Bima.KS.- Kritikan dan sentilan atas kebijakan Bupati Bima yang terkesan arogan dan sepihak merencanakan penganggaran Covid-19 di wilayah Ka...
Bima.KS.-Kritikan dan sentilan atas kebijakan Bupati Bima yang terkesan arogan dan sepihak merencanakan penganggaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Bima, terus mengalir di deretan para wakil rakyat yang duduk di rumah rakyat DPRD Kabupaten Bima.
Setelah sejumlah legislator bersuara lantang atas sikap Bupati Bima yang tidak kompromis terhadap penanganan pandemi ini, legislator Rafidin kembali berteriak atas kebijakan perencanaan yang terkesan politis tersebut
Kepedulian dan kewaspadaan terhadap virus mematikan ini tegas Rafidin, harus tumbuh secara kolektif di lembaga pemerintahan ini. Itulah tandanya kerja konkrit dan tersistematika yang berdasar dan bisa dipertanggungjawabkan.
Duta PAN ini menyorot rencana penetapan anggaran Rp 70 miliar untuk penanganan Covid-19. Sebab, hingga saat ini tidak ada pembahasan dengan para wakil rakyat.
Bupati Bima nilainya, terlalu dini mengumbar rencana dan keinginan menetapkan anggaran penanganan Virus Corona. Sementara sejauh ini belum ada komunikasi dengan dewan.
"Rp 70 miliar itu mau diambil dari pos mana, jangan seenaknya ingin menentukan tanpa koordinasi dan komunikasi dengan dewan," sorotnya, Selasa (21/4).
Diakui Duta PAN, jika memang sumber anggaran Rp 70 miliar itu harus diambil dari sejumlah program pembangunan di daerah. Mestinya, itu diambil dari Rp 80 miliar untuk pembangunan Masjid Agung Kabupaten Bima. Karena itu tidak terlalu urgen untuk saat ini.
"Sekarang wabah virus mematikan, dialihkan saja anggaran masjid itu. Prioritaskan anggaran Rp 80 miliar tersebut untuk penanganan Covid-19," inginnya.
Soal tidak ada koordinasi dengan dewan sambung pria mantan Wartawan itu, dia meminta agar Bupati Bima tidak mengambil kebijakan sepihak. Karena pemerintah itu bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Pemerintah harus duduk bersama guna menentukan penganggaran tersebut.
Selain itu, Rafidin juga menolak rencana Bupati Bima yang ingin mengalokasi anggaran pencegahan Covid-19 tersebut, dengan alokasi 100 paket sembako per desa. Keinginan itu pun dinilai tidak tepat, karena belum dibutuhkan warga.
"Saat ini yang diinginkan warga hanya pencegahan yang maksimal agar Virus Corona tidak masuk dan menjangkiti warga di desa - desa. Kalau pembagian sembako, sama halnya politis dan memuat kepentingan dan pencitraan Bupati sebagai bakal calon pada Pilkada ini," kritiknya.
Mestinya menurut dia, jika anggaran pencegahan itu dialokasikan, sebaiknya dibelanjakan untuk pembelian fasilitas dan sarana penunjang atau Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis yang ada di RSUD Bima dan seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Bima.
"Bukan justru dipakai untuk bagi sembako. Kelengkapan sarana dan APD itu jauh lebih penting. Agar pencegahan benar - benar maksimal," tegas Rafidin. (RED)
 |
| Rafidin |
Setelah sejumlah legislator bersuara lantang atas sikap Bupati Bima yang tidak kompromis terhadap penanganan pandemi ini, legislator Rafidin kembali berteriak atas kebijakan perencanaan yang terkesan politis tersebut
Kepedulian dan kewaspadaan terhadap virus mematikan ini tegas Rafidin, harus tumbuh secara kolektif di lembaga pemerintahan ini. Itulah tandanya kerja konkrit dan tersistematika yang berdasar dan bisa dipertanggungjawabkan.
Duta PAN ini menyorot rencana penetapan anggaran Rp 70 miliar untuk penanganan Covid-19. Sebab, hingga saat ini tidak ada pembahasan dengan para wakil rakyat.
Bupati Bima nilainya, terlalu dini mengumbar rencana dan keinginan menetapkan anggaran penanganan Virus Corona. Sementara sejauh ini belum ada komunikasi dengan dewan.
"Rp 70 miliar itu mau diambil dari pos mana, jangan seenaknya ingin menentukan tanpa koordinasi dan komunikasi dengan dewan," sorotnya, Selasa (21/4).
Diakui Duta PAN, jika memang sumber anggaran Rp 70 miliar itu harus diambil dari sejumlah program pembangunan di daerah. Mestinya, itu diambil dari Rp 80 miliar untuk pembangunan Masjid Agung Kabupaten Bima. Karena itu tidak terlalu urgen untuk saat ini.
"Sekarang wabah virus mematikan, dialihkan saja anggaran masjid itu. Prioritaskan anggaran Rp 80 miliar tersebut untuk penanganan Covid-19," inginnya.
Soal tidak ada koordinasi dengan dewan sambung pria mantan Wartawan itu, dia meminta agar Bupati Bima tidak mengambil kebijakan sepihak. Karena pemerintah itu bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Pemerintah harus duduk bersama guna menentukan penganggaran tersebut.
Selain itu, Rafidin juga menolak rencana Bupati Bima yang ingin mengalokasi anggaran pencegahan Covid-19 tersebut, dengan alokasi 100 paket sembako per desa. Keinginan itu pun dinilai tidak tepat, karena belum dibutuhkan warga.
"Saat ini yang diinginkan warga hanya pencegahan yang maksimal agar Virus Corona tidak masuk dan menjangkiti warga di desa - desa. Kalau pembagian sembako, sama halnya politis dan memuat kepentingan dan pencitraan Bupati sebagai bakal calon pada Pilkada ini," kritiknya.
Mestinya menurut dia, jika anggaran pencegahan itu dialokasikan, sebaiknya dibelanjakan untuk pembelian fasilitas dan sarana penunjang atau Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis yang ada di RSUD Bima dan seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Bima.
"Bukan justru dipakai untuk bagi sembako. Kelengkapan sarana dan APD itu jauh lebih penting. Agar pencegahan benar - benar maksimal," tegas Rafidin. (RED)
COMMENTS