Ketua Pengawal Kebijakan Propinsi NTB, Ihram Sulaiman mengungkapkan dugaan kejahatan konpirasi yang dilakukan oleh Bupati Bima, Hj. Indah Da...
Ketua Pengawal Kebijakan Propinsi NTB, Ihram Sulaiman mengungkapkan dugaan kejahatan konpirasi yang dilakukan oleh Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri bersama belasan oknum anggota DPRD Kabupaten Bima dari berbagai Daerah Pemilihan (Dapil). Dugaan konspirasi jahat tersebut berupa uang senilai Rp.2,5Juta peranggota dewan yang diberikan alias disedekahi oleh Bupati, saat belasan oknum wakil rakyat tersebut diundang oleh Bupati untuk datang ke ruang kerjanya Bupati di Kantor Pemkab Bima Woha beberapa hari lalu.
BIMA, KS.- “Saya telah mendapat sejumlah informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa belasan anggota dewan Kabupaten Bima yang datang ke ruang bupati beberapa hari lalu, menerima uang masing-masing Rp.25Juta. ya, ada belasan anggota dewan saat itu datang kesana,” ungkapnya.
Apa yang dilakukan oleh Bupati dan oknum wakil rakyat tersebut merupakan tindakan yang melanggar hokum dan merusak citra lembaga DPRD Kabupaten Bima. “Kok dewan dihargai Rp.2,5Juta, murah bangat kepala anggota dewan kita di kabupaten bima ini,” tuturnya kesal.
Selain itu, Ihram juga menilai bahwa apa yang dilakukan bupati tersebut tergolong tindakan gratifikasi. Apalagi kehadiran wakil rakyat ke kantor bupati kemarin lantaran bupati tidak hadir dalam rapat paripurna laporan pansus LKPJ. Artinya, baik Bupati dan anggota dewan sama-sama melakukan kejahatan yang bisa dipidanakan.
“Ssya menduga kuat bahwa apa yang dilakukan oleh bupati dan oknum wakil rakyat itu telah terstruktur. Inilah kejahatan yang menjadi musuh Negara dan rakyat Indonesia. Karena itu, saya minta aparat penegak hokum untuk usut kejahatan bupati dan oknum wakil rakyat tersebut, “ tegasnya.
Pada kesempatan itu, Ihram juga mencurigai akan terjadi konspirasi jahat antara bupati dan oknum anggota dewan terkait penggunaan dana covid19 ke depannya.”Tidak tutup kemungkinan dana covidpun akan dibagi-bagi oleh bupati dan oknum anggota dewan yang rakus dan serakah dengan uang rakyat dan daerah tercinta ini,” pungkasnya.
Benarkah ada pembagian uang oleh bupati untuk belasan anggota dewan kabupaten bima kemarin ?. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bima utusan PKS, Akhyar mengaku tidak tau soal adanya pembagian uang oleh bupati tersebut.”Saya tidak datang kesana dan tidak masuk dalam anggota pansus LKPJ Bupati,” cetusnya singkat.
Di tempat terpisah, Anggota pansus LKPJ Bupati, Rafidin S,Sos juga mengaku tidak mengetahui adanya pembagian uang oleh Bupati senilai Rp.2,5Juta peranggota dewan yang datang ke ruang bupati.”Kebetulan saya tidak lokasi itu, dan saya tidak tahu soal uang juga,”pungkasnya.
Bagaimana jika benar terjadi pembagian uang ?. Dengan tegas, Rafidin mengatakan bahwa sangat tidak mungkin anggota dewan menerima uang senilai itu dari bupati.”Saya piker tidak ada pembagian uang. Kalaupun benar terjadi. Ya, biarlah rakyat yang menilainya, karena saya tidak ingin komentar terlalu jauh sebelum tahu pasti,” tandasnya.
Ketua Pansus LKPJ, Sulaiman MT,SH juga mengaku tidak tahu adanya pemberian uang oleh Bupati saat berada di Kantor Bupati kemarin.”Kalau saya tidak terima uang dari siapapun. Kalau ada teman-teman yang menerima uang, silahkan Tanya langsung ke mereka, biar tidak membias masalah ini,” ujarnya.(KS-001)
BIMA, KS.- “Saya telah mendapat sejumlah informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa belasan anggota dewan Kabupaten Bima yang datang ke ruang bupati beberapa hari lalu, menerima uang masing-masing Rp.25Juta. ya, ada belasan anggota dewan saat itu datang kesana,” ungkapnya.
Apa yang dilakukan oleh Bupati dan oknum wakil rakyat tersebut merupakan tindakan yang melanggar hokum dan merusak citra lembaga DPRD Kabupaten Bima. “Kok dewan dihargai Rp.2,5Juta, murah bangat kepala anggota dewan kita di kabupaten bima ini,” tuturnya kesal.
Selain itu, Ihram juga menilai bahwa apa yang dilakukan bupati tersebut tergolong tindakan gratifikasi. Apalagi kehadiran wakil rakyat ke kantor bupati kemarin lantaran bupati tidak hadir dalam rapat paripurna laporan pansus LKPJ. Artinya, baik Bupati dan anggota dewan sama-sama melakukan kejahatan yang bisa dipidanakan.
“Ssya menduga kuat bahwa apa yang dilakukan oleh bupati dan oknum wakil rakyat itu telah terstruktur. Inilah kejahatan yang menjadi musuh Negara dan rakyat Indonesia. Karena itu, saya minta aparat penegak hokum untuk usut kejahatan bupati dan oknum wakil rakyat tersebut, “ tegasnya.
Pada kesempatan itu, Ihram juga mencurigai akan terjadi konspirasi jahat antara bupati dan oknum anggota dewan terkait penggunaan dana covid19 ke depannya.”Tidak tutup kemungkinan dana covidpun akan dibagi-bagi oleh bupati dan oknum anggota dewan yang rakus dan serakah dengan uang rakyat dan daerah tercinta ini,” pungkasnya.
Benarkah ada pembagian uang oleh bupati untuk belasan anggota dewan kabupaten bima kemarin ?. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bima utusan PKS, Akhyar mengaku tidak tau soal adanya pembagian uang oleh bupati tersebut.”Saya tidak datang kesana dan tidak masuk dalam anggota pansus LKPJ Bupati,” cetusnya singkat.
Di tempat terpisah, Anggota pansus LKPJ Bupati, Rafidin S,Sos juga mengaku tidak mengetahui adanya pembagian uang oleh Bupati senilai Rp.2,5Juta peranggota dewan yang datang ke ruang bupati.”Kebetulan saya tidak lokasi itu, dan saya tidak tahu soal uang juga,”pungkasnya.
Bagaimana jika benar terjadi pembagian uang ?. Dengan tegas, Rafidin mengatakan bahwa sangat tidak mungkin anggota dewan menerima uang senilai itu dari bupati.”Saya piker tidak ada pembagian uang. Kalaupun benar terjadi. Ya, biarlah rakyat yang menilainya, karena saya tidak ingin komentar terlalu jauh sebelum tahu pasti,” tandasnya.
Ketua Pansus LKPJ, Sulaiman MT,SH juga mengaku tidak tahu adanya pemberian uang oleh Bupati saat berada di Kantor Bupati kemarin.”Kalau saya tidak terima uang dari siapapun. Kalau ada teman-teman yang menerima uang, silahkan Tanya langsung ke mereka, biar tidak membias masalah ini,” ujarnya.(KS-001)
COMMENTS