Bima, KS .- Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Nur pada Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Kabupaten Bima mengatakan, hasil pemeriksaan BPK yang memb...
Bima, KS.- Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Nur pada Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Kabupaten Bima mengatakan, hasil pemeriksaan BPK yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kinerja pengelolaan keuangan Tahun anggaran 2015 yang dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif, hendaknya menjadi motivasi bagi semua pihak.
"Prestasi ini, Kami harapkan agar semua jajaran di Pemkab Bima dapat berusaha lebih giat lagi dalam pembenahan dan pengelolaan tata keuangan daerah dengan," kata Dahlan, saat menyampaikan Rapat PAripurna Pendapat Akhir Kepala Daerah atas Laporan Hasil Pembahasan Anggaran terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015, Jumat (29/7).
Ia melanjutkan, pekerjaan ini tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Membutuhkan kesungguhan, komitmen dan kerja keras baik eksekutif maupun legislatif dan seluruh komponen agar predikat WTP ini dapat dipertahankan.
"Atas saran dan catatan BPK, Pemkab Bima akan terus melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan, baik pada aspek pengendalian internal, penganggaraan, penatausahaan maupun pertanggung jawaban," tuturnya.
Terkait dengan masukan Pimpinan dan anggota DPRD, sambung Dahlan, hal ini akan menjadi perhatian serius bagi pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan pada tahun berikutnya.
"Semangat pengelolaan keuangan yang semakin memberikan peran dan fungsi yang lebih besar kepada SKPD membutuhkan kerja keras dan dukungan SDM keuangan yang profesional. Dan untuk menerjemahkan sekaligus menerapkannya secara tepat, penting kiranya untuk cepat diketahui berbagai perubahan aturan yang terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahunnya," urai Wabup.
Sebelumnya, saat penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Banggar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA. 2015, Anggota DPRD KAbupaten Bima, Yasin, S.Pdi menyampaikan sembilan poin dalam catatan anggota dewan yang memuat capaian PAD, Pembangunan kantor Bupati yang baru, kinerja pelayanan lampu penerangan jalan, koordinasi penyediaan bibit pertanian dan pemerataan pembangunan di tiap kecamatan.
"Catatan ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2015. Semoga semua saran dan pendapat anggota dewan dapat dilaksanakan oleh pihak Eksekutif dalam menjalan tugas dan tanggung jawabnya selaku eksekutor pembangunan di daerah ini," terangnya.
Rapat Paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima, Hj. Murni Suciyanti dan didampingi dua orang Wakil Ketua yaitu H. Muhammad HI, SE dan Nukrah. S.Sos. Hadir pula pimpinan FKPD dan beberapa orang Kepala SKPD lingkup Pemkab Bima. (KS.08)
COMMENTS