terkait uang itu, Hj.Jubaidah mengakui mengeluarkan perintah untuk menarik uang tersebut, namun dirinya justeru membandingkan dengan Kabid sebelumnya. Sebab dirinya hanya menarik uang Rp.35.000 persiswa, sementara kabid sebelumnya menarik uang sampai Rp.40.000, kenapa dirinya yang saat ini dipermasalahkan.
Menurutnya, Hj.Jubaidah juga meminta kepada Albu untuk mencarikan perusahaan percetakan yang bisa dikomukasikan agar Albu bisa mendapatkan bagian untuk penggandaan Soal UN nantinya. Intinya, dia tidak ingin diributkan, karena dia tidak ingin persoalan itu menjadi alasan bagi Bupati untuk tidak melantiknya menjadi Kadis Dikpora nantinya. “Ndak usah ributlah apalagi sampai Demo soal ini, cari saja perusahaan yang bisa kamu ajak kerjasama, mau baik atau buruk perusahaan itu saya akan pakai perusahaan itu, asalkan jangan ribut. Saya ini calon kuat kepala Dinas Dikpora, jangan sampai karena masalah ini Bupati tidak melantik saya,” tandas Albu mengutip pembicaraan Hj.Jubaidah di Kediamannya yang saat itu didampingi suaminya.
Selain itu, Albu membeberkan pernyatan Hj.Jubaidah yang mengklaim bahwa Bupati Bima, sudah punya komitmen awal dengan Partai Gerindra, untuk melantik dirinya menjadi Kadis Dikpora. Sebelum Pilkada, Umi Dinda punya komitmen dengan partai Gerindra saat melobi partai di Jakarta. “Umi Dinda tidak perlu membayar partai Gerindra sepersen pun, asalkan istri dari ketua DPC Gerindra dilantik menjadi Kadis Dikpora. Itu komitmen yang dibuat dihadapan Probowo saat melobi partai,”sebut Albu mengulas kata-kata kabid Dikdas yang penuh percaya diri itu.
Sementara itu, kabid Dikdas Dikpora Kabupaten Bima, Hj.Jubaidah yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu soal penarikan uang itu. Dirinya bahkan menuding balik Albu meminta uang kepada dirinya sebesar Rp.35 Juta untuk bayar utang pada saat mendukung H.Syafrudin. “Dia minta uang ke saya untuk bayar utang, apa urusannya dengan saya, keluarga juga bukan,”ujarnya seraya meminta Wartawan untuk bisa memilih dan memilah sebelum menaikan berita.
Mengenai uang try out tersebut, Hj.Jubaidah menjelaskan, sudah seharusnya uang tersebut dimintai ditiap-tiap sekolah karena memang sudah diatur dalam dana BOS, untuk biaya try out. “Silahkan tanyakan ke KUPT se Kabupaten Bima. Uang try out itu memang wajib disetor oleh masing-masing sekolah, untuk penggandaan soal try out,” jelasnya. (KS-02)
Ilustrasi
Dugaan tersebut terungkap setelah salah seorang Aktivis asal Kecamatan Wera, Albu mendatangi kantor redaksi Koran Stabilitas untuk membeberkan ulah nakal oknum Kabid tersebut. Menurut Albu, Hj.Jubaidah diduga memeras seluruh Siswa SD dengan menarik uang Rp.35.000 per siswa dengan alasan untuk biaya penggandaan soal try out. “Hj.Jubaidah mengaku ke saya, telah memerintahkan kepada seluruh KUPT Dikpora se Kabupaten Bima, untuk menarik uang try out sebesar Rp.35.000 per siswa. Alasannya, karena Dinas tidak punya anggaran untuk penggadaan soal try out,”tutur Albu.
