Pemerintah Kota (Pemkot) Bima diminta untuk lebih memprioritaskan pelayanan public.
Kota Bima, KS. – Meskipun, di Tahun 2016 ini terjadi pemangkasan anggaran pada setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima diminta untuk lebih memprioritaskan pelayanan public. Artinya, jangan sampai pemangkasan anggaran pada APBD Perubahan tahun ini berpengaruh terhadap pelayanan public. “Demikian disampaikan, Ikbal M.Pd, Akademisi Perguruan Tinggi Swasta (PTS – STKIP) Bima kepada Koran Stabilitas Selasa (06/09) kemarin.
“Prioritaskan pelayanan public. Karena, pemerintah bekerja melayani masyarakat. Lagipula, tolak ukur keberhasilan pemda dalam menjalankan roda pemerintahan adalah ,kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan,” ujarnya.
Putra kelahiran Kecamatan Tambora Kabupaten BIma tersebut menghimbau, anggaran yang diterima masing-masing SKPD harus dimanfaatkan seefesien mungkin dan digunakan sesuai kebutuhan.”Yang terpenting adalah bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan itu, dirinya pun menghimbau agar dalam melaksanakan program pembangunan, pengguna anggaran juga harus sering berkoordinasi dengan pihak Penegak hukum, agar bebas dari permasalahan hukum. “Intinya, saya berharap meski anggaran terbatas, pembangunan nantinya bisa tepat sasaran, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” katanya. (KS-03)
“Prioritaskan pelayanan public. Karena, pemerintah bekerja melayani masyarakat. Lagipula, tolak ukur keberhasilan pemda dalam menjalankan roda pemerintahan adalah ,kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan,” ujarnya.
Putra kelahiran Kecamatan Tambora Kabupaten BIma tersebut menghimbau, anggaran yang diterima masing-masing SKPD harus dimanfaatkan seefesien mungkin dan digunakan sesuai kebutuhan.”Yang terpenting adalah bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan itu, dirinya pun menghimbau agar dalam melaksanakan program pembangunan, pengguna anggaran juga harus sering berkoordinasi dengan pihak Penegak hukum, agar bebas dari permasalahan hukum. “Intinya, saya berharap meski anggaran terbatas, pembangunan nantinya bisa tepat sasaran, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” katanya. (KS-03)
COMMENTS