Harusnya, penilaian PPID Tahun 2016 menjadi ajang penilaian kinerja bergengsi bagi SKPD. Bagaimana tidak? Tata kelola pemerintah harus ditan...
Harusnya, penilaian PPID Tahun 2016 menjadi ajang penilaian kinerja bergengsi bagi SKPD. Bagaimana tidak? Tata kelola pemerintah harus ditandai dengan adanya tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance), yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.”Demikian dikatakan Umar salah satu Tim Penilai PPID, Selasa, 18 Oktober 2016 disela - sela visitasi hari kedua di Kantor Inspektorat Kabupaten Bima.
Bima, KS.- Menurut Umar yang juga Direktur IPD, dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat seperti saat ini, untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat.”Namun sangat disayangkan beberapa SKPD yang menurut Umar harusnya menjadi contoh pusat kendali pelayanan informasi bagi PPID SKPD tidak siap dan kesannya acuh tak acuh bahkan tidak tahu ada penilaian PPID,”imbuhnya.
Lebih tegas dikatakannya, bahwa tidak ada alasan SKPD tidak siap, apalagi acuh tak acuh karena jadwal visitasi sudah diumumkan jauh - jauh hari.”kesal Umar
Lalu, bagaimana implementasi kinerja PPID ditiap SKPD?. Vitisatasi hari ini untuk mengecek kembali kebenaran pengisian kuesioner yang telah diisi oleh SKPD, sejauhmana kebenaran informasi yang sudah dituangkan dalam kuesioner.”Lha, ternyata masih ditemukan jauh beda antara kenyataan kuesioner dengan visitasi faktual yang dilakukan Tim Penilai,”jelas Umar.
Ditanya siapa yang punya peluang menang Umar mengelak menjawab.”Tunggu saja tanggal 24 Oktober 2016 nanti pemeringkatannya,”kata Umar
Umar berharap kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit kinerja pemerintahan yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan.”Kebebasan informasi akan memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis bila dikelola dengan baik,”tutup Umar.(KS-R01/HUM)
Bima, KS.- Menurut Umar yang juga Direktur IPD, dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat seperti saat ini, untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat.”Namun sangat disayangkan beberapa SKPD yang menurut Umar harusnya menjadi contoh pusat kendali pelayanan informasi bagi PPID SKPD tidak siap dan kesannya acuh tak acuh bahkan tidak tahu ada penilaian PPID,”imbuhnya.
Lebih tegas dikatakannya, bahwa tidak ada alasan SKPD tidak siap, apalagi acuh tak acuh karena jadwal visitasi sudah diumumkan jauh - jauh hari.”kesal Umar
Lalu, bagaimana implementasi kinerja PPID ditiap SKPD?. Vitisatasi hari ini untuk mengecek kembali kebenaran pengisian kuesioner yang telah diisi oleh SKPD, sejauhmana kebenaran informasi yang sudah dituangkan dalam kuesioner.”Lha, ternyata masih ditemukan jauh beda antara kenyataan kuesioner dengan visitasi faktual yang dilakukan Tim Penilai,”jelas Umar.
Ditanya siapa yang punya peluang menang Umar mengelak menjawab.”Tunggu saja tanggal 24 Oktober 2016 nanti pemeringkatannya,”kata Umar
Umar berharap kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit kinerja pemerintahan yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan.”Kebebasan informasi akan memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis bila dikelola dengan baik,”tutup Umar.(KS-R01/HUM)
COMMENTS