SALING KLAIM antara Pemerintah Kota (Pemkot), Wakil Ketua DPD RI Prof. Dr.Farouk Muhammad, juga Anggota DPR RI HM Lutfi,SE mengenai bantuan ...
SALING KLAIM antara Pemerintah Kota (Pemkot), Wakil Ketua DPD RI Prof. Dr.Farouk Muhammad, juga Anggota DPR RI HM Lutfi,SE mengenai bantuan anggaran Rp.10 Milyar dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban bencana banjir di Kota Bima, akhirnya diluruskan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, M.Ali Taher.
KOTA BIMA, KS.- Wakil rakyat utusan Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, dana Rp.10Milyar yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bima itu merupakan dana bantuan bencana yang dialokasikan melalui BNPB, dengan tujuan untuk meringankan beban bagi rakyat Indonesia yang terkenak musibah bencana seperti banjir atau gempa bumi.
Baca juga: Anggota DPD Sesalkan Sikap Farouk Mengenai Dana Rp.10 Milyar
“Itu dana untuk korban bencana alam. Nah, saat ini warga Kota Bima tengah dalam kondisi yang harus dibantu oleh pemerintah Pusat, tentunya melalui BNPB. Pihak DPR RI telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp.4 Triliun di Tahun Anggaran 2017 untuk kepentingan rakyat yang menjadi korban bencana, tentunya saat ini termasuk warga Kota Bima wajib untuk mendapatkan dana tersebut,”kata Ali Taher, yang mengaku memiliki orang tua angkat di Sila Bolo itu, saat memberikan pernyataan pers ketika dikonfirmasi wartawan Koran Stabilitas, Sabtu (31/12) via ponselnya.
Di Kota Bima saat ini ada Anggota Komisi VIII HM Lutfi,SE yang diharapkan agar tetap standbay di lokasi, sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi keluhan serta harapan masyarakat Kota Bima untuk diberikan bantuan selanjutnya, selain dana Rp.10Milyar yang telah dicairkan oleh BNPB Pusat beberapa waktu lalu melalui rekening Kantor BPBD Kota Bima.
Baca juga: LUTFI PEDULI KORBAN BANJIR BANDANG | DATANGKAN 10 MILYAR UNTUK RAKYAT
“Saya bersama Anggota Komisi VIII telah berkunjung ke Bima, untuk melihat secara langsung kondisi kehidupan warga Kota Bima pasca banjir bandang. Nah, setelah saya melihat, akhirnya Komisi VIII yang membidangi bencana alam meminta kepada pihak BNPB untuk menyalurkan bantuan awal minimal Rp.10Milyar. Ya, Alhamdulillah dana tersebut telah diberikan oleh pihak BNPB, dengan sasaran satu rumah mendapat Rp.500Ribu, dengan total 20 ribu rumah,”jelasnya.
Ketika ditanya mengenai adanya pengakuan dari pihak Pemkot Bima dan Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad bahwa dana itu datang dan atas perjuangan mereka (Pemkot&Farouk Muhammad), dengan tegas, Ali Taher mengatakan itu adalah dana yang diperjuangkan oleh Komisi VIII DPR RI, sementara pemerintah Kota hanya bertindak sebagai penerima semata, dan untuk Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad hanya sebatas ikut mengawasi pencairan dan penggunaan itu ke depannya, bukan membahas, atau meloby dana tersebut, sehingga bisa didatangkan ke Kota Bima.
“Tugas dewan itu adalah membahas, meloby dan menyetujui anggaran, sementara ranahnya DPD itu sama sekali tidak ada kaitan dengan fungsi anggaran. Soal pengklaiman antara pemkot dengan pak Farouk, itu tidak usah dipolemikan, karena saya yakin rakyat kota Bima paham tugas dewan dan tugas DPD,”terangnya.
Namun kata Ali Taher, agar siapapun termasuk Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad agar tidak lagi mempolemikan soal sumber dana Rp.10Milyar tersebut, karena saat ini bukan untuk mencari popularitas politik, tapi bersama-sama membangun kembali Kota Bima, serta membantu rakyat yang sekarang tengah menunggu belas kasihan dari berbagai pihak, terutama wakil rakyat yang dipercaya di lembaga legislative atau eksekutif.
“Saya selaku Ketua Komisi VIII DPR RI bersama teman-teman anggota lainnya yang mewakili rakyat NTB, khususnya Kota Bima siap membantu mengalokasikan kembali anggaran untuk korban banjir bandang di Bima, tentunya harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah Kota Bima dengan anggota Komisi VIII yang ada sekarang,”harapnya.
