Dianggap beernuansa Politik, sejumlah warga yang tidak mendapatkan jatah lapak, menuntut pemerintah Kabupaten Bima untuk mengevaluasi panitia yang dibentuk dengan menggelar aksi demo
Bima, KS.- Dianggap bernuansa Politik, sejumlah warga yang tidak mendapatkan jatah lapak, menuntut pemerintah Kabupaten Bima untuk mengevaluasi panitia yang dibentuk dengan menggelar aksi demo di kantor DPRD dan kantor Bupati Bima,Senin (2/5).
Aksi demo yang dipelopori Lembaga Pemantau Pengawasan Korupsi (LPPK), menuntut transparansi pembagian lapak kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, yang ada di pasar Tente. Ketua LPPK NTB Muhtar Billi, di lokasi Demo mengungkapkan, kehadiran sebaggaian warga yang merasa dianak tirikan oleh pemerintah Kabupaten Bima melalui penitia pembagian lapak, menuntut agar pembagian lapak dilakukan secara proporsional dan profesional tanpa adanya diskriminasi.”Sebagai lembaga yang memantau kebijakan pemerintah, kami menganggap pemerintah telah berlaku diskriminatif terhadap sebahagian warga. Dan ini sudah tidak mencerminkan kesetaraan dan kesamaan hak,”tuturnya saat memimpin aksi demo di kantor DPRD Kabupaten Bima.
Selain itu, sebagai pimpinan aksi, Muhtar Billi juga menuntut agar pemerintah membubarkan panitia pembagian lapak yang dibentuk oleh Sekda Kabupaten Bima, karena panitia tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat terutama para pedagang di wilayah Woha. “Kami menuntut agar panitia yang dibentuk Sekda dibubarkan, karena teah berlaku diskriminatif. Bayangkan saja pedagang yang sudah hampir 35 tahun berdagang tidak di berikan tempat untuk berjualan,”desaknya.
Selain itu ia juga menganggap, pembagian lapak oleh panitia yang dibentuk oleh Sekda tersebut bernuansa politik. Pasalnya ada sejumlah pedagang yang diketahui berbeda poitik pada saat pilkada lalu, tidak diberikan tempat meskipun telah beraktifitas selama puluhan tahun. “Seharusnya panitia tidak mementingkan kepentingan kelompok, dan golongan karena pasar adalah milik semua orang. Untuk itu sekali lagi saya tegaskan agar pemerintah dan DPRD Kabupaten Bima segera mengevaluasi kepanitiaan yang dibentuk Sekda, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,”tegasnya.
Usai menggelar aksi di kantor DPRD Kabupoaten Bima, masa aksi kembali menggelar aksi di kantor Bupati Bima di Komplek KLK Jatiwangi. Namun aksi mereka tidak ada yang menanggapi karena Bupati dan pejabat teras Pemkab Bima, sedang melakasanakan Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lapangan Taabiu Kecamatan Woha. (KS-09)
Aksi demo yang dipelopori Lembaga Pemantau Pengawasan Korupsi (LPPK), menuntut transparansi pembagian lapak kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, yang ada di pasar Tente. Ketua LPPK NTB Muhtar Billi, di lokasi Demo mengungkapkan, kehadiran sebaggaian warga yang merasa dianak tirikan oleh pemerintah Kabupaten Bima melalui penitia pembagian lapak, menuntut agar pembagian lapak dilakukan secara proporsional dan profesional tanpa adanya diskriminasi.”Sebagai lembaga yang memantau kebijakan pemerintah, kami menganggap pemerintah telah berlaku diskriminatif terhadap sebahagian warga. Dan ini sudah tidak mencerminkan kesetaraan dan kesamaan hak,”tuturnya saat memimpin aksi demo di kantor DPRD Kabupaten Bima.
Selain itu, sebagai pimpinan aksi, Muhtar Billi juga menuntut agar pemerintah membubarkan panitia pembagian lapak yang dibentuk oleh Sekda Kabupaten Bima, karena panitia tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat terutama para pedagang di wilayah Woha. “Kami menuntut agar panitia yang dibentuk Sekda dibubarkan, karena teah berlaku diskriminatif. Bayangkan saja pedagang yang sudah hampir 35 tahun berdagang tidak di berikan tempat untuk berjualan,”desaknya.
Selain itu ia juga menganggap, pembagian lapak oleh panitia yang dibentuk oleh Sekda tersebut bernuansa politik. Pasalnya ada sejumlah pedagang yang diketahui berbeda poitik pada saat pilkada lalu, tidak diberikan tempat meskipun telah beraktifitas selama puluhan tahun. “Seharusnya panitia tidak mementingkan kepentingan kelompok, dan golongan karena pasar adalah milik semua orang. Untuk itu sekali lagi saya tegaskan agar pemerintah dan DPRD Kabupaten Bima segera mengevaluasi kepanitiaan yang dibentuk Sekda, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,”tegasnya.
Usai menggelar aksi di kantor DPRD Kabupoaten Bima, masa aksi kembali menggelar aksi di kantor Bupati Bima di Komplek KLK Jatiwangi. Namun aksi mereka tidak ada yang menanggapi karena Bupati dan pejabat teras Pemkab Bima, sedang melakasanakan Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lapangan Taabiu Kecamatan Woha. (KS-09)
COMMENTS