Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Anwar Arman meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bima untuk segera turun tangan dan menyelesaikan persoalan dibalik rencana pembangunan Gereja
Kota Bima, KS.- Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Anwar Arman meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bima untuk segera turun tangan dan menyelesaikan persoalan dibalik rencana pembangunan Gereja di Kelurahan Rabangodu Selatan yang belum menemukan kata sepakat dengan warga.
Dijelaskannya, dari hasil pertemuan masyarakat dan jajaran pastor gereja yang difasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima, yang belum menemukan jalan keluar dan kesepakatan, kata duta PKS itu, penting kiranya harus segera dicarikan solusinya, agar tak melahirkan efek konflik yang berkepanjangan.
“Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut. Pemerintah harus mengadakan pertemuan secepatnya. Sehingga dapat menemukan formulasi yang pas, solusi untuk kebaikan dan keberagaman ummat beragama di Kota Bima,” ujarnya, Selasa (6/9) kemarin.
Kata dia, untuk pertemuan pembahasan ke depannya, ada baiknya Pemerintah Kota Bima menyertakan berbagai pihak terkait seperti aparat polisi dan TNI.
“Kami di Dewan berharap pertemuan ke depannya bisa memberikan keputusan bersama, tanpa merugikan pihak lain yang dapat mengancam stabilitas daerah,” harapnya. (KS-08)
Dijelaskannya, dari hasil pertemuan masyarakat dan jajaran pastor gereja yang difasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima, yang belum menemukan jalan keluar dan kesepakatan, kata duta PKS itu, penting kiranya harus segera dicarikan solusinya, agar tak melahirkan efek konflik yang berkepanjangan.
“Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut. Pemerintah harus mengadakan pertemuan secepatnya. Sehingga dapat menemukan formulasi yang pas, solusi untuk kebaikan dan keberagaman ummat beragama di Kota Bima,” ujarnya, Selasa (6/9) kemarin.
Kata dia, untuk pertemuan pembahasan ke depannya, ada baiknya Pemerintah Kota Bima menyertakan berbagai pihak terkait seperti aparat polisi dan TNI.
“Kami di Dewan berharap pertemuan ke depannya bisa memberikan keputusan bersama, tanpa merugikan pihak lain yang dapat mengancam stabilitas daerah,” harapnya. (KS-08)
COMMENTS