Di akhirnya komentarnya Ali Taher meminta kepada Walikota Bima agar tidak gengsi atau merasa minder dengan adanya anggota Komisi VIII yang saat ini tengah berada di Kota Bima.”Kami komisi VIII merasa prihatin dengan kondisi warga Kota Bima sekarang, makanya saya minta kepada anggota Komisi VIII agar tetap berada di lokasi dan terus memberikan laporan yang sesuai fakta di Kota Bima secara berkala,”kata Ali Taher yang juga fungionaris PAN Pusat ini. (KS-IB02)
KOTA BIMA, KS.- Wakil rakyat utusan Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, dana Rp.10Milyar yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bima itu merupakan dana bantuan bencana yang dialokasikan melalui BNPB, dengan tujuan untuk meringankan beban bagi rakyat Indonesia yang terkenak musibah bencana seperti banjir atau gempa bumi.
Baca juga: Anggota DPD Sesalkan Sikap Farouk Mengenai Dana Rp.10 Milyar
“Itu dana untuk korban bencana alam. Nah, saat ini warga Kota Bima tengah dalam kondisi yang harus dibantu oleh pemerintah Pusat, tentunya melalui BNPB. Pihak DPR RI telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp.4 Triliun di Tahun Anggaran 2017 untuk kepentingan rakyat yang menjadi korban bencana, tentunya saat ini termasuk warga Kota Bima wajib untuk mendapatkan dana tersebut,”kata Ali Taher, yang mengaku memiliki orang tua angkat di Sila Bolo itu, saat memberikan pernyataan pers ketika dikonfirmasi wartawan Koran Stabilitas, Sabtu (31/12) via ponselnya.
Di Kota Bima saat ini ada Anggota Komisi VIII HM Lutfi,SE yang diharapkan agar tetap standbay di lokasi, sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi keluhan serta harapan masyarakat Kota Bima untuk diberikan bantuan selanjutnya, selain dana Rp.10Milyar yang telah dicairkan oleh BNPB Pusat beberapa waktu lalu melalui rekening Kantor BPBD Kota Bima.
Baca juga: LUTFI PEDULI KORBAN BANJIR BANDANG | DATANGKAN 10 MILYAR UNTUK RAKYAT
Ketika ditanya mengenai adanya pengakuan dari pihak Pemkot Bima dan Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad bahwa dana itu datang dan atas perjuangan mereka (Pemkot&Farouk Muhammad), dengan tegas, Ali Taher mengatakan itu adalah dana yang diperjuangkan oleh Komisi VIII DPR RI, sementara pemerintah Kota hanya bertindak sebagai penerima semata, dan untuk Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad hanya sebatas ikut mengawasi pencairan dan penggunaan itu ke depannya, bukan membahas, atau meloby dana tersebut, sehingga bisa didatangkan ke Kota Bima.
“Tugas dewan itu adalah membahas, meloby dan menyetujui anggaran, sementara ranahnya DPD itu sama sekali tidak ada kaitan dengan fungsi anggaran. Soal pengklaiman antara pemkot dengan pak Farouk, itu tidak usah dipolemikan, karena saya yakin rakyat kota Bima paham tugas dewan dan tugas DPD,”terangnya.
Namun kata Ali Taher, agar siapapun termasuk Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad agar tidak lagi mempolemikan soal sumber dana Rp.10Milyar tersebut, karena saat ini bukan untuk mencari popularitas politik, tapi bersama-sama membangun kembali Kota Bima, serta membantu rakyat yang sekarang tengah menunggu belas kasihan dari berbagai pihak, terutama wakil rakyat yang dipercaya di lembaga legislative atau eksekutif.
“Saya selaku Ketua Komisi VIII DPR RI bersama teman-teman anggota lainnya yang mewakili rakyat NTB, khususnya Kota Bima siap membantu mengalokasikan kembali anggaran untuk korban banjir bandang di Bima, tentunya harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah Kota Bima dengan anggota Komisi VIII yang ada sekarang,”harapnya.
Di akhirnya komentarnya Ali Taher meminta kepada Walikota Bima agar tidak gengsi atau merasa minder dengan adanya anggota Komisi VIII yang saat ini tengah berada di Kota Bima.”Kami komisi VIII merasa prihatin dengan kondisi warga Kota Bima sekarang, makanya saya minta kepada anggota Komisi VIII agar tetap berada di lokasi dan terus memberikan laporan yang sesuai fakta di Kota Bima secara berkala,”kata Ali Taher yang juga fungionaris PAN Pusat ini. (KS-IB02)
COMMENTS