Bahkan, nyaris terjadi setiap momen reses para anggota dewan yang duduk di lembaga terhormat tersebut.
Kota Bima, KS.- Rakyat dan Wakil Rakyat atau yang lebih dikenal dengan Anggota Dewan, merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan. Bahkan, saling merasa juga mengisi satu sama lainnya. Namun, hal itu justru berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Parahnya, rakyat hanya dibutuhkan saat momen penting seperti Pemilihan Legislatif (Pileg), Pilkada dan atau momen pesta demokrasi yang membutuhkan suara, pilihan rakyat. Faktanya, terlihat ketika agenda Reses Dewan, rakyat cuman dijatahi Kue dan segelas air, sementara wakil rakyat mendapat fulus bernilai jutaan hingga belasan juta rupiah.
Ilustrasi
Potret buram yang bakal menimbulkan jarak yang semakin jauh antara rakyat dan wakil rakyat tersebut bukan sekedar isu semata. Tapi, nyata yang sedang dan sudah berlangsung lama.Bahkan, nyaris terjadi setiap momen reses para anggota dewan yang duduk di lembaga terhormat tersebut."Itu fakta, buktinya saat reses anggota DPRD Kota Bima dapil asakota beberapa hari kemarin. Sedihnya, rakyat dijatahi kue dan segelas air minum, sedangkan wakil rakyat duit," ujar beberapa orang warga saat reses berlangsung di Lapangan Lingkungan Lewi Jambu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota.
Padahal, agenda rutin tahunan bagi para anggota dewan per Daerah Pemilihan (Dapil) itu menggunakan uang Rakyat. Dana puluhan juta per anggota dewan itu dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tentunya, diperuntukan untuk kebutuhan pelaksanaan reses hingga berakhir."Uang daerah yang dihabiskan untuk reses yakni Rp.20 juta lebih per anggota dewan. Apa itu nggak berlebihan," tutur mereka.
Itu baru satu kali reses, bagaimana kalau tiga kali. Bayangkan saja sebutnya, sudah berapa uang rakyat yang dihabiskan para politisi yang menjalankan tugas, tanggungjawab di Gedung Perlemen tersebut. Artinya, untuk satu agenda saja sudah menghabiskan APBD bernilai fantastik. Alasanya, untuk agenda itu saja anggaran daerah senilai puluhan juta per anggota dewan."Itu baru satu kegiatan, belum kegiatan-kegiatan lain. Jadi, berapa uang rakyat yang habis untuk kegiatan wakil rakyat selama setahun, dikalikan lima tahun plus jumlah anggota dewan," terang warga.
Menurut mereka yang juga mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tersebut, daripada untuk kegiatan tersebut, akan jauh lebih bermanfaat apabila dana itu dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan yang ada. Masalahnya, masih banyak kebutuhan dan beragam permasalahan rakyat yang teramat membutuhkan suntikan dana daerah. Seperti, pengaspalan gang, perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak, bronjong, serta persoalan lain yang memerlukan dana daerah. Termasuk, guna mengatasi masalah banjir.
"Bukankah, masih banyak kebutuhan rakyat baik fisik maupun non fisik yang belum teratasi. Jadi, sebaiknya uang itu diperuntukan guna kebutuhan rakyat dan daerah. Saya rasa itu sangat berguna, manfaatnya untuk rakyat banyak, tidak cuman segelintir manusia saja," pungkas mereka seraya berharap agar di tahun berikutnya tidak dialokasikan anggaran sebesar itu untuk reses para anggota dewan.
Salah seorang anggota dewan yang enggan namanya dipublikasikan mengaku, dana untuk reses masa sidang ke I DPRD kota yakni sebesar Rp20 Juta per anggota dewan per satu kali reses.”Masing-masing anggota dewan dijatahi Rp20 juta per satu kali reses. Uangnya langsung diterima sebelum kegiatan dilaksanakan,” katanya saat menjawab pertanyaan wartawan koran stabilitas. (KS-03).
Ilustrasi
Potret buram yang bakal menimbulkan jarak yang semakin jauh antara rakyat dan wakil rakyat tersebut bukan sekedar isu semata. Tapi, nyata yang sedang dan sudah berlangsung lama.Bahkan, nyaris terjadi setiap momen reses para anggota dewan yang duduk di lembaga terhormat tersebut."Itu fakta, buktinya saat reses anggota DPRD Kota Bima dapil asakota beberapa hari kemarin. Sedihnya, rakyat dijatahi kue dan segelas air minum, sedangkan wakil rakyat duit," ujar beberapa orang warga saat reses berlangsung di Lapangan Lingkungan Lewi Jambu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota.
Padahal, agenda rutin tahunan bagi para anggota dewan per Daerah Pemilihan (Dapil) itu menggunakan uang Rakyat. Dana puluhan juta per anggota dewan itu dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tentunya, diperuntukan untuk kebutuhan pelaksanaan reses hingga berakhir."Uang daerah yang dihabiskan untuk reses yakni Rp.20 juta lebih per anggota dewan. Apa itu nggak berlebihan," tutur mereka.
Itu baru satu kali reses, bagaimana kalau tiga kali. Bayangkan saja sebutnya, sudah berapa uang rakyat yang dihabiskan para politisi yang menjalankan tugas, tanggungjawab di Gedung Perlemen tersebut. Artinya, untuk satu agenda saja sudah menghabiskan APBD bernilai fantastik. Alasanya, untuk agenda itu saja anggaran daerah senilai puluhan juta per anggota dewan."Itu baru satu kegiatan, belum kegiatan-kegiatan lain. Jadi, berapa uang rakyat yang habis untuk kegiatan wakil rakyat selama setahun, dikalikan lima tahun plus jumlah anggota dewan," terang warga.
Menurut mereka yang juga mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tersebut, daripada untuk kegiatan tersebut, akan jauh lebih bermanfaat apabila dana itu dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan yang ada. Masalahnya, masih banyak kebutuhan dan beragam permasalahan rakyat yang teramat membutuhkan suntikan dana daerah. Seperti, pengaspalan gang, perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak, bronjong, serta persoalan lain yang memerlukan dana daerah. Termasuk, guna mengatasi masalah banjir.
"Bukankah, masih banyak kebutuhan rakyat baik fisik maupun non fisik yang belum teratasi. Jadi, sebaiknya uang itu diperuntukan guna kebutuhan rakyat dan daerah. Saya rasa itu sangat berguna, manfaatnya untuk rakyat banyak, tidak cuman segelintir manusia saja," pungkas mereka seraya berharap agar di tahun berikutnya tidak dialokasikan anggaran sebesar itu untuk reses para anggota dewan.
Salah seorang anggota dewan yang enggan namanya dipublikasikan mengaku, dana untuk reses masa sidang ke I DPRD kota yakni sebesar Rp20 Juta per anggota dewan per satu kali reses.”Masing-masing anggota dewan dijatahi Rp20 juta per satu kali reses. Uangnya langsung diterima sebelum kegiatan dilaksanakan,” katanya saat menjawab pertanyaan wartawan koran stabilitas. (KS-03).
COMMENTS