Bima, KS. - Era kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pertanian dan peternakan menjadi sektor yang dilirik secara khusus. Program Swasembada ...
Bima, KS.- Era kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pertanian dan peternakan menjadi sektor yang dilirik secara khusus. Program Swasembada pangan oleh pemerintah, memposisikan petani sebagai elemen yang harus diperhatikan secara maksimal. Di NTB khususnya di Kabupaten Bima, ribuan Kelompok Tani (Koptan) diberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Baru-baru ini, Pemerintah Pusat melalui Bappenas, membahas tentang Koptan yang diarahkan untuk membentuk lembaga wirausaha. Tujuannya, agar petani bisa terhindar dari ulah tengkulak dan permainan harga pasar yang merughkan petani. Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir.H. Indra Jaya, Rabu (3/8) pekan lalu usai menggelar rapat dengan beberapa gabungan SKPD diaula Kantor Bappeda.
Kata dia, lembaga wirausaha dari unsur kelompok tani ini, sangat menguntungkan petani. Karena petani bisa leluasa dan tidak terpengaruh dengan harga jual yang tinggi dan murah. Tujuan penting lainnya dibentuk lembaga wirausaha tani dimasing-masing Desa dan Kecamatan ini, agar ada kesepahaman seluruh Koptan jika ada situasi yang dianggap merugikan.
“Koptan wajib melakukan musyawarah dan mufakat agar mendapatkan solusi yang menguntungkan. Selain itu, lewat lembaga ini juga, bisa menjadi wadah koptan untuk belajar dan evaluasi diri dari cara petani yang merugikan mereka sendiri. Contoh kasus yang dijumpai dilapangan, ada sejumlah petani yang melakukan panen sebelum waktunya,” urainya.
Hal ini, sambung Indra, karena faktor petani yang ingin mendapatkan harga tinggi. Sehingga yang terjadi justeru tidak menguntungkan, baik petani maupun pengusaha. Karena melakukan panen sebelum waktunya, akan membuat komuditi tersebut rusak dan busuk dijalan.
"Lembaga wirausaha ini, akan menjadi garda terdepan untuk saling tukar pikiran antara petani," papar dia.
Kegiatan ini juga, kata Indra, Pemerintah menggandeng Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung sebagai fasilitator dalam pembentukan lembaga wirausaha petani.
"Kita dibantu juga oleh Unpad untuk fasilitasi terbentuknya lembaga ini," akunya.
Indra Jaya optimis kegiatan ini, akan berdampak positif untuk meningkatkan taraf perekonomian petani. Langkah ini juga, salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
"Masyarakat harus mendukung program seperti ini demi tercapainya kesejahteraan masyarakat indonesia," katanya.
Dalam rapat koordinasi sejumlah SKPD ini, hadir juga Asisten II H. Muzakir dan beberapa orang pejabat teras di Pemkab Bima. (KS-04)
COMMENTS