Kasus Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dibudpora), terkait dengan penggunaan Bantuan Operasional Pendidik...
Kasus Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dibudpora), terkait dengan penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yang saat ini tengah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Raba Bima, akan didukung penuh oleh pemerintah Kota Bima, Dibawah Kendali HM Lutfi,SE,MM dan Feri Sofian,SH. Hal itu diungkapkan Wakil Walikota Bima Feri Sofian,SH belum lama ini.
STABILITAS,KOTA BIMA.- Dimasa pemerintahan Lutfer, yang dikenal dengan slogan perubahan, rupanya tidak hanya isapan jempol belaka. Hal itu dibuktikan dengan penegasannya terkait dengan kasus dugaan Korupsi dana BOP di Dinas Dikbudpora Kota Bima, yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan Daerah.
“Kami minta agar kasus itu, dapat dituntaskan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Karena kami mengingnkan kedepannya, terjadinya pengelolaan pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel. Untuk itu saya sebagai wakil Walikota Bima, akan mendukung penuh penuntansan kasus tersebut,”tegasnya.
Dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai lima miliyar rupiah tersebut, saat ini tengah ditangani serius oleh Pihak Kejaksaan. Sejumlah saksi dan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penerima manfaat dari program tersebut, telah dimintai keterangannya.
“Semoga, kasus itu tidak akan terulang lagi dimassa yang akan datang,”paparnya.
Lebih tegas Wakil Walikota Bima mengungkapkan, kedepannya di jajaran pemerintahan kota Bima, tidak akan dipakai pejabat yang diduga telah melakukan tindak pidana Korupsi. Baik yang sudah difonis maupun yang sedang diproses.
“Untuk pejabat yang saat ini sedang dilakukan proses hukum, terkait dengan tindakan korupsi, belum dapat kami tindak. Kami akan menunggu penetapan dan vonis dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah),” jelasnya.
Meski demikian, orang nomor dua di Kota Bima itu, meminta kepada para pejabat yang saat ini sedang memegang jabatan, untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran dari setiap program yang diperoleh. Karena dengan adanya anggaran yang dikelola, mau tidak mau, merupakan tanggungjawab dari setiap pimpinan OPD masing-masing.
“Setiap kepala OPD memiliki tanggungjawab, terhadap pengelolaan anggaran. Untuk itu agar selalu berhati-hati. Karena itu akan berdampak pada pelaksanaan program itu sendiri. Dan pada akhirnya juga pasti dimintai pertanggungjawabannya, bai secara hukum maupun secara moral,”pungkasnya.
 |
| Wakil Walikota Bima Feri Sofian,SH |
STABILITAS,KOTA BIMA.- Dimasa pemerintahan Lutfer, yang dikenal dengan slogan perubahan, rupanya tidak hanya isapan jempol belaka. Hal itu dibuktikan dengan penegasannya terkait dengan kasus dugaan Korupsi dana BOP di Dinas Dikbudpora Kota Bima, yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan Daerah.
“Kami minta agar kasus itu, dapat dituntaskan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Karena kami mengingnkan kedepannya, terjadinya pengelolaan pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel. Untuk itu saya sebagai wakil Walikota Bima, akan mendukung penuh penuntansan kasus tersebut,”tegasnya.
Dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai lima miliyar rupiah tersebut, saat ini tengah ditangani serius oleh Pihak Kejaksaan. Sejumlah saksi dan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penerima manfaat dari program tersebut, telah dimintai keterangannya.
“Semoga, kasus itu tidak akan terulang lagi dimassa yang akan datang,”paparnya.
Lebih tegas Wakil Walikota Bima mengungkapkan, kedepannya di jajaran pemerintahan kota Bima, tidak akan dipakai pejabat yang diduga telah melakukan tindak pidana Korupsi. Baik yang sudah difonis maupun yang sedang diproses.
“Untuk pejabat yang saat ini sedang dilakukan proses hukum, terkait dengan tindakan korupsi, belum dapat kami tindak. Kami akan menunggu penetapan dan vonis dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah),” jelasnya.
Meski demikian, orang nomor dua di Kota Bima itu, meminta kepada para pejabat yang saat ini sedang memegang jabatan, untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran dari setiap program yang diperoleh. Karena dengan adanya anggaran yang dikelola, mau tidak mau, merupakan tanggungjawab dari setiap pimpinan OPD masing-masing.
“Setiap kepala OPD memiliki tanggungjawab, terhadap pengelolaan anggaran. Untuk itu agar selalu berhati-hati. Karena itu akan berdampak pada pelaksanaan program itu sendiri. Dan pada akhirnya juga pasti dimintai pertanggungjawabannya, bai secara hukum maupun secara moral,”pungkasnya.
COMMENTS