Lanjut Albu, bisa dibayangkan berapa uang yang terkumpul dari seluruh siswa SD se Kabupaten Bima tersebut. Ulah oknum tersebut tidak boleh dibiarkan, apalagi dia mengklaim diri sebagai calon kuat kepala Dinas Dikpora, sehingga merusak citra dunia pendidikan kedepannya. “Kabid Dikdas harus diberi tindakan tegas, karena sudah memeras siswa. Sebab, anggaran untuk try out itu sudah tersedia di dana BOS, sehingga tidak perlu membebani siswa. Tidak ada alasan untuk memungut biaya apapun ke siswa karena sudah tersedia semua anggarannya,”terangnya.
Selain itu, Albu juga menceritakan pernyataan yang disampaikan Hj.Jubaidah kepada dirinya. Ketika Albu mempertanyakan hal tersebut, Hj. Jubaidah yang merupakan istri dari ketua DPC Gerindra, partai koalisi pendukung IDP-Dahlan itu sempat meminta Albu untuk tidak mempermasalahkan penggandaan soal itu. “Dia meminta kepada saya agar tidak mempermasalahkan hal itu, dan dia sempat memberikan uang Rp.2 juta kepada saya, namun saya menolaknya, karena saya ingin meluruskan persoalan itu,”akunya.
Saat ditanya Albu terkait uang itu, Hj.Jubaidah mengakui mengeluarkan perintah untuk menarik uang tersebut, namun dirinya justeru membandingkan dengan Kabid sebelumnya. Sebab dirinya hanya menarik uang Rp.35.000 persiswa, sementara kabid sebelumnya menarik uang sampai Rp.40.000, kenapa dirinya yang saat ini dipermasalahkan.
Menurutnya, Hj.Jubaidah juga meminta kepada Albu untuk mencarikan perusahaan percetakan yang bisa dikomukasikan agar Albu bisa mendapatkan bagian untuk penggandaan Soal UN nantinya. Intinya, dia tidak ingin diributkan, karena dia tidak ingin persoalan itu menjadi alasan bagi Bupati untuk tidak melantiknya menjadi Kadis Dikpora nantinya. “Ndak usah ributlah apalagi sampai Demo soal ini, cari saja perusahaan yang bisa kamu ajak kerjasama, mau baik atau buruk perusahaan itu saya akan pakai perusahaan itu, asalkan jangan ribut. Saya ini calon kuat kepala Dinas Dikpora, jangan sampai karena masalah ini Bupati tidak melantik saya,” tandas Albu mengutip pembicaraan Hj.Jubaidah di Kediamannya yang saat itu didampingi suaminya.
Selain itu, Albu membeberkan pernyatan Hj.Jubaidah yang mengklaim bahwa Bupati Bima, sudah punya komitmen awal dengan Partai Gerindra, untuk melantik dirinya menjadi Kadis Dikpora. Sebelum Pilkada, Umi Dinda punya komitmen dengan partai Gerindra saat melobi partai di Jakarta. “Umi Dinda tidak perlu membayar partai Gerindra sepersen pun, asalkan istri dari ketua DPC Gerindra dilantik menjadi Kadis Dikpora. Itu komitmen yang dibuat dihadapan Probowo saat melobi partai,”sebut Albu mengulas kata-kata kabid Dikdas yang penuh percaya diri itu.
Sementara itu, kabid Dikdas Dikpora Kabupaten Bima, Hj.Jubaidah yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu soal penarikan uang itu. Dirinya bahkan menuding balik Albu meminta uang kepada dirinya sebesar Rp.35 Juta untuk bayar utang pada saat mendukung H.Syafrudin. “Dia minta uang ke saya untuk bayar utang, apa urusannya dengan saya, keluarga juga bukan,”ujarnya seraya meminta Wartawan untuk bisa memilih dan memilah sebelum menaikan berita.
Mengenai uang try out tersebut, Hj.Jubaidah menjelaskan, sudah seharusnya uang tersebut dimintai ditiap-tiap sekolah karena memang sudah diatur dalam dana BOS, untuk biaya try out. “Silahkan tanyakan ke KUPT se Kabupaten Bima. Uang try out itu memang wajib disetor oleh masing-masing sekolah, untuk penggandaan soal try out,” jelasnya. (KS-02)
COMMENTS